Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    EkBis
 
Daya Serap PMN Rendah, Paket Kebijakan XV Pemerintah Dipertanyakan | 2017-09-21 18:52:10

JAKARTA, Berita HUKUM - Daya serap penyertaan modal negara (PMN) oleh sejumlah BUMN bidang logistik sampai Juni 2017 ternyata sangat rendah, bahkan ada yang belum terserap sama sekali. Ini tentu saja tak sejalan dengan paket kebijakan ekonomi XV yang dirilis Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pengembangan usaha dan daya saing penyedia jasa logi ...

Kemenkop: Baru 12 Persen Koperasi yang Online | 2017-09-18 07:46:27

JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram mencatat sampai saat ini baru 12 persen koperasi di Indonesia yang telah terintegrasi dengan dunia siber atau online.

Agus Muharram dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, (17/9) menyayangkan penggunaan jaringan teknologi online di kalangan koperasi yang masih re
...

Ekonomi Tumbuh di Bawah Ekspektasi | 2017-09-13 07:34:39

JAKARTA, Berita HUKUM - Walau saat ini ekonomi nasional dinilai tumbuh, tapi sesungguhnya semua di bawah ekspektasi. Ini terlihat dari melambatnya industri pengolahan dan perdagangan. Konsumsi rumah tangga juga hanya tumbuh 4,95 persen.

Pemerintah diimbau bekerja ekstra keras bila ingin angka pertumbuhan ekonomi yang dipatoknya sebesar 5,4 perse
...

Utang Harus Dilakukan Secara Terukur | 2017-09-05 13:56:14

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Refrizal menegaskan bahwa penggunaan utang dalam APBN harus dilakukan secara terukur dan terencana sehingga tidak bermasalah dikemudian hari. Seperti diketahui, Posisi utang luar negeri Pemerintah Pusat Indonesia berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian ...

Sri Mulyani Beberkan 21 BUMN Merugi dan Tak Bisa Setor Dividen | 2017-08-31 06:18:04

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan 21 nama BUMN yang dipastikan tidak akan menyetor dividen kepada negara pada 2018. Sebab BUMN-BUMN tersebut masih merugi.

"Mereka masih menghadapi masalah keuangan," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Rabu (30/8).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Du
...

RAPBN 2018 Masih Belum Realistis dan Kredibel | 2017-08-29 06:36:39

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Ecky Awal Mucharam menilai RAPBN 2018 yang diajukan pemerintah masih belum realistis dan kredibel.

"Kita melihat target pertumbuhan 5,4 persen masih terlalu optimis melihat kinerja dan prognosa ekonomi 2017 serta tantangan ekonomi tahun 2018. Ekonomi global secara umum
...

Kejari Samarinda Kumpulkan Camat dan Lurah Sosialisasi Penggunaan Dana Desa | 2017-08-25 04:06:46

SAMARINDA, Berita HUKUM - Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim), melakukan sosialisasi dana desa serta tim pengawal dan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D), Kamis (24/8), berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri Jl. M Yamin, Samarinda.

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Samarin
...

Presiden Tidak Optimal Majukan Koperasi dan UKM | 2017-08-17 09:21:18

JAKARTA, Berita HUKUM - Komitmen pemerintah dalam memajukan dan memeratakan kesejahteraan rakyat sudah menjadi janji politik Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2018 beserta nota keuangannya.

Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno melihat ini telah menjadi prioritas pem
...

Pemerintah Harus Perhatikan Penurunan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi | 2017-08-17 06:28:15

JAKARTA, Berita HUKUM - Realisasi pertumbuhan ekonomi Kuartal II Tahun 2017 sebesar 5,01 persen tumbuh lebih rendah dibandingkan kuartal yang sama pada Tahun 2016, yaitu sebesar 5,18 persen. Hal itu diakibatkan pelemahan daya beli masyarakat, yang berimbas pada pada penurunan produksi dan penerimaan pajak. Hal ini perlu mendapat perhatian serius da ...

Kenaikan Listrik Pukul Daya Beli Konsumen | 2017-08-08 08:49:19

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Rofi' Munawar menegaskan bahwa kenaikan tarif listrik telah terbukti menurunkan daya beli masyarakat. Ia mengaku kecewa, karena pemerintah belum memuaskan dalam mengevaluasi kebijakan penarikan subsidi listrik 900 VA. PLN bersikeras menarik subsidi bagi konsumen bawah dan menegah di golongan tarif t ...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Terkait Pemutaran Film G30S PKI Berikut Tanggapan Ketum Muhammadiyah
Polisi Berhasil Menangkap Pelaku Pembunuh Dini di Apartemen Laguna Pluit
Aktivis 98 Dukung Usul Panglima TNI Nobar Film G30S/PKI
Polri dan Ditjen Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 5 Konteiner Miras Senilai 26,3 Miliar
Peredaran PCC, Pemerintah Kecolongan Lagi, Aktor Intelektual Pengedar PCC Harus Diungkap
Pemasok Sabu Politikus Golkar Indra J Piliang Ternyata Karyawan Karaoke Diamond
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Panglima TNI: Jaga Terus Amanah Dan Kepercayaan Rakyat
Terkait Pemutaran Film G30S PKI Berikut Tanggapan Ketum Muhammadiyah
Formappi Usul Buat Kajian Urgensi Pembangunan Gedung DPR RI
MK Tegaskan PK Sekali Konstitusional
Komisaris dan Direktur Asuransi Bumi Asih Jaya di Tahan Polisi


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]