Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Legislatif
 
Profesi Dosen Perlu Diatur dalam UU Tersendiri | 2018-10-22 15:21:03

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto mengatakan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sudah tidak relevan lagi. Hal ini dikarenakan tugas dosen dan guru itu berbeda meski keduannya disebut sebagai pendidik professional. Termasuk karena kementerian yang menaunginya pun sudah terpisah, sehingga diperluk ...

Ombudsman Harus Kawal Layanan Publik | 2018-10-21 07:06:12

JAKARTA, Berita HUKUM - Sejalan dengan reformasi birokrasi serta peningkatan pelayanan publik yang digaungkan pemerintah, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) memiliki tugas salah satunya untuk memastikan dan mengawal sejauh mana kedua target pemerintah itu terwujud.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron saat memimpi
...

Belum Ada Se-Rupiah pun Pembayaran Pembelian Saham PT Freeport | 2018-10-19 08:46:52

JAKARTA, Berita HUKUM - Hingga saat ini belum ada pembayaran satu Rupiah pun yang dilakukan oleh PT Inalum sebagai wakil dari pemerintah dalam pembelian 51% saham PT Freeport. Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Dirut Inalum, dan Dirut Freeport Indonesia.

Pembayaran baru
...

Komisi VIII Dorong Bantuan Korban Bencana Sulteng Cepat Tersalurkan | 2018-10-16 07:54:50

PALU, Berita HUKUM - Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong terus mendorong bantuan bagi korban gempa dan tsunami di Palu, Donggala, Sigi, maupun wilayah lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah lebih cepat tersalurkan, terutama ke pengungsi-pengungsi yang selama ini belum tersentuh bantuan.

"Kalau kita lihat, kerusakannya luar biasa. Karenanya,
...

Ada Mismanagement di Balik Kenaikan BBM | 2018-10-13 07:26:41

JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium yang diumumkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan kemudian dibatalkan kembali oleh Presiden Joko Widodo, memperlihatkan adanya mismanagement dalam pemerintahan. Pembatalan itu terjadi kurang dari satu jam pada Rabu (10/10) lalu.

"Jika pr
...

Fahri Hamzah Kritik Birokrasi Penanganan Gempa NTB | 2018-10-11 20:07:10

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritik birokrasi penanganan gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia menilai birokrasi yang dijalankan pemerintah merupakan birokrasi normal, bukan birokrasi bencana. Karena bayak sekali alur administrasi diikuti masyarakat bila ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Setidaknya ada se
...

Fahri Hamzah Minta Presiden Cabut PP Nomor 43 Tahun 2018 | 2018-10-11 08:48:33

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ia pun mempertanyakan penasehat Presiden yang mengusulkan di ...

Mahyudin: Indonesia Butuh Pejuang Ekonomi, Saatnya Generasi Muda Bangkit | 2018-10-10 07:16:59

PASER, Berita HUKUM - Di dunia ini banyak sekali orang-orang yang awalnya tidak terkenal kemudian menjadi hebat dan menjadi seorang tokoh dunia yang hebat seperti mendiang Steve Jobs seorang pebisnis dan penemu ulung pendiri teknologi Apple dan CEO Apple Inc.

Apple Inc. Adalah sebuah perusahaan dengan nilai kapitalisasi pasarnya senilai US$ 800
...

Membantah Pernyataan Jokowi, Heri: Anggaran Pertemuan IMF-WB Bukan Untuk Perluasan Apron | 2018-10-09 21:18:10

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggaran pertemuan tahunan International Monetery Fund (IMF) dan World Bank (WB) yang mencapai Rp 855,5 miliar ternyata tidak ada alokasinya untuk perluasan apron Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Ini sekaligus membantah pernyataan Presiden Joko Widodo saat berbicara di Medan, Sumatera Utara, Senin lalu.

Fakta ini diungka
...

Pejabat Publik Harus Ikuti Norma Etik | 2018-10-09 13:56:22

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Muhammad Syafi'i mengungkapkan bahwa yang terpenting dalam menyamakan persepsi tentang etika pejabat publik adalah memahami lebih dulu definisi pejabat publik. Menurutnya, seseorang yang belum menjadi pejabat publik, memiliki hak dan kebebasan yang lebih luas ketimbang setelah m ...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Polisi Memastikan Peluru Menyasar di Gedung DPR RI Identik dari Pistol Glock-17 Milik Tersangka I
Seminar Lemhanas Bahas Kesadaran Politik Masyarakat Jelang Pemilu 2019
2 Hari Ini, Prabowo-Sandi Dijadwalkan Bersafari Politik di Jawa Timur #PrabowoSandi
Partai Golkar Ziarah ke TMPN Kalibata, Berikut Do'a HUT ke-54 dan Kemenangan
Gerindra Minta Pemerintah Setop Klaim Divestasi Saham Freeport
Belum Ada Se-Rupiah pun Pembayaran Pembelian Saham PT Freeport
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Polisi Memastikan Peluru Menyasar di Gedung DPR RI Identik dari Pistol Glock-17 Milik Tersangka I
Pemilih Milenial Cerdas, Kritis dan Bertanggungjawab
Profesi Dosen Perlu Diatur dalam UU Tersendiri
Seminar Lemhanas Bahas Kesadaran Politik Masyarakat Jelang Pemilu 2019
Don Muzakir: 4 Tahun Kepemimpinan Jokowi-JK, Pedagang Pasar Tradisional Terpuruk


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]