Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Politik
 
BPJS Kesehatan Itu Amanat Konstitusi, Harus Dipenuhi Kalau Tak Ingin Presiden Dimakzulkan | 2020-05-29 19:51:17

JAKARTA, Berita HUKUM - Adanya Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk memberikan perlindungan sosial dan kesehatan masyarakat merupakan mandat konstitusi 1945 yang sudah diamandemen.

Seperti tertuang dalam Pasal 34 Ayat 3 dan 4 yang berbunyi "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pela
...

Tak Ada 'New Normal', Dampak Sosial Ekonomi Tak Terkendali | 2020-05-28 17:35:16

JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana pemberlakuan new normal (tatanan hidup baru) yang dirancang Pemerintah disambut baik, setelah kurang lebih tiga bulan publik "terkurung" oleh Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Bila tak ada new normal, niscaya dampak sosial ekonomi bisa tak terkendali, bahkan negara bisa mengarah pada kebangkrutan.

Demikian
...

Harapan SBY Kepada Jokowi: Kekuasaan Itu Bukan untuk Menakut-nakuti Rakyat! | 2020-05-27 08:16:29

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY biasanya menyampaikan kritik dan pandangannya dengan sangat santun.

Namun kali ini SBY blak-blakan mengkritik pemerintahan Jokowi yang dianggapnya alergi kritik dan kerap mengeluarkan pernyataan bernada ancaman.

"Memang pemerintah punya kekuasaan, Pak Jokowi punya ke
...

Amien Rais Sebut New Normal Itu Pengelabuan dan Menyesatkan | 2020-05-26 06:36:52

JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Ketua MPR RI, Amien Rais menyoroti penggunaan istilah 'new normal' di Indonesia.

"Hari ini di mass media internasional, termasuk kita juga Indonesia sedang latah dengan istilah new normal," kata Amien Rais dalam video yang diunggah di Instagram-nya, Minggu (24/5).

Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebu
...

PKB: Semua Melemah, Sumber Nafkah Sulit Dan Kebijakan Terkesan Colong-colongan | 2020-05-24 21:19:03

JAKARTA, Berita HUKUM - Politisi PKB, Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan hari kemenangan tahun ini tampak berbeda lantaran adanya wabah Covid-19. Dia mengatakan akibat adanya wabah ini, semua seakan-akan melemah.

"Semua melemah. Kepercayaan diri, hubungan sosial, kebijakan pemerintah hingga kontrol publik pun ikut melemah," papar Gus Yaqut, Minggu
...

Menkeu Dinilai Tak Hormati Kesepakatan Politik | 2020-05-23 14:14:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkirim surat kepada DPR RI untuk mengonsultasikan kebijakannya yang belakangan banyak dikritik kalangan legislator di Parlemen, terutama Komisi XI DPR RI. Menkeu dinilai minim komunikasi dan tidak menghormati kesepakatan politik yang sudah dibuat bersama Komisi XI DPR RI.

Penilaian
...

Beda Sikap PDIP Dengan Jokowi Sebatas Manuver Pribadi, Bukan Sikap Partai | 2020-05-22 07:37:08

JAKARTA, Berita HUKUM - Kebijakan Presiden Joko Widodo belakangan mulai dikritik sejumlah kader dari PDIP, partai yang menjadi pengusung utamanya di Pilpres 2014 dan 2019.

Tak aneh hal itu terjadi, karena masyarakat pun bisa merasakan ketertindasan di tengah kesulitan akibat pandemik virus corona baru atu Covid-19.

Mulai dari kenaikan iuran B
...

Netty Prasetiyani: 'Indonesia Terserah' Muncul karena Pemerintah Plin-Plan Soal PSBB | 2020-05-20 18:53:39

JAKARTA, Berita HUKUM - Ramainya video dan tagar 'Indonesia Terserah' yang menyindir aktivitas masyarakat yang nekat berkerumun di sejumlah tempat mendapat tanggapan dari Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani. Netty menilai lahirnya tagar ini karena kebijakan plin-plan dari Pemerintah terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menurutnya ...

PKS Kritik Pelonggaran PSBB: Jangan Korbankan Rakyat karena Gagal Atasi Corona | 2020-05-20 06:33:24

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Jokowi menyiapkan skenario melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang terbukti bisa menekan penularan corona. Anggota Komisi IX DPR dari PKS Netty Prasetyani mengatakan, rencana ini belum tepat karena kurva penularan virus corona belum turun secara signifikan.

"Pemerintah harus bertanggung jawab d
...

Jokowi Ajak Hidup Damai dengan Corona, JK: Kalau Virusnya Nggak Mau Gimana? | 2020-05-19 21:34:48

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) menilai istilah 'hidup berdamai dengan virus Corona (COVID-19)' tidak tepat. JK mengatakan warga bisa sakit, bahkan meninggal dunia, jika terkena virus Corona.

"Kalau namanya berdamai itu kalau dua-duanya ingin berdamai, kalau kita hanya ingin damai tapi virusnya ndak ba
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur
Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal
Polri Siap Masifkan Protokol New Normal
Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'
Polri Tutup Pintu Masuk Arus Balik Menuju Jakarta
Polri Tangkap 2 WNA dan Sita 821 Kg Sabu
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Sosialisasi Jamu Herbal Kenkona di Depok, Ketum HMS Centre Yakin Tak Sampai 5 Persen Terpapar Covid19 di Indonesia
Kabaharkam Serahkan Ribuan APD Covid-19 Bantuan Kapolri untuk RS Bhayangkara Polda Jawa Timur
Kasus Kondensat BP Migas - TPPI, Terdakwa: Pemberian Kondensat Kepada PT TPPI Berdasarkan Kebijakan Pemerintah
Dekan FH UII: Guru Besar Hukum Tata Negara Kami Diteror!
Lindungi Warga DKI, Anies Pasang Badan


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]