Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Peradilan
 
Ketua PN Samarinda: Calo atau Markus Harus Dihabiskan karena Merusak Nama Pengadilan | 2017-05-22 09:24:52

SAMARINDA, Berita HUKUM - Calo kasus diruang lingkup Pengadilan dan Kejaksaan atau lebih dikenal makelar kasus (Markus) yang marak beberapa tahun lalu kini mulai muncul kembali di ruang lingkup Pengadilan Negeri Samarinda, dengan modus mengaku sebagai keluarga Hakim maupun Jaksa yang dapat membantu meringankan hukuman sehingga membuat keluarga terd ...

Waspada!, Calo Kasus Berkeliaran di PN Samarinda, Keluarga Terdakwa Tertipu Puluhan Juta Rupiah | 2017-05-17 14:48:11

SAMARINDA, Berita HUKUM - Pengadilan Negeri (PN) Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) yang setiap harinya selalu ramai di kunjungi masyarakat khususnya saudara, dari keluarga para terdakwa berperkara untuk mempertanggungjawabkan dugaan perbuatan pelanggaran hukum mereka, rupanya dimanfaatkan oleh para oknum atau calo kasus yang memanfaatkan keadaan ...

Vonis Ahok Bawa Harapan Menguatnya Kepercayaan Publik Lembaga Peradilan | 2017-05-10 06:33:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Aboe bakar Al Habsy menilai vonis hakim atas kasus Ahok membawa harapan menguatnya kepercayaan publik kepada lembaga peradilan yang bebas intervensi.

"Sepertinya putusan majelis sudah cukup mendengar aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Setidaknya pemutusan pidana dan perintah penahanan
...

Soal Vonis Ahok, Ini yang MPR Minta | 2017-05-04 06:31:06

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan berharap aparat penegak hukum bisa memutuskan perkara penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) secara adil.

"Aparat penegak hukum jangan tebang pilih, mesti adil. Jangan orang satu ditangkap yang ini enggak," ujar dia di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (3/5).

Berhubungan
...

MUI Nilai Tuntutan Ringan Jaksa ke Ahok Kotori Peradilan Indonesia | 2017-04-29 16:24:30

JAKARTA, Berita HUKUM - Tuntutan ringan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atas kasus dugaan penistaan agama mendapat kritik pedas dari banyak pihak. Salah satunya, dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Ikhsan Abdullah menyesalkan tuntutan pidana da
...

Usai Sidang Vonis Korupsi Bibit Sawit Malinau, antara Keluarga dan Terdakwa Baku Pukul | 2017-04-28 20:22:08

SAMARINDA, Berita HUKUM - Tidak seperti biasa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar sidang diluar hari sidang biasanya pada hari Senin hingga Kamis, sedangkan pada Jumat yang biasanya hanya sidang pelanggaran lalu lintas, namun pada hari Jumat (28/4) ini Ketua Majelis Hakim Parmatoni, SH menggelar ...

JPU Menuntut Ahok 1 Tahun Penjara dengan Masa Percobaan 2 Tahun | 2017-04-20 13:24:57

JAKARTA, Berita HUKUM - Pengadilan Negeri Jakarta Utara membacaan tuntutan hukuman oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap terdakwa kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam lanjutan sidang di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (20/4).

"Jaksa sudah siap, tuntutan (hukuman, red) sudah selesai seluruhnya," kata Hum
...

Legislator Kritisi JPU Tak Siap Bacakan Tuntutan pada Sidang Ahok | 2017-04-13 09:39:31

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Al Habsy mengkritik Kejaksaan Agung, khususnya tim Jaksa penuntut umum (JPU) yang tidak siap membaca tuntutan perkara dalam sidang kasus dugaan penodaan agama terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kemarin, Selasa (11/4).

“Saya agak kaget cuma gara-gara mesin ketik tidak siap mem
...

Legislator Kritisi Penurunan Anggaran Program Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu | 2017-04-11 06:12:13

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik mengkritisi penurunan anggaran yang disusun Menteri Hukum dan HAM untuk program bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Hal tersebut diungkapkannya dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Menkumham di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/4).

"Kami sangat ke
...

Pembatalan Perda Kabupaten/Kota Kewenangan MA | 2017-04-06 11:19:58

JAKARTA, Berita HUKUM - Permohonan uji Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda) dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk sebagian. Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 tersebut menyatakan pembatalan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota oleh Gubernur atau Menteri bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Meng
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Polisi Menggerebek PD Masa Harapan yang Melakukan Penipuan Kemasan Beras Kualitas Bagus
Ketua Fraksi PKS: Perlu Waspada, Indonesia Darurat LGBT
Buronan Kasus Korupsi Alkes RSUD AW Sjaranie Samarinda Ditangkap di Jakarta
Polres Jakarta Barat Berhasil Menangkap Penculik Bayi di Kalideres
Tokoh Tionghoa Bongkar Rekayasa Fitnah Character Assassination ke Habib Rizieq
BNN Musnahkan 30,3 Kg Sabu dari 7 Kasus dengan 18 Tersangka
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Wakil Ketua MPR: Politik Tak Boleh Semena-Mena
Jangan Habiskan Uang Negara Untuk Pencitraan
Pansus Pemilu Tetapkan Sifat Keanggotaan KPU dan Bawaslu
Polisi Menggerebek PD Masa Harapan yang Melakukan Penipuan Kemasan Beras Kualitas Bagus
Kejati Kaltim menjadi Jaksa Pengacara Negara PT Hutama Karya Wilayah III


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]