| EkBis |
 |
|
| |
| Pengawasan Berlapis Paminal dan Itwasum, Korlantas Tegaskan Tender Pengadaan Barang Sesuai Ketentuan | 2021-02-26 06:30:34 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Polri dalam hal ini Korps Lalu Lintas (Korlantas) menegaskan bahwa seluruh kegiatan tender pengadaan barang maupun jasa dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Kepala Sub Bagian Pengadaan, Bagian Perencanaan dan Administrasi, Korlantas, AKBP Satrio Wibowo, saat ditemui pewarta BeritaHUKUM di kanto ... Berita Selengkapnya |
| Royalti 0 Persen Hilirisasi Batu Bara Harus Selektif | 2021-02-25 07:11:18 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyatakan pemerintah harus selektif dan berhati-hati dalam menerapkan kebijakan pembebasan royalti 0 persen terhadap perusahaan batu bara yang melakukan hilirisasi. Mulyanto mengingatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Menteri Keuangan betul-betul mengawasi pelaksanaan ke ... Berita Selengkapnya |
| Wahh, Rektor IPB Sebut Indeks Pangan Indonesia Lebih Buruk dari Zimbabwe dan Ethiopia | 2021-02-20 16:07:52 |
 |
BOGOR, Berita HUKUM - Sejumlah indikator pangan dunia menunjukkan Indonesia tertinggal daripada negara lainnya dalam lima tahun terakhir. Indonesia sebagai agraris ironisnya menempati peringkat rendah dalam indeks keberlanjutan pangan.
"Dulu kita tahu Ethiopia itu adalah negara yang identik dengan kelaparan. Ternyata punya ranking lebih bagus un ... Berita Selengkapnya |
| SPN Harap Penolakan UU Cipta Kerja Tetap Jaga Situasi Kamtibmas | 2021-02-18 17:04:51 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kendati tak seperti di masa-masa awal saat belum disahkan, penolakan terhadap Undang-Undang (UU) Cipta Kerja masih terus dilakukan. Terutama oleh kelompok buruh.
Sekretaris Umum DPP Serikat Pekerja Nasional (SPN) Ramidi mengimbau, agar penolakan terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 dilakukan dengan tetap menjaga keamanan dan ... Berita Selengkapnya |
| Kasus PT Asabri, PR Besar Pemerintah dalam Kelola BUMN | 2021-02-18 05:44:48 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina mengaku sangat prihatin dengan gejolak kasus besar yang menimpa BUMN yang merupakan wajah negara dalam mengelola aset bangsa. Pasalnya, belum juga selesai kasus yang menjerat perusahaan BUMN PT Asuransi Jiwasraya, muncul lagi kasus baru yang menimpa perusahaan BUMN Asuransi lainnya yait ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Harus Berpihak Pada Industri Baja Nasional | 2021-02-15 12:30:56 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap industri baja nasional. Mengingat saat ini pemerintah malah meningkatkan kuantitas impor baja dibanding melakukan ekspor ekspor. Padahal, Indonesia memiliki PT Krakatau Steel yang seharusnya dipacu produksinya dengan memberikan relak ... Berita Selengkapnya |
| Pulihkan Ekonomi, DKI Jakarta Percepat Perizinan Gedung Menjadi 57 Hari dari 360 Hari | 2021-02-08 20:23:28 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2020 tentang Izin Pemanfaatan Ruang untuk mempercepat perizinan gedung dan mendorong geliat sektor properti, sebagai salah satu sektor yang memiliki multiplier effects terhadap pemulihan perekonomian akibat pandemi COVID-19.
"Kami menyeder ... Berita Selengkapnya |
| Anggota DPR RI akan Perjuangkan Pembangunan KRL dan 'Fly Over' Kota Serang | 2021-02-08 11:19:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Komisi V Tubagus Haerul Jaman menegaskan akan memperjuangkan agar pembangunan Kereta Rel Listrik (KRL) dilanjutkan hingga Serang-Merak. Dimana, hingga saat ini akses KRL baru bisa dinikmati sampai Kabupaten Lebak. Ia mengatakan, di Serang Timur ada zona pelaku usaha industri besar, masyarakat mengingi ... Berita Selengkapnya |
| Gerakan Nasional Wakaf Uang Harus Tetap Jadi Dana Sosial Keagamaan | 2021-02-04 15:59:32 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Senin lalu (25/1/2021) lalu di Istana Negara, telah menimbulkan reaksi beragam dari kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat khawatir, pemanfaatan dana wakaf uang tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya oleh pemerintah. Sehingga, dampa ... Berita Selengkapnya |
| Ini Sambutan Kejati Masyhudi, Saat MoU dengan Bank Kalbar | 2021-02-02 20:55:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat. Kerjasama antara kedua pihak dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimaksudkan adalah untuk melaksanakan sebagian tugas dan wewenang Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum yang ... Berita Selengkapnya |
|
|
