| Eksekutif |
 |
|
| |
| SADAP dan Monev Aplikasi Digital untuk Data Kejaksaan | 2019-11-12 11:43:59 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Satu Data Pengawasan (Sadap) adalah salah satu strategi penguatan bidang pengawasan melalui sistem data program, laporan dan monitoring evaluasi (Monev) yang akurat berbasis teknologi informasi untuk mendukung reformasi birokrasi di Kejaksaan.
Menurut Kepala Bagian Penyusunan Program Laporan dan Penilaian (Kabag Sunprolap ... Berita Selengkapnya |
| Eselon Mau Dipangkas, Tapi Jokowi Tambah Banyak Jabatan | 2019-11-11 10:53:50 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Jokowi berencana akan menyederhanakan susunan birokrasi. Langkah tersebut dilakukan agar kerja-kerja yang dilakukan bisa lebih efektif dan efisien. Salah satu contohnya, Jokowi bakal memangkas eselon.
"Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 leve ... Berita Selengkapnya |
| Peran Aktif Badan Usaha Milik Swasta Dinilai Sangat Penting Memajukan Industri Pertahanan | 2019-11-09 05:05:43 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dirjen Potensi Pertahanan (Pothan) Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Bondan Tiara Sofyan mengatakan ada 102 Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang tercatat terlibat di Kemenhan. Namun, hanya 54 yang aktif terlibat dalam industri serta kegiatan pertahanan.
Keaktifan tersebut, lanjut Tiara, dapat dilihat dari keikutsertaanny ... Berita Selengkapnya |
| Panglima TNI: TNI Prioritaskan Peningkatan Kekuatan Pertahanan Tahun 2020 | 2019-11-07 12:56:51 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Tentara Nasional Indonesia (TNI) prioritaskan bidang pertahanan pada tahun 2020 diarahkan untuk peningkatan kekuatan pertahanan, penguatan kemandirian pertahanan dan penguatan kapasitas kelembagaan pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan dan pulau terluar.
Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C. ... Berita Selengkapnya |
| Kapolri Jenderal Pol Idham Azis Siap Mantapkan Soliditas antara TNI-Polri | 2019-11-06 14:38:12 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Idham Azis menyatakan tekadnya untuk melanjutkan program-program yang telah dijalankan oleh mantan Kapolri sebelumnya Jenderal Pol Tito Karnavian, salah satunya yaitu memantapkan sinergitas dengan jajaran institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menjaga keam ... Berita Selengkapnya |
| Kapolda Gorontalo Instruksikan Kapolres Kota Segera Ungkap Pelaku Panah Wayer | 2019-11-06 13:59:39 |
 |
GORONTALO, Berita HUKUM - Kejadian penyerangan panah wayer yang terjadi tadi malam di Wilayah Kota Gorontalo dan meresahkan masyarakat langsung ditanggapi oleh Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Drs. Rachmad Fudail MH disela-sela mempersiapkan acara sertijabnya.
"Saya turut prihatin atas kejadian yang menimpa korban serangan panah wayer, saya sudah in ... Berita Selengkapnya |
| Pembentukan Jabatan Fungsional PPNS Diusulkan Ditjen AHU Kemenkumham | 2019-11-05 20:47:23 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkumham, Cahyo R Muhzar melantik 56 orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). PPNS tersebut akan ditugaskan di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian dan Badan Karantina Pertanian.
"Secara de jure dan de facto, sejak pelantikan ini Saudara-saudara tel ... Berita Selengkapnya |
| Indonesia dan Laos Tandatangani Memorandum of Cooperation Bidang Hukum | 2019-11-04 16:12:24 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Kementerian Kehakiman Republik Demokratis Rakyat Laos telah menandatangani Memorandum of Cooperation (MoC) mengenai kerja sama hukum. Pada penandatanganan MoC tersebut, Indonesia diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly sementara Laos diw ... Berita Selengkapnya |
| Kapolda Gorontalo Pimpin Sertijab Dir Pamobvit, KA SPN dan Kapolres Jajaran | 2019-11-02 20:25:13 |
 |
GORONTALO, Berita HUKUM - Dalam organisasi mutasi dan serah terima jabatan adalah suatu hal yang lumrah bila terjadi, terutama serah terima jabatan di tubuh Tribrata. Karena mutasi yang terkait dengan jabatan adalah hal yang biasa dalam lingkungan Kepolisian, dan ini pasti semua anggota Polri akan mengalaminya, terutama yang memegang jabatan.
S ... Berita Selengkapnya |
| Segera Ditandatangani, MoC Indonesia - Laos Terkait Bidang Hukum | 2019-11-01 21:47:49 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen AHU Kemenkumham) akan menandatangani Memorandum Of Cooperation (MoC) dalam bidang hukum dengan Kementerian Kehakiman Republik Demokrasi Rakyat Laos pada 4 November 2019 mendatang di Jakarta.
Dirjen AHU ... Berita Selengkapnya |
|
|
