Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Pemilu
 
Prabowo Antar Berkas Pendaftaran Partai Gerindra Peserta Pemilu 2019 ke KPU | 2017-10-15 12:22:17

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto membawa berkas pendaftaran ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk mendaftarkan partainya sebagai partai politik (parpol) calon peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019, Sabtu (14/10).

Kedatangan Prabowo disambut oleh Anggota KPU RI, Hasyim Asy
...

LSPI Prediksi Pilkada Sumsel Maksimal Ada 3 Poros Pasangan Calon Gubernur | 2017-10-11 18:38:37

JAKARTA, Berita HUKUM - Jelang Pilkada Sumatera Selatan telah memasuki babak pengerucutan bakal calon dan pengeluaran surat dukungan partai. Beberapa partai bahkan sudah mendeklarasikan dukungan secara terbuka, baik melalui kegiatan deklarasi maupun melalui pernyataan resmi pengurusnya. Herman Deru adalah calon Gubernur yang pertama kali mendapat d ...

KPU Mengharapkan Operator SIPOL Dapat Lebih Terampil | 2017-09-25 09:14:36

LOMBOK, Berita HUKUM - Pelaksanaan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik (parpol) peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 sudah di depan mata. Untuk mempersiapkan tahapan tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kembali melakukan pelatihan aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) tipe pengguna KPU kepada KPU provinsi dan KPU ...

UU Pemilu Tidak Mengatur Kepala Daerah Terpilih Lalu Kena OTT KPK | 2017-09-20 07:15:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mengatur kepala daerah yang terpilih lalu kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehingga kepala daerah itu tetap sah sebagai kepala daerah sampai ada keputusan hukum tetap, atau kepala daerah yang bersangkutan mengundurkan diri.

...

Parpol Wajib Mendaftar di KPU dan Input Aplikasi Sipol | 2017-09-19 10:38:10

JAKARTA, Berita HUKUM - Partai politik (parpol) yang hendak menjadi peserta pemilu 2019, diwajibkan mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pendaftaran tersebut juga disertai dokumen-dokumen persyaratan dan sebagian besar dokumen diinput juga melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Aplikasi Sipol yang didukung Pusat Ilmu Komp
...

Partai Idaman Perbaiki Uji Presidential Threshold | 2017-09-13 06:59:29

JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Islam Damai Aman (Partai Idaman) pimpinan Rhoma Irama memperbaiki permohonan uji materiiil Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur presidential threshold (PT), Senin (11/9).

Diwakili Heriyanto, Pemohon menjelaskan tiga poin perbaikan. Pertama, terkait penomoran
...

Sejumlah WNI dan Parpol Uji UU Pemilu di MK | 2017-09-08 14:53:05

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Selasa (5/9) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. Perkara tersebut dimohonkan para Pemohon dalam sidang untuk empat perkara, yakni perkara Nomor 59, 60, 61, dan 62/PUU-XV/2017.

Pemohon Nomor 59,
...

Panwas Se-Provinsi Gorontalo di Amanahkan 3 Poin Penting | 2017-08-28 14:13:49

GORONTALO, Berita HUKUM - Bertempat di Hotel Grand Q Kota Gorontalo, Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Siti Haslina Said dalam sambutannya mengamanahkan 3 (tiga) hal penting kepada seluruh Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu Kabupaten Kota se-Provinsi Gorontalo yang baru saja di lantik, Senin (28/8).

"Selamat bergabung di dalam keluarga besar Bawasl
...

Pilkada Serentak Terancam Persoalan E-KTP | 2017-08-25 20:32:02

JAKARTA, Berita HUKUM - Pilkada serentak yang dihelat pada 2018 terancam oleh persoalan E-KTP yang belum tuntas. Pasalnya, kapasitas software untuk merekam data pemilih sangat terbatas, hanya mampu merekam 170 juta data pemilih. KPU dan Bawaslu harus mengantisipasi soal ini.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy mengungkapkan persoalan terseb
...

Keterbukaan Informasi Tingkatkan Pengawasan Partisipatif Publik | 2017-08-24 13:50:12

GORONTALO, Berita HUKUM - Keterbukaan informasi kepada publik oleh setiap badan atau lembaga yang sumber pendanaannya baik seluruh maupun sebagian berasal dari APBD maupun APBN, sangat penting dilakukan.

"Kita harus sadar dulu bahwa badan ini adalah lembaga publik, dengan begitu kita akan mudah menyampaikan informasi kepada publik atau masyarak
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
3 Tahun Pemerintahan Jokowi, Ini Penilaian Faisal Basri
Ahmad Dhani Resmi Jadi Kader Partai Gerindra dan Siap Antar Prabowo Jadi RI 1
Waspadai Gagal Bayar Pembangunan Infrastruktur dengan Utang
Pengusaha Batubara Melapor ke Propam, Diduga Diperas Oknum Penyidik Polri
Pidato Anies Baswedan, Luhut Binsar Panjaitan dan Nasib Reklamasi
Polri dan Ditjen Bea Cukai Menangkap 4 Anggota Sindikat Sabu Jaringan Malaysia - Aceh - Medan
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
3 Tahun Pemerintahan Jokowi, Ini Penilaian Faisal Basri
Serangan Bom Bunuh Diri di Dua Masjid Afghanistan, Sudah 60 Orang Tewas
Bakamla RI Jaga Keutuhan NKRI Bersama Rakyat
Demo Mahasiswa di Depan Istana Berakhir Ricuh, 9 Orang Diamankan
Sejarawan A B Kusuma Sayangkan Sulit Mengakses Arsip Otentik di Arsip Nasional/ ANRI


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]