| Perdata |
 |
|
| |
| Presiden Jokowi Diminta Bentuk Unit Kerja Khusus Pemberantasan Mafia Tanah dan Evaluasi Kinerja BPN | 2023-02-20 12:22:26 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komite Indonesia Bebas Mafia (KIBMA) meminta agar Presiden Joko Widodo membentuk Unit Kerja Khusus (UKP) Pemberantasan Mafia Tanah yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Komite Indonesia Bebas Mafia (KIBMA) Eros Djarot menyikapi makin maraknya persoalan sengketa lahan di masyarakat ... Berita Selengkapnya |
| Korban Tragedi Kanjuruhan Gugat Jokowi hingga Arema, Tuntut Ganti Rugi Rp62 Miliar | 2022-12-26 18:57:08 |
 |
MALANG, Berita HUKUM - Keluarga korban peristiwa Tragedi Kanjuruhan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Malang. Ada sejumlah pihak tergugat dalam gugatan itu, di antaranya Presiden Joko Widodo dan PT Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia (AABBI).
Ketua Tim Advokasi Tragedi Kanjuruhan (TATAK) Imam Hidayat, mengatakan pihak terg ... Berita Selengkapnya |
| PT Asa Karya Multipratama Gugat Sime Darby Plantation Bhd | 2022-10-10 09:50:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - PT Asa Karya Multipratama (AKMP), perusahaan swasta nasional Indonesia akhirnya menggugat Sime Darby Plantation Berhad, BUMN kenamaan Malaysia karena diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mencederai prinsip-prinsip hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia.
Disamping Sime Darby Plantation, PT AKMP juga meng ... Berita Selengkapnya |
| Diduga Merampas Tanah Warga Tanpa Hak, Juanda Mustapa Dilaporkan ke Kejaksaan | 2022-09-22 09:35:26 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Dugaan praktek mafia tanah di Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) yang disinyalir dengan cara merampas tanah warga tanpa hak diduga dilakukan oleh Juanda Mustafa, sehingga di laporkan pemilik lahan dan kuasa hukumnya ke Kejaksaan Tinggi Kaltim pada, Senin (1/8/2022) lalu.
Dalam laporan ke ... Berita Selengkapnya |
| Hinca Panjaitan Minta Kejelasan Sering Terjadinya Miskomunikasi Soal Pengamanan Eksekusi di DIY | 2022-09-12 07:44:53 |
 |
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan meminta kejelasan sering terjadinya miskomunikasi dan miskoordinasi antara Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Pengadilan Tinggi Negeri DIY soal pengamanan eksekusi. Menurutnya, yang terjadi selama ini antara dua institusi penegak hukum adalah diduga terjadi saling lem ... Berita Selengkapnya |
| Kuasa Hukum: Penahanan Mularis Djahri atas Aduan Anggota Polisi adalah Kriminalisasi | 2022-08-13 16:29:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Penetapan tersangka dan penahanan terhadap Mularis Djahri, pengusaha asal Sumatera Selatan oleh Polda Sumsel dinilai sebagai bentuk kriminalisasi. Alasannya, kata kuasa hukum Mularis Djahri, Alex Noven, Mularis Djahri dilaporkan dengan Laporan Model A (aduan yang dibuat oleh anggota polisi), dengan laporan telah berkebun di ... Berita Selengkapnya |
| Habiburokhman Minta Polda NTB Lebih Bijak Tangani Sengketa Lahan Mandalika | 2022-07-23 06:47:27 |
 |
MATARAM, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta agar Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat lebih bijak dalam menangani sengketa lahan di wilayah investasi besar seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok Tengah, NTB. Pasalnya, masyarakat kebanyakan lemah dari sisi administrasi, tetapi kuat dari sisi pem ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Sebut UU Hukum Acara Perdata Mendesak Direvisi | 2022-07-05 08:06:36 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Supriansa menegaskan Undang-Undang (UU) Tentang Hukum Acara Perdata mendesak untuk segera direvisi. Mengingat, Supriansa mengungkapkan sebagaimana diketahui bersama bahwa UU Tentang Hukum Acara Perdata yang ada Indonesia sudah terlampau lama telah diatur sejak zaman Belanda.
Maka, Focus Group Di ... Berita Selengkapnya |
| Imbas Rp 50 M Belum Kembali, Puluhan Nasabah Jiwasraya Gugat Kembali ke PN Jakpus | 2021-12-02 11:20:59 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pasca uang sebesar Rp.50 Miliar belum jua kembali lagi, imbasnya, para nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebanyak 52 orang kembali lagi menggugat perusahaan pelat merah itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Terdapat 11 tergugat dalam kasus ini, yaitu PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), PT. Bank Rakyat Indonesia (Per ... Berita Selengkapnya |
| Kuasa Hukum: Utang Kasus SEA Games XIX 1997 Bukan Tanggung Jawab Bambang Trihatmodjo | 2021-09-19 22:15:59 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Upaya hukum Bambang Trihatmodjo terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani atas tagihan utang SEA Games XIX 1997 hingga kini masih terus berlanjut.
Tim Kuasa Hukum Bambang Trihatmodjo, Hardjuno Wiwoho kembali menegaskan bahwa kliennya bukanlah pihak yang bertanggung jawab atas utang di hajatan tersebut.
Adapun pihak yang be ... Berita Selengkapnya |
|
|
