| Pemilu |
 |
|
| |
| Rilis Indeks Kerawanan Pemilu Pilkada 2020, Bawaslu: Ada 24 Daerah Rawan Konflik | 2020-02-25 21:36:46 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merilis sedikitnya ada 24 daerah rawan dari 270 daerah di Indonesia yang berpotensi terjadi konflik dan persoalan menyangkut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang akan berlangsung September 2020 mendatang. 24 daerah itu terangkum dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).
Anggota Ba ... Berita Selengkapnya |
| Pilkada 2020 Jadi Jembatan Menuju Pilkada 2024 | 2020-02-20 14:08:56 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 ini menjadi jembatan menuju perhelatan Pilkada serentak di Indonesia tahun 2024. Diharapkan kualitas Pilkada tahun ini membaik dengan indeks demokrasi yang terus meningkat. Pilkada selalu menjadi ruang bagi partisipasi publik dalam memilih para pemimpin daerah. ... Berita Selengkapnya |
| Kenali Jenis Gratifikasi, Laporkan Sesuai Ketentuan | 2020-02-16 17:45:02 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 memuat definisi gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga mempunyai regulasi yaitu Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang pengendalian gratifikasi. Hal ini mengikat dan wajib dipatuhi seluruh jajaran KPU, PPK, PPS, PPSL ... Berita Selengkapnya |
| Ini Kata Prof Yusril Soal Polemik Penundaan Pelantikan Bupati dan Wabup Terpilih Kabupaten Talaud | 2020-01-15 17:51:47 |
 |
JAKARTA, BeritaHUKUM - Polemik penundaan pelantikan pasangan Elly Enggelbert Lasut dan Mochtar Paraga sebagai Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) terpilih Kabupaten Kepulauan Talaud Sulawesi Utara hasil Pilkada 2018 menjadi perhatian serius pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri.
Lantaran polemik penundaan pelantikan yang berjalan 6 (ena ... Berita Selengkapnya |
| Tiga Pakar Bicara Soal Pemilu Serentak | 2020-01-15 13:35:00 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Tiga orang ahli menyampaikan keterangan dalam sidang lanjutan pengujian ketentuan mengenai "pemilu serentak" dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Sidang Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019 dan Perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019 ini digelar pada Senin (13/1/2020), di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Ko ... Berita Selengkapnya |
| Bawaslu Resmi Luncurkan 'SIPS', Sistem Percepatan Penanganan Sengketa Pemilu | 2019-12-18 05:56:08 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI secara resmi meluncurkan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa atau disingkat SIPS, di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (17/12) malam.
Kata Ketua Bawaslu RI Abhan, hadirnya SIPS sebagai layanan informasi berbasis digital ini dalam rangka mempercepat penanganan penyelesaian sengketa yang di ... Berita Selengkapnya |
| Mantan Narapidana Harus Tunggu 5 Tahun Untuk Maju dalam Pilkada | 2019-12-16 05:32:25 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Seorang mantan narapidana harus menunggu jeda waktu lima tahun setelah melewati masa pidana penjara dan mengumumkan mengenai latar belakang dirinya jika ingin mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati atau walikota. Demikian Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 56/PUU-XVII/2019 dibacakan pada Rabu (11/12) lalu di Ruang Sid ... Berita Selengkapnya |
| Lampung Siap Laksanakan Pilkada 2020 | 2019-12-10 19:08:00 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Zulkifli Anwar usai melakukan pendalaman terkait persiapan dan kesiapan Pemerintah Daerah dan lembaga-lembaga penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Provinsi Lampung, menyatakan bahwa Lampung siap untuk melaksanakan Pilkada pada tahun 2020 mendatang.
Hal itu ia ungkapkan di sela-s ... Berita Selengkapnya |
| Fahri Hamzah: Pilkada Langsung Cukup di Tingkat II | 2019-11-19 20:27:32 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Diskursus Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung di tingkat II (kabupaten/kota) mengemuka kembali. Sebaliknya, pemilihan gubernur (tingkat I) dikembalikan saja ke DPRD provinsi. Usulan ini selain untuk menegaskan sistem presidensial, juga memberi hak otonom bagi para bupati dan wali kota.
Mantan Wakil Ketua DPR ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Minta Bawaslu Turunkan Persyaratan Pengawas TPS | 2019-11-16 12:35:38 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Sodik Mudjahid meminta agar Bawaslu RI menurunkan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menjadi pengawas di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pasalnya, dengan syarat minimal usia 25 tahun dan minimal pendidikan SMA, menyulitkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah mencari orang yang memenuhi persyaratan ... Berita Selengkapnya |
|
|
