Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pemilu
TNI Harus Utamakan Netralitas
2019-03-18 12:26:40

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI di Pimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha berfoto bersama dengan Panglima Kodam V/Brawijaya beserta jajaran, di Surabaya, Jawa Timur usai melakukan pertemuan.(Foto: Tiara/rni)
JAKARTA, Berita HUKUM - Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat kelengkapan negara dalam bidang pertahanan harus mengutamakan sikap netralitas, terutama menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. TNI dituntut harus mampu menunjukkan sikap netral menjadi tentara yang professional dalam mengawal pelaksanaan pesta demokrasi itu.

Demikian disampaikan Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dengan Panglima Kodam V/Brawijaya beserta jajaran, di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (14/3). Tim Kunspek Komisi I DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha.

"Saya mengimbau kepada masyarakat jangan segan-segan untuk melaporkan apabila melihat sikap TNI yang tidak bersikap netral. Sehingga nantinya laporan tersebut bisa diteruskan kepada Pangdam, untuk nantinya diberi pelurusan," jelas Kharis.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga berharap melalui sikap netralitas yang dimiliki TNI, nantinya dapat mendukung lancarnya kesiapan dan persiapan prajurit TNI yang bertugas di lapangan dalam mendukung pengamanan Pemilu 2019, yang akan digelar pada 17 April 2019 mendatang.

"Saya berharap Pemilu dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan. Sehingga seluruh kesiapan persiapan yang sudah disiapkan dan kesiapan prajurit yang yang bertugas tidak mengharuskan mereka melakukan tindakan-tindakan ekstra. Cukup mereka ada di lapangan, kondisi aman itu yang kita harapkan," harap legislator dapil Jawa Tengah V itu.

Hal senada diungkapkan oleh Anggota Komisi I DPR RI Syaiful Bahri Anshori yang meminta agar TNI mampu bersikap netral. Karena menurutnya TNI merupakan alat negara bukan alat kekuasaan sehingga TNI harus mampu mengutamakan sikap netralitas.

"Untuk Kodam V/Brawijaya, kami sepakat menilai bahwa mereka menunjukkan sikap netral dan independen. Sikap netralitas itu penting karena merupakan suatu cerminan untuk kelangsungan TNI sendiri," ungkap politisi dapil Jawa Timur IV itu.

Lebih lanjut politisi Partai Kebangkita Bangsa (PKB) itu turut mengapresiasi prestasi Kodam V/Brawijaya dalam mengamankan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang sudah berlangsung sebelumnya. Pengalaman tersebut menjadi cerminan bahwa mereka sudah siap dan berpengalaman untuk nantinya mengamankan Pemilu 2019.

"Ditambah Kodam V/Brawijaya sudah memiliki peta-peta daerah yang kemungkinan dapat terjadi konflik. Saya kira Kodam V/ Brawijaya sudah siap tinggal bagaimana nantinya mensinergikan peran masing-masing Kodam," imbuh Syaiful.(tra/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pemilu
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Arsip Statis Presiden Soeharto Diserahkan Mbak Tutut ke ANRI
Drama MRT dan 'Undertable Transaction'
Pemerintah Didesak Lakukan Upaya Nyata Atasi Masalah Sampah Plastik
Pengelolaan Dana Desa Masih Bermasalah
Kementan dan Polri Tingkatkan Sinergitas Guna Perketat Pengawasan
Sejumlah Fakta Keanehan Terungkap di Sidang Kasus PT Hosion Sejati
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Arsip Statis Presiden Soeharto Diserahkan Mbak Tutut ke ANRI
Pertemuan Prabowo - Jokowi, Amien Rais: Jangan Pernah Sangka Prabowo Gadaikan Prinsip!
Kemnaker: Pentingnya Memaknai Perkembangan Revolusi Industri 4.0
PKS: Prabowo Bertemu Jokowi Bukan Berarti Bergabung
KPK Tetapkan Gubernur Kepri Tersangka Dugaan Suap Proyek Reklamasi Pulau
Kubu Prabowo Ajukan Permohonan Kedua Ke MA, Begini Ceritanya
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]