| Legislatif |
 |
|
| |
| Jangan Lupakan Pesantren dan Madrasah Jadi Penerima Manfaat Program Makan Bergizi Gratis | 2025-01-07 06:16:00 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mengingatkan segenap pemerintah, baik tingkat pusat dan daerah, untuk memastikan siswa di satuan pendidikan pesantren dan madrasah/sekolah keagamaan masuk ke dalam daftar penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak penyaluran tahap pertama. Hal ini jadi sorotannya la ... Berita Selengkapnya |
| Fathi: Kenaikan PPN Harus Diimbangi dengan Kebijakan yang Berkeadilan | 2024-12-25 23:57:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menanggapi rencana pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen pada Januari 2025, Anggota Komisi XI DPR RI, Fathi, menyampaikan apresiasinya terhadap berbagai stimulus yang disiapkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun, ia menekankan pentingnya kebijakan ya ... Berita Selengkapnya |
| Anis Byarwati Apresiasi Program Quick Win Prabowo: Potensi Kebocoran Anggaran Harus Diminimalisasi | 2024-12-25 23:40:48 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menyatakan apresiasi dan dukungannya terhadap komitmen Presiden Prabowo untuk menjadikan APBN 2025 sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, ia juga mengingatkan agar kebocoran anggaran dapat terus diminimalkan.
Dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementar ... Berita Selengkapnya |
| Kenaikan PPN 12 Persen Akan Timbulkan Efek Domino yang Besar | 2024-12-10 05:20:39 |
 |
BALI, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI, Muhammad Hatta, menyampaikan kritik dan masukan terkait rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen untuk barang mewah yang akan diterapkan pemerintah mulai Januari 2025 mendatang. Menurutnya, kebijakan ini dapat menimbulkan efek domino yang signifikan, terutama bagi sektor UMKM, ... Berita Selengkapnya |
| Ratna Juwita Tolak Keras Rencana Pengemudi Ojol Tidak Dapat Subsidi BBM | 2024-12-04 23:32:39 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari menyoroti pernyataan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, bahwa pengendara ojek online (ojol) tidak diperbolehkan mendapatkan subsidi BBM. Atas rencana itu, Ratna menolak dengan tegas kalau sampai kebijakan ini dilaksanakan.
"Karena kita punya empat juta ojek online se-indonesia dan ... Berita Selengkapnya |
| Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pemasyarakatan Usai 7 Tahanan Negara Kasus Narkoba Kabur dari Rutan Salemba | 2024-11-15 09:04:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan, bakal membentuk Panitia Kerja (Panja) Pemasyarakatan. Hal itu dikatakan Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya seusai bersama rombongan anggota Komisi XIII melakukan inspeksi mendadak alias sidak di Rumah Tahanan (Rutan) Klas I Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (14/11).
... Berita Selengkapnya |
| Insiden Terbunuhnya Ismail Haniyeh Perburuk Situasi Timur Tengah | 2024-08-02 17:03:39 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Insiden dugaan terbunuhnya Ismail Haniyeh pada Rabu, 31 Juli 2024, lalu mencuri perhatian banyak orang. Anggota DPR RI, Syahrul Aidi Maazat turut memberikan ucapan belasungkawa atas kematian Pejuang Palestina di Teheran, Iran itu.
"Kita turut berbelasungkawa atas kematian Ismail Haniya oleh serangan militer Israel di Iran ... Berita Selengkapnya |
| Tanpa Pandang Inisial, Pemberantasan Judi Online Harus Menyeluruh Hulu ke Hilir | 2024-07-31 02:44:08 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menyoroti pernyataan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani terkait sosok berinisial T yang disebut-sebut mengendalikan praktik judi online (judol). Menurutnya, negara seharusnya tidak perlu berfokus pada soal penyebutan inisial tersebut. Hal itu kare ... Berita Selengkapnya |
| Tolak Bansos Judi Online, HNW: Mestinya Pemerintah Satu Sikap Selamatkan Indonesia dari Darurat Judi Online | 2024-06-25 22:26:26 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR-RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR-RI yang di antaranya membidangi urusan sosial, Hidayat Nur Wahid, sangat menyayangkan wacana yang disampaikan oleh Menko PMK, sekalipun sudah diklarifikasi, tetap saja itu terkesan berempati kepada judi on line yang bisa berdampak kepada hadirnya kemiskinan. Apalagi untuk ... Berita Selengkapnya |
| Mardani: Hak Angket Pemilu 2024 Bakal Bikin Rezim Tak Bisa Tidur | 2024-04-21 12:35:51 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menyinggung terkait penggunaan Hak Angket DPR untuk menghadapi sengketa hasil pemilu 2024.
Dia menilai meski sebentar lagi hasil dari sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK akan segara sampai pada babak akhir di Senin 22 April mendatang, opsi hak angket DPR t ... Berita Selengkapnya |
|
|
