Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Legislatif
 
DPR Tegaskan Pentingnya Pengawasan Anggaran Covid-19 | 2020-07-10 08:14:47

JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI menegaskan pengawasan penggunaan anggaran untuk menghadapi dampak krisis sangat krusial terutama dalam dalam masa pandemi Covid-19 saat ini. DPR RI juga menekankan pentingnya pengawasan mendalam terhadap penyediaan peralatan kesehatan agar tidak ada kartel dalam hal harga dan ketersediaan alat-alat kesehatan yang krus ...

Soal Wacana Mendikbud Permanenkan Pendidikan Jarak Jauh, Komisi X DPR RI: Perlu Banyak Pertimbangan | 2020-07-08 21:20:16

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi X DPR RI dari Fraksi PPP, Illiza Sa'aduddin Djamal mengatakan, wacana mempermanenkan pendidikan jarak jauh yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim perlu dicermati dengan baik.

Menurut IIIiza, di masa pandemi Covid-19 pendidikan jarak jauh itu memang sebuah keharusan untuk merespon wabah ya
...

Terjadi Problem Mendasar Jika Persentase 'Parliamentary Threshold' Dinaikkan | 2020-07-07 21:03:35

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi menyampaikan bahwa keberadaan Undang-Undang Pemilu memang harus selalu di-update ataupun direvisi pada setiap periodenya. Hal itu dikarenakan ada kebutuhan-kebutuhan yang banyak disuarakan oleh masyarakat.

"Karena ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang harus disesuaikan d
...

Komisi IV DPR Kritisi Soal Kalung Anti Corona Kementan | 2020-07-06 21:12:45

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PPP Ema Umiyyatul Chusnah mengkritisi klaim Kementerian Pertanian (Kementan) terkait Kalung Anti Corona atau yang mampu membunuh virus Corona. Kritikan ini disampaikan Ema dalam rilisnya di Jakarta, Senin (6/7).

Menurut Ema, klaim Kementerian Pertanian tentang kalung eucalyptus (kayu putih)
...

Penghentian Program Kartu Prakerja Diapresiasi | 2020-07-03 21:02:04

JAKARTA, Berita HUKUM - Langkah pemerintah menghentikan sementara program kartu prakerja, diapresiasi Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Menurutnya, penghentian ini sudah sesuai harapan publik sekaligus jadi bahan evaluasi total program Kartu Prakerja tersebut.

Saleh menyampaikan ini dalam siaran persnya, Jumat (3/7). “Anggaran pel
...

Anggota Baleg DPR Mulyanto Tegaskan Tolak RUU HIP | 2020-07-01 07:32:40

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mulyanto mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) agar dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Hal ini berdasarkan respon dari sikap masyarakat yang tidak setuju mengenai pembahasan RUU tersebut.

"RUU HIP ini sebaiknya kita me
...

Pimpinan MPR Himbau Pemerintah Agar Lebih Memperhatikan Pesantren | 2020-06-29 10:13:01

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menyayangkan minimnya perhatian pemerintah terhadap dunia pesantren, khususnya selama pandemi Corona Covid-19 berlangsung. Pesantren-pesantren kecil di daerah terpencil nyaris tidak tersentuh bantuan apapun. Padahal, mereka ini tetap diharuskan memenuhi protokol kesehatan, social distancing, ...

Sistem Pengawasan Orang Asing oleh Dirjen Imigrasi Belum Maksimal | 2020-06-23 07:57:10

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kementerian Hukum dan HAM RI menilai bahwa sistem pengawasan terhadap keberadaan orang asing di Indonesia belum maksimal. Penilaian ini berdasar pada terungkapnya persembunyian Buron Federal Bureau of Investigation (FBI), Russ Albert Medlin, yang ditangkap pada Senin (15/6) lalu di kediam ...

Buruknya Komunikasi PLN dengan Pelanggan, DPR Kembali Pertanyakan Lonjakan Tagihan Listrik | 2020-06-19 06:23:54

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Rudy Mas'ud menilai ramainya keluhan masyarakat mengenai lonjakan tarif listrik di masa pandemi Covid-19 ini menjadi salah satu bukti buruknya komunikasi PLN (Perusahaan Listrik Negara) dengan Pelanggan. Hal ini dikatakan Rudy saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan PLN di Gedung D ...

Komisi I DPR Minta Perawatan Alutsista Milik TNI Menjadi Perhatian Serius Kemenhan | 2020-06-16 20:01:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Peristiwa jatuhnya pesawat jet tempur BAe Hawk 209 milik TNI Angkatan Udara pada Senin (15/6) kemarin yang waktunya cukup berdekatan dengan jatuhnya helikopter MI-17 milik TNI Angkatan Darat (6/6) menunjukkan ada masalah pada perawatan alutsista TNI yang harus menjadi perhatian serius Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

H
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Penyelidikan Kasus Dugaan Suap THR Rektor UNJ Distop, Polda Metro: Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi
Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra
Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK
Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!
Hadiri Pemusnahan Barang Bukti, Kapolri: Kita Bukan Tempat Transit Perdagangan Narkoba
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Fadli Zon: Hati-Hati Utang BUMN Bisa Picu Krisis Lebih Besar
Lapor JAGA Bansos, Data Pelapor Dijamin Aman
KPK Monitor Implementasi Bansos Covid-19 di DKI Jakarta dan Kemendes PDTT
Pemerintah dan DPR Perlu Duduk Bersama Batalkan RUU HIP
DPR Tegaskan Pentingnya Pengawasan Anggaran Covid-19


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]