Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Nusantara
 
IPW: Baku Hantam Sesama Polisi Sangat Memalukan | 2020-10-21 20:31:08

JAKARTA, Berita HUKUM - Polda Jambi harus menjelaskan secara transparan kasus video viral di mana seorang perwira polisi sedang dipukuli sejumlah polisi anti huru hara dalam aksi demo mahasiswa menolak UU Cipta Kerja.

Indonesia Police Watch (IPW) menilai, Polri perlu mengklarifikasi kejadian ini. Sebab bagaimana pun peristiwa ini sangat memaluka
...

Polisi: Aksi Demo 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin di Patung Kuda Berlangsung Aman | 2020-10-21 10:24:56

JAKARTA, Berita HUKUM - Aksi unjuk rasa memperingati 1 tahun kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Selasa (20/10) berlangsung aman.

Hal itu dikatakan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana kepada wartawan di lokasi aksi unjuk rasa.

Dari pantauan pewarta d
...

Demo Ciptaker, BEM SI Ultimatum Jokowi untuk Terbitkan Perppu dalam 8x24 Jam | 2020-10-20 20:27:46

JAKARTA, Berita HUKUM - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mendesak Presiden Joko Widodo untuk membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mencabut Ombibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.

Tuntutan itu kembali disuarakan hari ini dalam demonstrasi di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (20/10). Mas
...

Survei Indikator, Publik Makin Tidak Percaya Polri, KPK, dan DPR | 2020-10-19 13:21:37

JAKARTA, Berita HUKUM - Di tengah pandemi Covid-19, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara masih terbilang cukup tinggi. Akan tetapi, ada juga sejumlah lembaga negara yang mengalami penurunan tingkat kepercayaan publik cukup tajam.
Di antaranya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri dan DPR.

Hal itu sebagaimana hasil surve
...

Islam dan Nasionalisme Tidak Patut Dipertentangkan | 2020-10-18 05:48:06

YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan, realitas politik saat ini yang memandang bahwa ada dualitas antara Keislaman dan Keindonesiaan merupakan bencana yang tidak ada dasarnya di dalam sejarah Indonesia.

"Di belakang hari, Keislaman seakan-akan ada di seberang dari Keindonesiaan. Padahal sebe
...

Milad ke-3 Ormas Bang Japar, Fahira Idris Pilih Adakan Rapid Test Gratis di 5 Wilayah DKI Jakarta | 2020-10-17 18:53:49

JAKARTA, Berita HUKUM - Ormas Kebangkitan Jawara dan Pengacara atau dikenal Bang JAPAR menggelar bakti sosial (baksos) dalam rangka Milad ke-3, di gedung Walikota Jakarta Selatan, Sabtu (17/10).

Ketua Umum Ormas Bang Japar Fahira Idris mengatakan, baksos dalam rangka memperingati Milad yang ke-3 ini diadakan secara road show (bergilir) di 5 wila
...

HMI Kecam Penyerangan Polisi ke Markas GPII dan PII, Kapolri Harus Tanggung Jawab | 2020-10-15 07:58:06

JAKARTA, Berita HUKUM - Langkah polisi yang masuk dan melakukan penangkapan ke markas Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), Jakarta Pusat, pada Selasa (13/10) malam, menuai kecaman.

Terbaru, kecaman dilontarkan Pengurus Besar Himpunan mahasiswa Islam (PB HMI).

Mereka memandang, tindakan tidak profesional dengan merusak fasilitas di maskas GP
...

Jumhur Hidayat dkk Ditangkap karena 'Sebarkan Kebencian', Pemerintah Dituduh Lakukan 'Degradasi Protes Publik' | 2020-10-14 17:00:05

JAKARTA, Berita HUKUM - Kepolisian mengumumkan penahanan lima dari delapan anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang ditangkap dalam beberapa hari terakhir terkait demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berakhir ricuh di sejumlah daerah.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Awi Setiyono mengungkapkan empa
...

Polda Metro dan Pangdam Jaya Gelar Apel Pasukan Antisipasi Demo Susulan Menolak UU Ciptaker | 2020-10-13 01:31:59

JAKARTA, Berita HUKUM - Polda Metro dan Kodam Jaya melakukan apel gelar pasukan untuk mengantisipasi adanya aksi unjuk rasa susulan menolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana mengatakan, apel ini dilakukan sebagai bentuk sinergitas untuk memantau pergerakan dan menciptakan suasana aman.

"Kami lakukan pa
...

PA 212, GNPF dan FPI Siap Aksi Demo 1310 Tolak UU Ombibus Law Ciptaker/ Cilaka | 2020-10-13 01:01:22

JAKARTA, Berita HUKUM - Persaudaraan Alumni 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF), dan Front Pembela Islam (FPI) berencana berdemonstrasi untuk menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja pada Selasa, 13 Oktober 2020.

Kegiatan tersebut dinamakan Aksi 1310 Tolak UU Cipta Kerja Aliansi Nasional Anti Komunis Negara Kesatuan Republik Indones
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Anggota Baleg FPKS Ingatkan Pemerintah Jangan Ubah Substansi UU Cipta Kerja
Demo Ciptaker, BEM SI Ultimatum Jokowi untuk Terbitkan Perppu dalam 8x24 Jam
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Indef: Pembangunan Infrastruktur Salah Perencanaan dan Wariskan Utang Rp 20,5 Juta Per Penduduk RI
Sudah Siapkan Koper, Akankah Din Syamsuddin Ditangkap?
PKS Sesalkan UU ITE Dijadikan Dasar Penetapan Tersangka Aktivis KAMI
Indonesia Masuk Top 10 'Tukang Utang', Iwan Sumule: Kalau Kata Jokowi, Masih Lebih Baik Dari Negara Lain
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Mardani Kasih Rapot Merah Terhadap Satu Tahun Jokowi-Amin
Pimpinan MPR ke TNI: Waspadai Ancaman terhadap Ideologi Bangsa
Setahun Pemerintahan Jokowi, Legislator Nilai Bidang Ekonomi Belum Memuaskan
TGPF Intan Jaya: Diduga KKSB Dibalik Kasus Pembunuhan terhadap 1 Warga Sipil dan 2 Personel TNI
IPW: Baku Hantam Sesama Polisi Sangat Memalukan


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]