| EkBis |
 |
|
| |
| Presiden Prabowo Hapus PIK 2 dari Daftar PSN, Mintarsih: Keuntungan Besar untuk Masyarakat Kecil | 2025-10-15 22:11:57 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Psikiater dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) dr. Mintarsih Abdul Latief Sp.KJ menanggapi pemberitaan yang viral soal Presiden Prabowo Subianto telah mencabut Proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
Pencabutan atau penghapusan PIK 2 dari PSN yang j ... Berita Selengkapnya |
| Polri: Kasus Praktik Beras 'Oplosan' Naik Tahap Penyidikan | 2025-07-24 19:46:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Satgas Pangan Polri Brigjen Helfi Assegaf menyatakan pihaknya meningkatkan status kasus dugaan pelanggaran mutu dan takaran beras atau disebut praktik beras oplosan ke tahapan penyidikan. Hal tersebut disampaikannya usai menemukan adanya unsur tindak pidana terkait praktik perdagangan beras oplosan yang merugikan negar ... Berita Selengkapnya |
| 10 Ribu Buruh Sritex Kena PHK, Mintarsih Ungkap Mental Masyarakat Terguncang | 2025-03-01 21:45:13 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Berbagai masalah sosial di Indonesia menjadi sorotan Psikiater dari Universitas Indonesia dokter Mintarsih Abdul Latief Sp.KJ diantaranya persoalan Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) ribuan buruh atau bahkan sekitar 10 ribuan buruh PT Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah yang viral di media sosial, bersamaan dengan viralnya tuju ... Berita Selengkapnya |
| Kabar Terkini Sengketa Kepemilikan Akun Lambe Turah | 2025-01-07 05:07:23 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Perjalanan panjang sengketa kepemilikan akun Lambe Turah di Instagram akhirnya menemukan titik terang.
Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa merek dan logo Lambe Turah secara sah menjadi milik Argo Dinar Darmono.
Keputusan ini sekaligus membatalkan pendaftaran merek oleh Nanda Persada yang sebe ... Berita Selengkapnya |
| Industri Kreatif Marak Bermunculan, Kenaikan PPN 12 Persen Perlu Dikaji Kembali | 2024-12-10 05:09:30 |
 |
PADANG, Berita HUKUM - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai kebijakan kenaikan PPN 12 persen pada 2025 perlu dikaji kembali oleh pemerintah. Sebab, menurutnya, dengan terjadinya penurunan kinerja sektor industri khususnya industri nonmigas, maka banyak tenaga kerja yang beralih dan terserap ke industri kreatif.
Tenaga kerja di ... Berita Selengkapnya |
| Ketua MPR RI Bamsoet: ARDIN Harus Dorong Peningkatan Digitalisasi Usaha | 2024-06-25 18:25:41 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor (ARDIN) Indonesia Bambang Soesatyo menuturkan di era digital yang berkembang sangat pesat, para pengusaha dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dengan m ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Siap Tambah Impor Beras 1,6 Juta Ton, Total Jadi 3,6 Juta Ton | 2024-02-26 21:25:26 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyebut, pemerintah akan menambah impor beras pada 2024 sebanyak 1,6 juta juta ton. Dengan demikian, total impor menjadi 3,6 juta ton tahun 2024.
Langkah ini dilakukan menyusul terjadinya kelangkaan beras di berbagai jaringan retail modern. Selain itu, harga beras melambung di ... Berita Selengkapnya |
| Harga Beras Naik 'Tertinggi dalam Sejarah' - 'Ini Sangat Tidak Masuk Akal karena Kita Negara Agraris' | 2024-02-24 20:54:09 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pedagang pasar dan pengamat pertanian menyebut kenaikan harga beras yang terjadi sejak empat bulan terakhir hingga menyentuh harga Rp14.000 per kilogram untuk beras medium dan Rp18.000 per kilogram untuk beras premium adalah yang 'tertinggi dalam sejarah'.
Akibatnya ratusan warga di berbagai daerah rela antre berjam-jam d ... Berita Selengkapnya |
| Pakar Koperasi: Justru Erick Thohir yang Lakukan Pembubaran BUMN | 2024-02-10 13:33:25 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (Akses) sekaligus pakar koperasi, Suroto merasa di-bully usai melontarkan gagasan pengkoperasian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Gagasan itu dipelintir oleh Menteri BUMN Erick Thohir seakan-akan menjadi agenda pembubaran BUMN.
"Ide pengkoperasian BUMN atau perubahan dari ba ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Potensi Impor 5 Juta Ton Beras, Komisi IV Soroti Tajam Keberpihakan Terhadap Nasib Petani | 2024-02-06 02:09:18 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian menyatakan Indonesia berpotensi impor beras sebesar 5 juta ton pada tahun 2024. Komisi IV DPR RI menyoroti tajam soal kebijakan tersebut sekaligus mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap nasib petani.
Alasan impor beras akibat El Nino juga dinilai tidak memiliki a ... Berita Selengkapnya |
|
|
