Eksekutif |
|
|
|
Pemerintah Tetapkan Awal Ramadhan 1444 Hijriah Jatuh pada 23 Maret 2023 | 2023-03-22 22:02:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama menetapkan 1 Ramadan 1444 Hijriah/2023 Masehi pada hari Kamis, 23 Maret 2023.
Penetapan awal Ramadhan itu disampaikan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta, Rabu (22/3).
"Berdasarkan hisab posisi hilal seluruh Indonesia ... Berita Selengkapnya |
Buka Rakernis Korlantas, Kapolri: Wujudkan Mudik 2023 Aman hingga Tingkatkan Pelayanan Publik | 2023-03-14 20:48:28 |
 |
BANDUNG, Berita HUKUM - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) jajaran Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri di Bandung, Jawa Barat, Selasa (14/3).
Dalam kegiatan tersebut, Sigit memberikan beberapa penekanan pengarahan kepada jajaran Korlantas Polri untuk melakukan persiapan dengan matang terkait dengan mengam ... Berita Selengkapnya |
Terima Aduan PMI Soal Praktik Overcharging, Kepala BP2MI Benny Rhamdani: Ini Kejahatan ! | 2023-03-10 21:38:00 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menerima aduan terkait praktik overcharging (melebihi batasan) pembebanan biaya penempatan serta pemberian pinjaman kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menyalahi aturan diduga dilakukan oleh beberapa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).
"Kasus (Ov ... Berita Selengkapnya |
Pemerintah Jangan Simpang Siur Sikapi Penanganan Pasca Kebakaran di Depo Pertamina Plumpang | 2023-03-09 11:49:37 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai koordinasi pemerintah terkait penanganan korban ledakan depo BBM Pertamina Plumpang masih belum beraturan. Hal tersebut diungkapkannya menyusul pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang akan memindahkan pemukiman masyarak ... Berita Selengkapnya |
Pejabat Kementerian Keuangan Terharu Saat Ikut Melepas 490 Pekerja Migran Indonesia ke Korea Selatan | 2023-02-21 22:14:43 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sebanyak 490 Pekerja Migran Indonesia (PMI) meninggalkan tanah air untuk mengisi pekerjaan di Korea Selatan. Ratusan PMI yang akan bekerja melalui skema Program Government to Government (G to G) itu dilepas keberangkatannya ke Korea Selatan oleh Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani, di El ... Berita Selengkapnya |
OSO Bangga Pekerja Migran Indonesia Sumbang 159 Triliun Devisa Negara | 2023-02-14 10:21:43 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Tokoh Nasional, Oesman Sapta Odang atau dikenal OSO mengaku bangga terhadap para pekerja migran Indonesia (PMI) yang telah memberikan sumbangan devisa cukup besar kepada negara, yakni sekitar Rp. 159 Triliun rata-rata setiap tahunnya.
"Saya bangga kepada kalian (PMI) karena telah menyumbang Rp. 159 triliun kepada negara r ... Berita Selengkapnya |
Legislator Minta Kejelasan Transparansi Skema Pembebasan Lahan IKN | 2023-02-09 02:27:14 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati meminta penjelasan kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (Kepala OIKN) terkait transparansi skema pembebasan lahan bagi calon ibu kota negara itu. Menurutnya perlu ada penjelasan khusus mengenai pembebasan lahan yang telah dikuasai oleh korporasi.
"Tukar menukar kawasan hutan, ini ... Berita Selengkapnya |
BP2MI: Banyak Pekerja Migran Indonesia Berminat Miliki Rumah Murah Bersubsidi | 2023-02-07 06:03:57 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terus berupaya serta berikhtiar untuk mewujudkan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) memiliki rumah sendiri dari hasil bekerja di luar negeri. Hal tersebut disampaikan Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik BP2MI Lasro Simbolon saat mewakili Kepala BP2 ... Berita Selengkapnya |
Polemik Data Beras, Komunikasi Publik Antar 'Stakeholder' Pemerintah Harus Terbangun Baik | 2023-02-04 12:32:51 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini meminta komunikasi publik antar stakeholder di pemerintah harus terbangun dengan baik, khususnya terkait dengan data ketersediaan beras. Sebab, dari hasil pantauannya, terdapat perbedaan informasi yang disampaikan, baik yang berasal dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) maupun dar ... Berita Selengkapnya |
Disebut Ada Perusahaan Asal Jakarta Selundupkan 87 PMI ke Timur Tengah, Benny Rhamdani: BP2MI Tidak Akan Tinggal Diam | 2023-02-04 00:57:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sebanyak 87 calon pekerja migran Indonesia (PMI) gagal berangkat ke Timur Tengah. Pasalnya, puluhan calon PMI yang akan bekerja ke luar negeri itu ditangkap oleh petugas gabungan Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Jawa Timur lantaran tanpa dilengkapi dokumen resmi penempatan PMI.
Disebutkan ada sejumlah perusahaan di ... Berita Selengkapnya |
|
|