Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Legislatif
 
Pemerintah Diminta Prioritaskan Pekerja Lokal | 2019-08-24 18:59:55

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Abdul Hakam Naja mengungkapkan bahwa pemerintah harus memprioritaskan tenaga kerja asal Indonesia dalam rangka pembangunan di tahun 2020. Ia mengatakan bahwa memprioritaskan tenaga kerja lokal adalah hal penting dalam menjaga roda perekonomian di masyarakat bawah.

"Pemerintah harus membatasi tenag
...

Ketua DPR: LPSK Tidak Boleh Bubar karena Minim Anggaran | 2019-08-22 13:42:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tidak boleh bubar dan menghentikan layanan kepada masyarakat lantaran minimnya anggaran operasional. Menurutnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan perlu memberikan perhatian khusus terkait anggaran LPSK. Eksistensi LPSK mutlak d ...

Legislator Dorong BPK Bersifat Independen | 2019-08-20 19:26:36

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Refrizal mengatakan bahwa anggaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus mandiri dan tidak bergantung terhadap Kementerian Keuangan. Sebab sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia harusnya mampu membuktikan bahwa lembaga pemeriksa keuangannya bersifat independen.

Hal i
...

Heri Gunawan: RAPBN Harus Berjalan Tepat Sasaran | 2019-08-19 16:36:37

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengingatkan pemerintah agar mengantisipasi adanya deviasi-deviasi dengan menciptakan bantalan fiskal yang proporsional. Pemerintah harus dapat memastikan bahwa RAPBN 2020 dikelola secara fokus, terarah, bisa tepat sasaran, dan manfaat bisa dirasakan oleh masyarakat. Heri menyoroti kontr ...

Komisi V Pertanyakan Kajian Pemerintah Terkait Pemindahan Ibu Kota | 2019-08-18 10:15:17

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyinggung rencana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan dalam pidato kenegaraan di Sidang bersama DPD RI-DPR RI. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menilai pemindahan ibu kota negara bukan perkara mudah dan membutuhkan kajian secara komprehensif. ...

BKSAP Terangkan Pentingnya Diplomasi Dalam Parlemen | 2019-08-16 10:59:36

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Surahman Hidayat menerangkan pentingnya peran diplomasi yang diemban oleh BKSAP dalam memperjuangkan kepentingan Negara Indonesia melalui jalur parlemen baik itu di dalam maupun luar negeri.

Demikian diungkapkan Surahman dalam diskusi tentang diplomasi parlemen d
...

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Jangan Terburu-buru dan Jangan Hanya untuk Legitimasi BSSN | 2019-08-13 18:05:46

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) memang sangat penting dan mendesak, namun bukan berarti tidak dilakukan pembahasan yang mendalam alias terburu-buru.

Demikian diungkapkan Evita saat menjadi pembicara pada acara Forum Legislasi dengan tema "Pr
...

Sidang Tahunan MPR Mendatang, Presiden Diharapkan Menyampaikan Gagasan Baru | 2019-08-12 19:10:22

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota MPR dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis, mengatakan Sidang Tahunan (ST) MPR RI merupakan moment kebangsaan yang sangat penting. Dalam sidang tersebut Presiden menyampaikan banyak hal dalam pidato di hadapan anggota MPR.

Untuk itu saat dirinya menjadi narasumber dalam 'Diskusi Empat Pilar MPR', yang digelar di Medi
...

Fungsi Kontrol dan Pengawasan Melekat pada DPR | 2019-08-10 07:30:16

JAKARTA, Berita HUKUM - Fungsi Kontrol dan Pengawasan DPR RI kepada pemerintah sebenarnya berlaku menyeluruh tak terkecuali meskipun partai tersebut masuk dalam koalisi pemerintahan, karena fungsi tersebut merupakan amanat dari konstitusi. Demikian dijelaskan oleh Anggota DPR RI Viva Yoga Mauladi saat Dialektika Demokrasi yang mengambil tema "Perio ...

Komisi VII Panggil Direksi PLN Terkait Peristiwa Pemadaman Massal | 2019-08-07 15:03:36

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VII DPR RI telah memanggil Plt. Direktur Utama beserta jajaran Direksi PT. PLN (Persero) guna mempertanyakan kronologis seluruh kejadian pemadaman listrik massal yang terjadi diwilayah Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat pada hari Minggu (4/8/2019).

"Keputusannya, kami akan memantau investigasi PLN. Rapat ini akan
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Gerindra: Siklus Pembiayaan Utang dengan Berutang Harus Segera Diatasi
PP Muhammadiyah: 'Mafia' Rentenir, di Balik Belum Disahkannya RUU Perkoperasian
Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Kenapa Gak ke Beijing?
Ketua DPR Imbau Semua Pihak Tahan Diri Terkait Papua
PMJ Luncurkan Mobil SKCK Online Keliling untuk Tingkatkan Pelayanan Publik
Polri Gelar Police Movie Festival 2019: 'Together We are Strong'
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Gerindra: Siklus Pembiayaan Utang dengan Berutang Harus Segera Diatasi
Catatan Pemilu Jadi Tekad Perbaikan Pemilihan 2020
Pemerintah Diminta Prioritaskan Pekerja Lokal
Sony dan Disney Berpisah, Spider Man Tak Bakal Muncul Lagi di The Avengers?
Belum Saatnya Memindahkan Ibu Kota


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]