|
|||||
| Diduga Palsukan Surat, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun Dipolisikan | 2018-08-17 13:11:20 | |||||
 |
Komisaris Utama PT Jasa Marga, Refly Harun, dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh David Soumokil, Selasa (14/8). Pakar hukum tata negara itu dipolisikan, lantaran diduga memalsukan kop surat dan stempel milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Puncak Jaya, Papua. |
||||
| Kantongi 5 Gram Sabu Terdakwa Ibrahim Divonis 9 Tahun Penjara | 2018-08-13 07:00:39 | |||||
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Sidang putusan terdakwa Ibrahim alias Bora Bin M Idris yang divonis selama 9 tahun penjara denda Rp 800 juta subsidair 3 bulan kurungan.di Pengadilan Negeri (PN) Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) dipimpin oleh ketua majelis hakim Deki Velix Wagiju SH MH bersama hakim anggota Fery Haryanta SH dan Parmatoni SH pada Kamis ( ... Berita Selengkapnya |
||||
| Ketum PPWI dan FPII Laporkan Ketua Dewan Pers terkait Dugaan Penghinaan | 2018-08-10 18:46:00 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA dan Ketua Presidium Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Kasihhati resmi melaporkan Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, ke Mapolres Metro Jakarta Pusat, Jl. Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu (8/8) kemarin. Laporan diterima oleh Aiptu Tuk ... Berita Selengkapnya |
||||
| Divonis 6,6 Tahun Penjara, Prof Setedja Sebut Uang Korupsi Dibagi-bagi ke Pejabat dan Dewan | 2018-08-06 18:31:46 | |||||
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Setelah Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) memutus vonis kasus korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos) Pendidikan untuk 3 penerima Yayasan Pendidikan di Kutai Barat (Kubar) senilai Rp 18 Milyar pada Jumat (27/7) lalu, dengan hukuman 6 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 300 j ... Berita Selengkapnya |
||||
| Korupsi Dana Bansos Rp18 Milyar, Prof Dr Thomas Susadya Divonis 6,6 Tahun Penjara | 2018-07-28 03:43:04 | |||||
|
SAMARINDA, Berita HUKUM - Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) pada sidang vonis terhadap terdakwa Prof. Dr.Thomas Susadya Sutedjawidjaja, SE, MM yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dana hibah bantuan sosial (Bansos) Pendidikan di Kutai Barat senilai Rp18,4 miliar, akhirnya divonis 6 tahu ... Berita Selengkapnya |
||||
| Fahri Hamzah Sudah Diberi Tahu SPDP Kasus Sohibul Iman oleh Penyidik | 2018-07-17 20:51:04 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan status laporannya terhadap Presiden PKS Sohibul Iman telah naik ke tingkat penyidikan. Dalam kasus ini, Fahri menyebutkan akan ada tersangka karena sudah ada dua alat bukti yang cukup. |
||||
| Kejari Eksekusi Gafar Terpidana 12 Tahun Kasus Mega Pungli Komura Samarinda | 2018-07-15 07:08:30 | |||||
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Jafar Abdul Gaffar, Ketua Koperasi Samudera Sejahtera (Komura) Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) terpidana kasus mega pungli koperasi yang di vonis putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung RI selama 12 tahun penjara akhirnya di eksekusi oleh Jaksa, Gaffar di jebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Samarinda, Jalan ... Berita Selengkapnya |
||||
| Kejari Samarinda Menangkap Dwi Hary Winarno Terpidana Kasus Mega Pungli Komura | 2018-07-12 23:10:32 | |||||
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) Kamis (12/7) sekitar pukul 20.50 Wita telah melakukan eksekusi terhadap Dwi Hari Winarno, Sekretaris Komura Samarinda adalah satu dari empat terpidana kasus Mega Pungli komura Samarinda yang divonis bersalah oleh Mahkamah Agung RI selama 10 tahun penjara. |
||||
| Terdakwa Kasus Gali Tambang di Kuburan Umum Dituntut 2 Tahun Penjara, PERMAHI Kecewa | 2018-07-06 05:53:46 | |||||
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Terdakwa Punaryo salah seorang anggota Kepolisian Polres Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri (PN) Samarinda dalam kasus menggali tambang di kuburan atau Tempat Pemakaman Umum Kebun Agung, Kecamatan Samarinda Utara, secara ilegal dalam sidang tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) ... Berita Selengkapnya |
||||
| Anggota DPD RI Beny Ramdhani Minta Kapolri dan Dewan Pers Segera Hentikan Kriminalisasi Pers | 2018-07-04 04:26:37 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Beny Ramdhani mengungkapkan keprihatinan atas sederetan peristiwa kriminalisasi pers yang menimpa wartawan di berbagai daerah. Senator asal Sulawesi Utara ini bahkan mengecam keras tindakan aparat Kepolisian dan Dewan Pers yang mengkriminalisasi jurnalis atas karya ... Berita Selengkapnya |
||||
|
|||||
