Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Pidana
 
Penetapan Tersangka, Penangkapan, dan Penahanan Harus Berdasar Minimum 2 Alat Bukti | 2020-05-21 03:04:32

JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) - Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014 - digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (19/3) siang. Pemohon adalah Bachtiar Abdul Fatah, terdakwa kasus bioremediasi fiktif PT Chevron Pacific Indonesia. Majelis hakim konstitusi yang menyidangkan perkara ini dipimp ...

Terlibat Bisnis Narkotika, Dua Oknum Polri Divonis Mati | 2020-05-16 13:18:38

DEPOK, Berita HUKUM - Dua oknum Polri di vonis hukuman mati atas kasus penyalahgunaan narkotika. Putusan pidana mati itu dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang terdiri Hakim Ketua Muhammad Iqbal Hutabarat, Hakim anggota Forci Nilpa dan Nugraha Medica Prakasa pada sidang yang disiarkan melalui teleconference di Ruang Sidang Utama PN Depok, Kamis (14/5). ...

Presiden RI dan DPR Diminta Campur Tangan Soal Dugaan Penipuan Investasi PT MPIP | 2020-05-06 18:10:20

JAKARTA, Berita HUKUM - LQ Indonesia Lawfirm meminta Presiden RI dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI agar turut campur tangan dalam persoalan yang dialami oleh sejumlah nasabah PT Mahkota Properti Indo Permata (MPIP).

Hal itu disampaikan Alvin Lim, salah satu pengacara LQ Indonesia Lawfirm saat mendampingi kliennya melaporkan PT Mahkota Propert
...

Refly Harun: Komisaris BUMN Yang Ikut Kampanye Ancaman Hukumannya 2 Tahun | 2020-04-28 17:19:51

JAKARTA, Berita HUKUM - Pakar hukum tata negara Refly Harun mengaku geram lantaran masih banyaknya komisaris-komisaris yang ada di perusahaan milik BUMN ikut dan terlibat kampanye bahkan mendukung petahana pada Pilpres 2019.

"Saya termasuk yang mengkritik Komisaris-komisaris BUMN yang ikut berkampanye bagi incumbent," kata Refly dalam channel Yo
...

Napi Bebas Diduga Bayar Rp 5 Juta, Pengamat: KPK dan Polri Wajib Telusuri Program Asimilasi Yasonna | 2020-04-15 20:42:20

JAKARTA, Berita HUKUM - Sebanyak 30 ribuan narapidana seluruh Indonesia dibebaskan melalui program asimilasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai bagian dari langkah pencegahan penyebaran Covid-19.

Namun, ternyata disinyalir ada udang dibalik batu dari kebijakan Kemenkumham tersebut. Jika narapidana mau bebas, dikabarkan
...

Jaksa Tuntut Hukuman Mati Kepada 4 Terdakwa Jaringan 41 Kg Sabu | 2020-04-10 05:50:27

SAMARINDA, Berita HUKUM - Jaksa Kejaksaan Negeri Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) pada sidang yang di gelar dengan agenda tuntutan terhadap 4 terdakwa dalam kasus jaringan Narkotika jenis Sabu dengan barang bukti seberat lebih 41 Kg, dituntut hukuman mati pada sidang yang digelar secara online oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada, ...

Pasca Covid 19, Jaksa Menyidangkan Perkara Pidana secara Online Serempak di Indonesia | 2020-03-27 01:21:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Pasca merebaknya penyebaran virus Corona atau Covid-19. Jaksa Agung ST Burhanuddin memerintahkan jajarannya mulai Kamis (26/3), secra serentak melaksanakan sidang secara online menalui video conference (Vicon).

Menurut Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono dalam siaran persnya, berdasarkan laporan yang diterima Jaksa Agung M
...

Advokat Moin Tualeka SH Laporkan Suko Sudarso | 2020-03-17 19:28:43

JAKARTA, Berita HUKUM - Tokoh aktivis dan politisi senior Suko Sudarso dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada hari Jum'at (13/3) atas dugaan tindak pidana pemalsuan pada akta otentik atau memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik.

Laporan pengaduan terhadap tokoh nasionalis dan mantan wakil gubernur Jawa Tengah itu disampaikan oleh advokat
...

Dalton Tanonaka WNA Terpidana 3 Tahun Penjara Masih Bebas Bekeliaran | 2020-03-12 00:42:39

JAKARTA, Berita HUKUM - Terpidana tiga tahun penjara, Dalton Ichiro Tanonaka Warga Negara Amerika berkebangsaan Jepang yang telah di vonis oleh Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi, dalam perkara No :761.K/PID/2018, hingga kini masih bebas berkeliaran.

Pasalnya, dalam vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Agung Republik Indonesia yang diket
...

Buron 8 Bulan, DPO Poldasu Bos LJ Hotel Ditangkap Saat Mau Kabur ke Luar Negeri | 2020-03-11 10:54:09

MEDAN, Berita HUKUM - Tersangka kasus penipuan dan penggelapan, Abdul Latif (54) yang kurang lebih selama 8 bulan berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu), akhirnya tertangkap di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Jakarta. Abdul Latif yang merupakan Bos LJ Hotel Medan ini, diringkus petugas Kantor Imigras ...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur
Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal
Polri Siap Masifkan Protokol New Normal
Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'
Polri Tutup Pintu Masuk Arus Balik Menuju Jakarta
Polri Tangkap 2 WNA dan Sita 821 Kg Sabu
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Kabaharkam Serahkan Ribuan APD Covid-19 Bantuan Kapolri untuk RS Bhayangkara Polda Jawa Timur
Kasus Kondensat BP Migas - TPPI, Terdakwa: Pemberian Kondensat Kepada PT TPPI Berdasarkan Kebijakan Pemerintah
Dekan FH UII: Guru Besar Hukum Tata Negara Kami Diteror!
Lindungi Warga DKI, Anies Pasang Badan
Beberapa Hari Dibuka, Ratusan Sekolah di Korsel Harus Ditutup Lagi karena Lonjakan Kasus Covid-19


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]