|
|||||
| Dinas Lingkungan Hidup Kaur Terus Berinovasi Menciptakan Kota yang Rindang dan Sejuk | 2019-02-13 18:53:16 | |||||
 |
KAUR, Berita HUKUM - Dinas Lingkungan Hidup Kaur terus melakukan program inovasi baru guna mencapai keberhasilan yakni menciptakan kota Bintuhan kabupaten Kaur yang rindang dan sejuk agar dapat dirasakan oleh semua masyarakat. |
||||
| Komisi VII Kawal Masalah Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang Freeport | 2019-02-12 10:53:37 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan fakta kerusakan ekosistem akibat penambangan oleh PT. Freeport Indonesia (PTFI) yang nilainya mencapai 13,59 miliar dolar Amerika Serikat (AS), atau sekitar Rp 185 triliun. Komisi VII DPR RI akan terus mengawal persoalan kerusakan lingkungan akibat penambangan oleh PT. Freeport itu. P ... Berita Selengkapnya |
||||
| Prinsip Konservasi Bertentangan dengan Komersialisasi | 2019-02-03 15:36:00 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo menyampaikan konsep usaha atau komersialisasi tidak relevan dengan aktivitas konservasi, yakni pelestarian atau perlindungan terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Sehingga pemanfaatan hutan untuk peningkatan ekonomi perlu ditelaah lebih lanjut. |
||||
| Harga Energi Baru Terbarukan (EBT) Masih Relatif Mahal | 2019-01-31 10:44:44 | |||||
 |
MAKASSAR, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris menilai harga yang ditetapkan pada Energi Baru dan Terbarukan (EBT) masih cenderung lebih mahal jika dibandingkan dengan harga energi konvensional lainnya. Menurutnya, hal ini dikarenakan investor yang masih harus menanggung biaya-biaya yang cukup tinggi. |
||||
| Kota Padang Panjang Meraih ke 14 Kali Penghargaan Piala Adipura | 2019-01-26 21:08:19 | |||||
 |
PADANG PANJANG, Berita HUKUM - Kembalinya piala Adipura ke kota Padang Panjang merupakan wujud syukur Fadli Amran sebagai Wali Kota, acara penyerahan piala Adipura dilakukan oleh Wakil Presiden RI M. Yusuf Kalla di Auditorium Dr. Soedjarwo Gedung Manggala Wahana Bakti Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat pada, Senin (14/1) lalu. |
||||
| Update Banjir Sulawesi Selatan, BNPB Mencatat 8 Orang Meninggal, 4 Orang Hilang | 2019-01-23 23:47:03 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM- Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan hingga pada, Rabu, (23/1) menelan sejumlah korban jiwa. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 8 orang meninggal dunia, 4 orang hilang, ribuan rumah terendam banjir, ribuan warga mengungsi ke tempat yang lebih aman, dan 10.021 hektar sawah terenda ... Berita Selengkapnya |
||||
| Banjir Bandang Terjang Gowa, 6 Orang Dilaporkan Meninggal dan 4 Jembatan Putus | 2019-01-23 10:30:17 | |||||
 |
MAKASSAR, Berita HUKUM - Banjir bandang melanda 9 Kecamatan di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan (Sulsel) pada, Selasa (22/1) siang selepas Sholat Duhur, akibat bencana tersebut enam (6) orang dilaporkan meninggal dunia dan 4 Jembatan putus. |
||||
| Komisi VII Pertanyakan Dana Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang pada KLHK | 2019-01-22 06:20:52 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang harus mengikuti kaidah teknis pertambangan yang baik. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Izin Usaha Pertambangan (IUPK) wajib melaksanakan pengelolaan dan pemanfataan lingkungan, termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang. Selain itu, disebutkan juga bahwa setiap pemegang ... Berita Selengkapnya |
||||
| Raih Piala Adipura, Benny Tatung Apresiasi Kerja Keras Pemerintah Musi Banyuasin Wujudkan Sustainable City | 2019-01-17 22:18:10 | |||||
 |
MUSI BANYUASIN, Berita HUKUM - Penyelaraskan fungsi pertumbuhan ekonomi, fungsi sosial, dan fungsi ekologis dalam proses pembangunannya dengan menerapkan prinsip tata kepemerintahan yang baik menjadi indikator sustainable city. Kabupaten Musi Banyuasin berhasil memenuhi indikator tersebut untuk mendapatkan Piala Adipura ke-12. |
||||
| Pengelolaan Limbah B3 Harus Sesuai Regulasi | 2019-01-17 08:47:29 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) oleh perusahaan harus sesuai dengan regulasi yang ada. Pada umumnya, suatu perusahaan hanya menyalurkan limbah kepada pihak ketiga tanpa melalui tahap pengolahan awal, sehingga berakibat sering terjadinya pelanggaran aturan, yakni pembuangan limbah yang tidak terkontrol. |
||||
|
|||||
