| Pemilu |
 |
|
| |
| Peneliti: 57 Calon Dinasti Politik Menang Pilkada 2020 | 2021-04-13 05:41:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Nagara Institute membeberkan ada 57 calon kepala daerah yang berasal dari dinasti politik petahana menang dalam Pilkada Serentak 2020 lalu. Sementara, 72 calon kepala daerah dari dinasti politik kalah.
"Temuan kami lainnya adalah bahwa dari 129 calon dinasti petahana yang bertarung, 57 dinyatakan sebagai pemenang dalam pi ... Berita Selengkapnya |
| Bamsoet: isu Presiden Tiga Periode, Hanya Skenario 'Halu' dari Para Petualang Politik | 2021-03-22 06:50:03 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengingatkan semua pihak bahwa curiga tentang adanya skenario mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode sama sekali tidak beralasan. Memasuki tahun kedua masa bhakti MPR sekarang ini, semua agenda kerja dan dua kali Focus Group Discussion (FGD) oleh MPR tak pernah menyoal jabatan presiden ... Berita Selengkapnya |
| Sinergi Antar Lembaga Jadi Kunci Sukses Penyelenggaraan Pemilu 2024 | 2021-03-16 17:36:56 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyatakan bahwa kunci sukses penyelenggaraan Pemilu 2024 agar berjalan lancar adalah adanya kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Kunci sukses penyelenggaraan Pemilu 2024 bukan karena di bawah kendali (Men ... Berita Selengkapnya |
| Komisi II Apresiasi Tingginya Partisipasi Pemilih Kepri pada Pilkada Serentak 2020 | 2021-02-19 05:25:21 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Sodik Mudjahid mengapresiasi tingginya tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 lalu di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di tengah pandemi Covid-19. Di samping itu, penerapan protokol kesehatan di setiap aktivitas pelaksanaan tahapan Pilkada di provinsi Kepri juga dilapo ... Berita Selengkapnya |
| Calon Tunggal Pilkada Kutai Kartanegara Hadapi Gugatan di MK, Warga Harapkan Keadilan | 2021-02-13 13:14:11 |
 |
KALIMANTAN TIMUR, Berita HUKUM - Proses Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah merupakan sarana manifestasi kedaulatan rakyat yang harus diwujudkan secara sungguh-sungguh dengan indikator penyelenggaraan pemilihan kepala daerah harus berlandaskan pada prinsip jujur dan adil. Tidak terpenuhinya prinsip jujur dan adil tersebut berpotensi menjadikan ... Berita Selengkapnya |
| Bupati Terpilih Berstatus WNA, Guspardi: Pilkada Sabu Raijua NTT Batal Demi Hukum | 2021-02-04 05:57:00 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Bupati terpilih Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur ( NTT) Orient Patriot Riwu Kore, diketahui berstatus sebagai warga negara Amerika Serikat. Terkait hal itu, Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai KPU telah lalai dan abai dalam proses verifikasi paslon sampai penetapan calon terpilih.
"Tentu kita minta kepada KPU a ... Berita Selengkapnya |
| Nama Risma dan Koruptor Juliari Muncul di Sidang MK, Disebut Gunakan Bansos Menangkan Pilkada | 2021-01-28 14:11:36 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Nama mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) dan mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara sempat disebut dalam persidangan sengketa hasil Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya 2020 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Seperti dilihat jatimnow.com di website resmi MK (mkri.id), Selasa (26/1) sore, sidang digelar ... Berita Selengkapnya |
| Azis Syamsuddin Imbau Jadikan Pemberhentian Ketua KPU Sebagai Evaluasi | 2021-01-16 21:02:27 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mengimbau anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadikan sanksi atas pemberhentian Ketua KPU Arief Budiman, yang dilayangkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) itu sebagai pembelajaran dan evaluasi. Dirinya berharap kejadian serupa tidak terulang kembali sehingga tercipta pesta ... Berita Selengkapnya |
| UU Pemilu Diharapkan Tidak Diubah Tiap Lima Tahunan | 2021-01-12 12:16:49 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus setuju bila UU Pemilu tidak direvisi tiap lima tahun sekali. Ia berharap revisi UU Pemilu kali ini bisa dioptimalkan untuk jangka yang lebih panjang dan bukan mengakomodir situasi tertentu dan kepentingan tertentu mengikuti siklus lima tahunan saja.
UU Pemilu seyogyanya dievaluasi se ... Berita Selengkapnya |
| SBY Prihatin Ada Polarisasi Tajam dalam 4 Tahun Terakhir | 2021-01-09 19:47:55 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono kembali menyatakan kekhawatiran mendalam menyangkut kehidupan bermasyarakat dan berbangsa akhir-akhir ini. Menurut dia, kerukunan masyarakat dan harmoni sosial kini terasa retak dan jauh dari semangat persaudaraan.
SBY mengatakan mengamati dengan tekun apa yang terjadi di Tanah Air d ... Berita Selengkapnya |
|
|
