|
|||||
| Natalius Pigai: Mengajak Golput Potensi Kena Sanksi UU Terorisme Itu Logika 'Sesat' Wiranto | 2019-03-29 06:37:48 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait pernyataan Menko Polhukam Wiranto menyatakan orang yang mengajak menjadi golongan putih (Golput) dalam Pemilu 2019 merupakan pengacau pada, Rabu (27/3) saat dilansir beberapa media nasional, menurut Natalius Pigai itu merupakan logika valacy atau logika sesat, demikian Pigai menyatakan saat diwawancarai para wartawan ...Berita Selengkapnya |
||||
| Aher Serukan Hadapi Pemilu Damai dengan Sejuk dan Gembira | 2019-03-25 18:02:34 | |||||
 |
BANDUNG, Berita HUKUM - Mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dengan aman dan damai dapat diciptakan dengan berbagai sikap maupun tindakan yang bernilai positif. |
||||
| Hormati Pilihan Politik Pihak Lain, Ialah Cara Jawara Banten Dukung Pemilu Damai | 2019-03-25 15:05:43 | |||||
 |
SERANG, Berita HUKUM - Para jawara Banten yang tergabung dalam Kebudayaan Seni Tari dan Silat Tjimande Tari Kolot Kebon Djeruk Hilir (Kesti TTKKDH), mendukung berlangsungnya Pemilihan Umum 2019 yang aman dan damai. |
||||
| FKUB Banten Imbau Masyarakat Sukseskan Pemilu Damai | 2019-03-24 19:13:53 | |||||
 |
SERANG, Berita HUKUM - Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Banten KH Ahmad Imron mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mensukseskan Pemilihan Umum 2019 dengan cara mencegah maupun menghindari segala tindakan yang dapat merusak rasa kedamaian dan keamanan di masyarakat. |
||||
| Lembaga Survei Harus Adil | 2019-03-23 18:30:44 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyampaikan, lembaga survei yang ada di Indonesia harus bersifat netral dan tidak berpihak kepada perorangan. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan karena lembaga survei merupakan suatu gambaran yang akan disampaikan kepada masyarakat. Menurutnya, lembaga survei tidak boleh berfungsi sebagai k ...Berita Selengkapnya |
||||
| Rapat Persiapan Pemilu, Komisi II Hasilkan 8 Poin Kesepakatan | 2019-03-21 08:29:51 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh menerangkan, Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menghasilkan delapan poin kesepakatan, mencakup kesepakatan prinsip maupun kesepakatan teknis jelang Pemilihan Umum ( ...Berita Selengkapnya |
||||
| Ketua MPR: Mari Ciptakan Pemilu yang Damai dan Menggembirakan | 2019-03-20 09:00:04 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menerima ratusan masa Aksi yang menuntut adanya calon presiden Independen pada pemilu serentak 17 April 2019. Pertemuan itu berlangsung di pintu gerbang kompleks parlemen Jl. Jenderal Gatot Soebroto Jakarta Pusat, Senin (18/3). |
||||
| Perekrutan Pengawas TPS Tak Boleh Langgar UU | 2019-03-20 08:16:05 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga saat ini masih kesulitan dalam melakukan perekrutan petugas pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS). Wakil Ketua Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh menegaskan, meskipun masih kurang 55.000 pengawas TPS, perekrutan tersebut tidak boleh melanggar Undang-Undang yang berlaku. |
||||
| TNI Harus Utamakan Netralitas | 2019-03-18 12:26:40 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat kelengkapan negara dalam bidang pertahanan harus mengutamakan sikap netralitas, terutama menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. TNI dituntut harus mampu menunjukkan sikap netral menjadi tentara yang professional dalam mengawal pelaksanaan pesta demokrasi itu. |
||||
| FSTM DKI Jakarta Deklarasikan Tolak Politisasi Masjid | 2019-03-14 17:20:54 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Forum Silaturrahim Takmir Masjid (FSTM) DKI Jakarta mendeklarasikan penyataan sikap menolak segala bentuk politisasi terhadap Masjid. Pernyataan sikap tersebut dibacakan secara bersama-sama oleh para pengurus FSTM se-DKI Jakarta dalam acara Halaqah Kemasjidan, di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (14/3). |
||||
|
|||||
