Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Politik
 
DPR Hendaknya Ngerti Penderitaan Rakyat, Bukan Malah Tetap Bahas Omnibus Law Saat Pandemi Covid-19 | 2020-04-08 13:25:15

JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melanjutkan pembahasan omnibus law Rancangan Undang Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) bersama pemerintah dinilai menyakiti hati rakyat Indonesia.

Pengamat Hukum dari Universitas Al Azhar Indonesia, Prof Dr Suparji Ahmad mengatakan, saat ini seluruh masyarakat s
...

Aturan yang Dikeluarkan Pemerintah dalam Penanganan Covid-19 Terlalu Banyak | 2020-04-08 10:43:22

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua BURT DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan banyaknya aturan yang bersifat himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan daerah mengakibatkan tidak jelasnya sanksi hukum yang bisa diterapkan. Menurutnya pemerintah terlihat labil dalam menghadapi permasalahan penyebaran virus Cov ...

Polri Diingatkan agar Tidak Keluar dari 'Due Process of Law' | 2020-04-06 19:26:49

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengingatkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) agar tidak melanggar prinsip due process of law dalam melakukan penegakan hukum terkait ujaran kebencian terhadap Presiden dan pejabat, serta pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terkait penanganan wabah virus Corona atau C ...

Surat Terbuka Sohibul Iman Presiden PKS Kepada Presiden RI Joko Widodo | 2020-04-05 06:36:21

JAKARTA, Berita HUKUM - Dengan Pandemi Virus Corona Covid-19 yang mengancam Indonesia, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo.

Data update kasus Covid-19 pada, Sabtu (4/4) di 32 provinsi di seluruh Indonesia telah terinfeksi positif sebanyak 2.092 orang dengan jumlah meninggal sebanyak 191 orang s
...

HNW: Atasi Pandemi Covid-19 dengan Karantina Wilayah, Bukan dengan Rencana Darurat Sipil | 2020-04-02 08:57:05

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA menilai rencana Presiden Joko Widodo yang ingin menerapkan darurat sipil untuk mengatasi wabah virus Covid 19 sebagai kebijakan yang tidak proporsional dan harusnya dibatalkan.

Hidayat mengatakan salah satu asas yang perl
...

Ahmad Yani: UU Karantina Kesehatan Dibuat Era Jokowi Tapi Yang Dipilih Perppu Lama, Tujuannya Apa? | 2020-04-01 10:17:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diikuti dengan darurat sipil yang diambil Presiden Joko Widodo dalam menangani wabah Covid-19 dipertanyakan.

Pasalnya, Jokowi tidak mengabaikan UU yang diterbitkan di eranya, yaitu UU 6/2018 tentang Karantina Kesehatan.

"UU Karantina Kesehatan itu dibikin masa pemerinta
...

PSSB Langsung Darurat Sipil, Ubedilah Badrun: Presiden Jokowi Bisa Langgar Konstitusi | 2020-03-31 07:31:27

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo dianggap melanggar konstitusi jika benar-benar melakukan langkah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) langsung ke darurat sipil saat menangani pandemi virus corona atau Covid-19.

Direktur Eksekutif Center for Social, Political, Economic and Law Studies (Cespels), Ubedilah Badrun mengatakan, pelangg
...

Tidak Sepakat Kebijakan Pemerintah, Saleh Daulay: Yang Darurat Itu Kesehatan Masyarakat! | 2020-03-31 07:22:19

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IX DPR RI tidak sepakat dengan kebijakan darurat sipil yang diambil oleh pemerintah menyikapi penyebaran wabah virus corona atau Covid-19 di tanah air Indonesia.

Pasalnya, pemerintah dianggap ingin 'lepas tangan' jika menerapkan usulan karantina wilayah atau lockdown daerah-daerah rentan penyebaran Covid-19.

An
...

Bukan Masalah Overstay seperti Jamaah Umroh, Habib Rizieq Tidak Pulang karena Persoalan Politik | 2020-03-28 05:41:22

JAKARTA, Berita HUKUM - Kerajaan Arab Saudi memberikan pengampunan kepada jamaah umroh asal Indonesia yang mengalami overstay. Pemerintah RI pun diminta untuk segera menjemput para jamaah tersebut.

Kendati begitu, Kerajaan Arab Saudi menjelaskan pengampunan tersebut terbatas dan hanya diberikan kepada jemaah umr0h yang overstay tahun 1441 Hijria
...

Ketua LPEKN Prediksi Jika Resesi Ekonomi Akhir Juni Tak Terkendali Mirip Era 1966 dan Krismon 1998 | 2020-03-25 15:58:47

JAKARTA, Berita HUKUM - Sasmito Hadinegoro sebagai Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN) mengkomentari tulisan di group WA Gerakan HMS, surat terbuka yang di share dan Viral tersebut dilayangkan seseorang aktivis Mahasiswa dari Universitas Isalam Negeri (UIN) Syarif Hidayatulah, Jakarta yakni Riyan Hidayat kepada Presiden J ...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Status PSBB Covid-19 DKI Jakarta Mulai Diberlakukan 10 April 2020
Polri Siap Tangani Kejahatan Potensial Selama PSBB
KPK Tegaskan Tolak Pembebasan Koruptor Karena COVID-19
Muhammad Syarifuddin Resmi Jabat Ketua Mahkamah Agung yang ke 14
Surat Terbuka Sohibul Iman Presiden PKS Kepada Presiden RI Joko Widodo
Ditengah Pandemi Covid-19 Peredaran Narkotika 'Gorila' Makin Merajalela, 12 Tersangka Dibekuk Polisi
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
DPR Hendaknya Ngerti Penderitaan Rakyat, Bukan Malah Tetap Bahas Omnibus Law Saat Pandemi Covid-19
Status PSBB Covid-19 DKI Jakarta Mulai Diberlakukan 10 April 2020
Aturan yang Dikeluarkan Pemerintah dalam Penanganan Covid-19 Terlalu Banyak
Komisi I Minta Arus Masuk-Keluar Indonesia Diperketat
Virus Corona: 'Lockdown' di Wuhan Berakhir, Warga Bisa Keluar Kota Pertama Kali Sejak Januari


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]