| Eksekutif |
 |
|
| |
| Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar | 2026-08-30 14:14:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kasus dugaan suap yang dikenal publik sebagai perkara 'kardus durian' kembali menjadi sorotan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak memberikan kepastian hukum terkait dugaan keterlibatan pihak lain dalam perkara yang mencuat sejak 2011 tersebut, termasuk terhadap Muhaimin Iskandar yang saat itu menjabat Menteri Tenaga ... Berita Selengkapnya |
| Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja | 2026-08-07 10:05:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, mengomentari langkah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mengambil utang dari pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Sebagai informasi, hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa setelah d ... Berita Selengkapnya |
| Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat | 2026-08-06 06:36:56 |
 |
SEMARANG, Berita HUKUM - Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Taj Yasin mengakui terdapat sejumlah pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya yang tak sanggup untuk membayar gaji ASN, termasuk PPPK. Dia mengatakan, hal itu pun sudah dilaporkan ke pemerintah pusat.
Yasin mengungkapkan, saat ini APBD Pemprov Jateng masih mencukupi untuk membayar gaji ... Berita Selengkapnya |
| Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan | 2026-08-05 12:14:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rakyat dinilai harus menjadi penilai paling objektif terhadap kualitas para menteri Kabinet Merah Putih.
Karena itu, pemerintah didorong membuka ruang dialog terbuka antara menteri dan anggota Kabinet Bayangan bentukan Koalisi Masyarakat Sipil agar publik dapat menyaksikan langsung adu data, adu argumentasi, dan adu gagas ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit | 2026-07-05 04:24:32 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Indonesia menyatakan ada kerugian negara yang mencapai Rp 500 - 600 triliun akibat praktik under-invoicing pada ekspor sawit.
Guru Besar Kehutanan dan Lingkungan IPB University Sudarsono Soedomo meminta pemerintah melakukan audit ulang untuk nilai sebesar itu. Angka itu harus divalidasi secara independen sebelu ... Berita Selengkapnya |
| Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat | 2026-06-03 20:52:08 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim tengah dicari keberadaannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI). Pencarian itu dilakukan berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah, pada Selasa (2/6) mala ... Berita Selengkapnya |
| Pidato Presiden Tunjukkan Komitmen Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi | 2026-05-21 07:38:31 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi, mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027. Menurutnya, pidato tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah situasi ... Berita Selengkapnya |
| Bupati Pati Sudewo Jadi Tersangka Kasus Dugaan Jual Beli Jabatan dan Suap di DJKA Kemenhub | 2026-01-21 17:15:49 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) menetapkan Bupati Pati, Sudewo sebagai tersangka dugaan kasus jual beli jabatan perangkat daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Penetapan tersangka dilakukan usai KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (19/1/2026) dan gelar pe ... Berita Selengkapnya |
| Dewan Pers Indonesia dan SPRI Ajukan 8 Tuntutan Kemerdekaan Pers kepada Presiden | 2025-12-22 08:23:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Pers Indonesia (DPI) dan Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) secara resmi mengajukan delapan tuntutan krusial kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tuntutan ini disampaikan sebagai langkah untuk menjamin kemerdekaan pers dan menghentikan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Dewan Pers yang ada saat ini ... Berita Selengkapnya |
| Jimly: Presiden Prabowo Punya Wewenang Batalkan Perpol Nomor 10/2025 | 2025-12-18 00:01:40 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menyatakan Presiden Prabowo Subianto punya wewenang membatalkan Peraturan Polisi Nomor 10 Tahun 2025 yang membolehkan polisi aktif duduk di jabatan di 17 kementerian/lembaga.
"Yaitu Presiden, pejabat atasan punya kewenangan menerbitkan perpres (peraturan presiden ... Berita Selengkapnya |
|
|
