Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Politik
 
Ketua DPR Imbau Semua Pihak Tahan Diri Terkait Papua | 2019-08-22 13:24:57

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengimbau rakyat Papua sebagai saudara sebangsa setanah air tetap menahan diri dan tidak terprovokasi berbagai isu yang ada. Bamsoet, sapaan akrab Ketua DPR RI ini menjelaskan, peristiwa yang terjadi di Papua bukan persoalan sederhana, sebab ia mengamati ada agenda besar lain sedang dimainkan ol ...

KontraS: Seharusnya Presiden Minta Maaf Bukan Ajak Warga Papua Saling Memaafkan | 2019-08-20 19:40:57

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan cara Presiden RI Joko Widodo dalam meredam kemarahan warga Papua terkait kerusuhan di Manokwari dan Sorong, Senin (19/8) kemarin.

"Cara presiden hanya dengan menyatakan mari kita saling memaafkan itu tidak cukup untuk menjawab persoalan-persoalan
...

Tidak Boleh Gegabah Tangani Kerusuhan Manokwari | 2019-08-20 19:20:54

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta pemerintah menangani kerusuhan di Manokwari, Papua Barat dengan cepat dan tepat. Menurutnya, ketepatan penanganan sangat penting, sehingga tidak memunculkan persoalan baru.

"Kita berharap ini ada penanganan yang cepat dan tepat. Pertama, isu ini sangat sensitif, jangan sampai kita terl
...

PKS: Pemindahan Ibu Kota RI untuk Pemerataan Kurang Tepat | 2019-08-19 19:24:28

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan tujuan Ibu Kota Negara pindah dari Jakarta untuk pemerataan kurang tepat, dalam situasi ekonomi, sosial dan politik saat ini.

Mardani Ali Sera menilai, pemerataan pembangunan harusnya membuat pusat-pusat ekonomi dan industri di daerah-daerah, bukannya p
...

Wakil Ketua DPR Minta Kerusuhan Manokwari Ditangani Cepat dan Tepat | 2019-08-19 16:43:55

JAKARTA, Berita HUKUM - Penanganan terhadap insiden yang terjadi di Kota Manokwari, Papua Barat harus dilakukan dengan cara yang tepat. Karena penindakan yang cepat saja masih kurang kalau belum dilakukan dengan tepat.

Demikian yang disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat ditemui di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/8).

"Kalau
...

Ketua MPR: MPR Tak Larut Dalam Polarisasi Politik | 2019-08-17 07:02:59

JAKARTA, Berita HUKUM - Sebagai lembaga yang mendeklarisakan dirinya Rumah Kebangsaan, Penjaga Ideolagi, dan Kedaulatan Rakyat, MPR RI tak ikut larut dalam polarisasi kompetisi politik pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Sebagai lembaga tinggi negara, MPR RI tetap netral dan merangkul semua pihak. MPR RI juga selalu menyerukan masyarakat untuk ...

Pemindahan Ibu Kota Butuh Kajian Mendalam | 2019-08-17 06:46:45

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan dalam rangka memperingati HUT ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia menyampaikan akan melakukan pemindahan ibu kota Indonesia ke Pulau Kalimantan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan, pada prosesnya pemindahan ibu kota butuh kajian yang detil dan mendal ...

PAN Siap Ikuti Langkah PKS sebagai Oposisi | 2019-08-15 14:36:00

JAKARTA, Berita HUKUM - Wasekjen partai PAN, Saleh Partaonan Daulay memastikan bahwa seluruh Parpol pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno pada Pilpres 2019 lalu tetap menjadi oposisi untuk menjadi penyeimbang dan pengkritik penerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Ya, tentu saja kita apresiasi dengan sikap politik yang ditawakan PKS yah. Kepada
...

Demokrat Benarkan Pakde Karwo Mundur dari Partai Demokrat | 2019-08-15 14:38:07

JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo dikabarkan mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat di Jawa Timur. Mundurnya pria yang biasa disapa Pakde Karwo itu tidak lepas dari konsekuensi jabatan Komisaris Utama di PT Semen Indonesia Tbk, termasuk adanya regulasi di perundang-undangan agar jabatan politik harus dile ...

Jokowi: Kabinet Itu Adalah Hak Prerogatif Presiden. Menteri Itu Adalah Pembantu | 2019-08-15 01:15:25

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa dirinya memiliki hak prerogatif penuh dalam menyusun dan memilih nama-nama calon menteri untuk periode kedua kepemimpinannya yang akan dimulai bulan Oktober mendatang.

"Kabinet itu adalah hak prerogatif Presiden. Menteri itu adalah pembantu (Presiden, red)," tegas Presiden J
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Ketua DPR Imbau Semua Pihak Tahan Diri Terkait Papua
PMJ Luncurkan Mobil SKCK Online Keliling untuk Tingkatkan Pelayanan Publik
Polri Gelar Police Movie Festival 2019: 'Together We are Strong'
Wakil Ketua DPR Minta Kerusuhan Manokwari Ditangani Cepat dan Tepat
Polda Metro Jaya Musnahkan Sabu 71,8 Kg dan 15.326 Butir Ekstasi, Kasus Juni-Agustus 2019
AJI Jakarta Kecam Kekerasan dan Intimidasi Polisi terhadap Jurnalis Meliput Demo di DPR
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
KPK Tetapkan Jaksa Satriawan sebagai Tersangka Kasus Suap Lelang Proyek TP4D
Ketua DPR: LPSK Tidak Boleh Bubar karena Minim Anggaran
Ketua DPR Imbau Semua Pihak Tahan Diri Terkait Papua
Ikut-ikutan Kota Bekasi, Ternyata Depok Juga Pengin Gabung Jakarta
PMJ Luncurkan Mobil SKCK Online Keliling untuk Tingkatkan Pelayanan Publik


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]