JAKARTA, Berita HUKUM - Daya serap penyertaan modal negara (PMN) oleh sejumlah BUMN bidang logistik sampai Juni 2017 ternyata sangat rendah, bahkan ada yang belum terserap sama sekali. Ini tentu saja tak sejalan dengan paket kebijakan ekonomi XV yang dirilis Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pengembangan usaha dan daya saing penyedia jasa logi ... Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram mencatat sampai saat ini baru 12 persen koperasi di Indonesia yang telah terintegrasi dengan dunia siber atau online.

Agus Muharram dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, (17/9) menyayangkan penggunaan jaringan teknologi online di kalangan koperasi yang masih re ... Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Walau saat ini ekonomi nasional dinilai tumbuh, tapi sesungguhnya semua di bawah ekspektasi. Ini terlihat dari melambatnya industri pengolahan dan perdagangan. Konsumsi rumah tangga juga hanya tumbuh 4,95 persen.

Pemerintah diimbau bekerja ekstra keras bila ingin angka pertumbuhan ekonomi yang dipatoknya sebesar 5,4 perse ... Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Refrizal menegaskan bahwa penggunaan utang dalam APBN harus dilakukan secara terukur dan terencana sehingga tidak bermasalah dikemudian hari. Seperti diketahui, Posisi utang luar negeri Pemerintah Pusat Indonesia berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian ... Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan 21 nama BUMN yang dipastikan tidak akan menyetor dividen kepada negara pada 2018. Sebab BUMN-BUMN tersebut masih merugi.

"Mereka masih menghadapi masalah keuangan," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Rabu (30/8).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Du ... Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Ecky Awal Mucharam menilai RAPBN 2018 yang diajukan pemerintah masih belum realistis dan kredibel.

"Kita melihat target pertumbuhan 5,4 persen masih terlalu optimis melihat kinerja dan prognosa ekonomi 2017 serta tantangan ekonomi tahun 2018. Ekonomi global secara umum ... Berita Selengkapnya

SAMARINDA, Berita HUKUM - Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim), melakukan sosialisasi dana desa serta tim pengawal dan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D), Kamis (24/8), berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri Jl. M Yamin, Samarinda.

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Samarin ... Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komitmen pemerintah dalam memajukan dan memeratakan kesejahteraan rakyat sudah menjadi janji politik Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2018 beserta nota keuangannya.

Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno melihat ini telah menjadi prioritas pem ... Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Realisasi pertumbuhan ekonomi Kuartal II Tahun 2017 sebesar 5,01 persen tumbuh lebih rendah dibandingkan kuartal yang sama pada Tahun 2016, yaitu sebesar 5,18 persen. Hal itu diakibatkan pelemahan daya beli masyarakat, yang berimbas pada pada penurunan produksi dan penerimaan pajak. Hal ini perlu mendapat perhatian serius da ... Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Rofi' Munawar menegaskan bahwa kenaikan tarif listrik telah terbukti menurunkan daya beli masyarakat. Ia mengaku kecewa, karena pemerintah belum memuaskan dalam mengevaluasi kebijakan penarikan subsidi listrik 900 VA. PLN bersikeras menarik subsidi bagi konsumen bawah dan menegah di golongan tarif t ... Berita Selengkapnya