|
|||||
| Ahmad Dhani Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Ujaran Idiot di Surabaya | 2019-06-12 05:38:29 | |||||
 |
SURABAYA, Berita HUKUM - Musisi Dhani Ahmad Prasetyo -atau yang lebih dikenal Ahmad Dhani divonis satu tahun penjara dalam kasus pencemaran nama baik lewat ujaran 'idiot' di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (11/6) siang. |
||||
| Polisi Diminta Hati-Hati Mengunakan Pasal Makar | 2019-05-18 07:24:25 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) meminta polisi berhati-hati dalam menggunakan istilah makar. YLBHI menganggap penggunaan istilah makar tidak tepat karena bertentangan dengan substansi hukum. |
||||
| Sudah 293 Ribu Orang Teken Petisi Pidanakan Petugas KPU Curang | 2019-04-24 20:09:59 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Petisi Pidanakan Petugas KPU yang terbukti Melakukan Kecurangan yang dimuat di laman change.org , mendapat dukungan luas masyarakat. Sejak digagas empat hari lalu, petisi tersebut kini telah ditandatangani ratusan ribu orang. |
||||
| Pengendali 1,6 Kg Sabu dari Lapas Samarinda Dituntut 18 Tahun Penjara | 2019-04-12 10:19:03 | |||||
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Tersangka M Hasan Faturahman alias Emon Bin Joko Suwarno (27), warga Kecamatan Palaran, Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Narapidana (NAPI) Lapas Kelas IIA Samarinda diduga kuat sebagai pengendali peredaran 1,6 kg dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ridhayani Natsir dengan tuntutan 18 tahun penjara. |
||||
| Kasus Kriminalisasi Wartawan Aceh dan Sulut Membuktikan Lemahnya Rakyat di Depan Penguasa dan Pengusaha | 2019-03-27 05:58:40 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Maraknya kasus kriminalisasi terhadap wartawan dan warga masyarakat akibat menyampaikan aspirasi dan kritikan terhadap kondisi yang terjadi di sekitar mereka, membuktikan bahwa kehidupan demokrasi di negeri ini masih jauh dari harapan. Sistem otoritarianisme dan praktek tiran masih cukup kuat mencengkeram menindas rakyat, te ... Berita Selengkapnya |
||||
| DPR Pertanyakan Dasar Pemohon Soal Korupsi Saat Bencana Alam | 2019-03-07 20:23:49 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berpandangan, penentuan hukuman mati bukanlah suatu keputusan yang dibuat tanpa pertimbangan. Karena hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia dan dijamin dalam UUD 1945. Meskipun tindak pidana korupsi merupakan extraordinary crime, pengaturan mengenai hukuman mati bukan hal dapat dilakukan de ... Berita Selengkapnya |
||||
| Kasus OTT Bidan dan dokter PTT yang Korupsi di Kaur Telah Inkrah | 2019-03-01 03:41:17 | |||||
 |
KAUR, Berita HUKUM - Menurut Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kaur, Alman Noveri, SH, MH menegaskan, putusan Pengadilan Tipikor Bengkulu terhadap 2 orang ASN pada kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bidan dan dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) tahun lalu kini sudah berkekuatan hukum tetap (Inkrah) terhadap Darus yang divonis 1 tahun 2 bulan penjara, dan r ... Berita Selengkapnya |
||||
| Ketum PPP: Serangan Jokowi Ke Prabowo Bisa Dipidanakan | 2019-02-18 19:11:22 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pernyataan tuduhan Joko Widodo pada debat kedua Pilpres tadi malam mengenai kepemilikan tanah Prabowo Subianto, adalah salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah. Yaitu melanggar privasi warga negara. |
||||
| Ada Apa Hakim Vonis Bebas Terdakwa Kasus Pemerkosaan Kakak Beradik dan Ibu Korban | 2019-02-12 05:16:08 | |||||
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Kakek Ilhas dan Herman mempertanyakan, ada apa vonis bebas yang dilakukan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tenggarong, Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur (Kaltim) terhadap terdakwa Heri Budianto mantan Kepala Desa Santan Ulu kecamatan Marangkayu, yang didakwa telah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap ked ... Berita Selengkapnya |
||||
| Terdakwa Kasus Penganiaya Wartawan Bogor Divonis 4 Tahun Penjara | 2019-02-01 05:51:12 | |||||
 |
BOGOR, Berita HUKUM - Sidang putusan kasus penganiayaan terhadap wartawan di Bogor, Jawa Barat, terdakwa divonis Majelis Hakim dengan menjalani kurungan pidana selama 4 tahun penjara. |
||||
|
|||||
