Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pemilu
TNI Harus Utamakan Netralitas
2019-03-18 12:26:40

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI di Pimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha berfoto bersama dengan Panglima Kodam V/Brawijaya beserta jajaran, di Surabaya, Jawa Timur usai melakukan pertemuan.(Foto: Tiara/rni)
JAKARTA, Berita HUKUM - Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat kelengkapan negara dalam bidang pertahanan harus mengutamakan sikap netralitas, terutama menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. TNI dituntut harus mampu menunjukkan sikap netral menjadi tentara yang professional dalam mengawal pelaksanaan pesta demokrasi itu.

Demikian disampaikan Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dengan Panglima Kodam V/Brawijaya beserta jajaran, di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (14/3). Tim Kunspek Komisi I DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha.

"Saya mengimbau kepada masyarakat jangan segan-segan untuk melaporkan apabila melihat sikap TNI yang tidak bersikap netral. Sehingga nantinya laporan tersebut bisa diteruskan kepada Pangdam, untuk nantinya diberi pelurusan," jelas Kharis.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga berharap melalui sikap netralitas yang dimiliki TNI, nantinya dapat mendukung lancarnya kesiapan dan persiapan prajurit TNI yang bertugas di lapangan dalam mendukung pengamanan Pemilu 2019, yang akan digelar pada 17 April 2019 mendatang.

"Saya berharap Pemilu dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan. Sehingga seluruh kesiapan persiapan yang sudah disiapkan dan kesiapan prajurit yang yang bertugas tidak mengharuskan mereka melakukan tindakan-tindakan ekstra. Cukup mereka ada di lapangan, kondisi aman itu yang kita harapkan," harap legislator dapil Jawa Tengah V itu.

Hal senada diungkapkan oleh Anggota Komisi I DPR RI Syaiful Bahri Anshori yang meminta agar TNI mampu bersikap netral. Karena menurutnya TNI merupakan alat negara bukan alat kekuasaan sehingga TNI harus mampu mengutamakan sikap netralitas.

"Untuk Kodam V/Brawijaya, kami sepakat menilai bahwa mereka menunjukkan sikap netral dan independen. Sikap netralitas itu penting karena merupakan suatu cerminan untuk kelangsungan TNI sendiri," ungkap politisi dapil Jawa Timur IV itu.

Lebih lanjut politisi Partai Kebangkita Bangsa (PKB) itu turut mengapresiasi prestasi Kodam V/Brawijaya dalam mengamankan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang sudah berlangsung sebelumnya. Pengalaman tersebut menjadi cerminan bahwa mereka sudah siap dan berpengalaman untuk nantinya mengamankan Pemilu 2019.

"Ditambah Kodam V/Brawijaya sudah memiliki peta-peta daerah yang kemungkinan dapat terjadi konflik. Saya kira Kodam V/ Brawijaya sudah siap tinggal bagaimana nantinya mensinergikan peran masing-masing Kodam," imbuh Syaiful.(tra/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pemilu
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Seruan Pengasuh Pondok Pesantren se-Indonesia, Habib Lutfi: Jaga Persatuan NKRI!
KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Menteri Agama terkait Kasus Suap Jual Beli Jabatan
Fahri Hamzah: Pemilu 2019 Makan Korban Hingga Ratusan Jiwa, Akibat Salah Disain Sejak Awal
Dinsos Kaur Mengutus 5 Pendamping Kube Pelatihan ke Bekasi
BPN Prabowo Buka Posko Pengaduan di Jawa Barat
IT BPN: Ada 'Kecurangan Digital' akan Menyamakan Hasil Quick Count dengan Hitungan Manual
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Situng Bermasalah, Bawaslu Surati KPU untuk Berhati-hati karena Sangat Sensitif
Ternyata, Jokowi Kalah Telak di Kompleks Paspampres
Fadli Zon Minta KPU Konsentrasi Pada Pengamanan Suara Rakyat
Jemaah Haji Tak Dibebani Pembiayaan Tambahan BPIH
Ini Kata KPK Soal Pengakuan Tersangka Bowo Terima Uang dari Mendag Enggartiasto
Data C1 Tak Seluruhnya Benar, C Plano Adalah Kunci
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]