Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Legislatif
 
Jalan Tol Salatiga Diharapkan Tidak Mengulang Masalah Seperti Brexit | 2017-06-22 10:46:01

SALATIGA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto berharap, difungsikannya ruas jalan tol Salatiga pada mudik lebaran 2017 ini dapat memberikan kemudahan bagi para pemudik, dan diharapkannya juga ruas jala tol ini tidak mengulangi permasalahan yang dialami gerbang keluar Brebes (Brexit).

Hal tersebut mengemuka saat Wakil Ketua DPR RI Ag
...

Miryam S Haryani Tak Hadiri Panggilan Pansus KPK | 2017-06-21 13:15:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Miryam S Haryani tak hadir memenuhi panggilan Pansus Panitia Angket KPK-DPR RI. Miryam yang jadi sosok utama untuk dimintai keterangannya tak bisa hadir, karena tak mendapat izin KPK.

Demikian terungkap dalam rapat perdana Pansus KPK yang dipimpin Wakil Ketua Pansus KPK Dossy Iskandar Prasetyo, Senin (19/6). Taufiqulhadi,
...

Kasus Memilukan Brexit Jangan Sampai Terulang | 2017-06-17 06:10:36

JAWA TENGAH, Berita HUKUM - Peristiwa memilukan yang terjadi pada pelaksanaan mudik tahun 2016 masih terbayang jelas dalam ingatan. Kejadian di Pinto Tol Brebes Timur (Brexit) telah sampai mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Untuk itu Komisi V DPR RI melakukan tinjauan langsung ke lapangan guna memastikan segala persiapan yang telah dilakukan oleh ...

BIN Harus Cegah Dini Kejahatan Intelijen | 2017-06-14 20:34:24

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR Nurdin Tampubolon mengatakan, Badan Intelijen Negara (BIN) harus memiliki sistem cegah dini atau early warning system dalam menangkal kejahatan intelijen, terorisme, ataupun kejahatan lainnya. Sehingga, kejahatan itu tidak sampai menelan korban.

"BIN harus memiliki informasi awal, sehingga kejahatan b
...

Panitia Angket KPK Akan Bekerja Transparan dan Akuntabel | 2017-06-13 20:41:12

JAKARTA, Berita HUKUM - Hak angket merupakan hak DPR untuk mengadakan penyelidikan mengenai masalah tertentu, fungsi ini diatur dalam konstitusi. Ketua Panitia Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa menjelaskan hal tersebut saat acara diskusi publik yang bertajuk "Menyingkap Kinerja KPK Sebuah Ikhtiar Penegakan Hukum" di Sekretariat Indonesia Law Enforc ...

Dewan Kecam Kebijakan Full-Day School | 2017-06-12 13:55:32

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengecam kebijakan sekolah delapan jam perhari (Full-Day School). Ia meminta Mendikbud merevisi kebijakan tersebut, karena dinilai mengancam eksistensi madrasah diniyah.

'Kebijakan itu mengesampingkan jam belajar siswa di madrasah diniyah. Karenanya, perlu dikaji ulang," tegas p
...

Mahkamah Kehormatan DPR Sosialisasikan UU MD3 | 2017-06-10 18:52:24

BENGKULU, Berita HUKUM - Mahkamah Kehormatan DPR RI (MKD) melakukan kunjungan kerja ke Mapolda Bengkulu dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya yaitu menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Demikian diungkapkan Ketua Tim Kunker MKD DPR RI, Yulian Gunhar (F-PDI Perjuanga
...

Ketua DPR Apresiasi 5 Fatwa MUI | 2017-06-06 22:42:18

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Setya Novanto mengapresiasi 5 Fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait interaksi di media sosial.

"Saya mengapresiasi Fatwa MUI tersebut, yang semakin menegaskan jati diri keislaman yang sesungguhnya. Islam yang menyebarkan kedamaian dan ketenangan. Islam yang menghargai perbedaan dan mema
...

Revisi UU MD3: Terkait Penambahan Kursi Deadlock | 2017-06-06 17:29:38

JAKARTA, Berita HUKUM - Pembahasan revisi UU MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD) khususnya terkait dengan penambahan 11 kursi MPR RI dan 10 kursi DPR RI masih macet alias deadlock.

Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Firman Subagyo saat diskusi forum legislasi dengan tema 'RUU MD3, Urgensi Penambahan 11 Pimpinan MPR' bersama Sek
...

Komisi III Minta Pemerintah Konsolidasi Terkait Tipidsus pada RUU KUHP | 2017-06-02 08:38:54

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi III meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kembali membicarakan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional dan seluruh lembaga terkait untuk melakukan konsolidasi terkait pengaturan Tindak Pidana Khusus dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (UU KUHP).

Demi
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Tempat Ahok Bukan di Mako Brimob, Namanya Juga Lapas Mana ada yang Kondusif dan Nyaman
Polisi Menangkap 7 Tersangka Kasus Perampok Modus Gembos Ban di SPBU Daan Mogot
Kronologi OTT Kasus Suap Gubernur Bengkulu dan Istri, KPK Sita Rp 1 M
Para Pemimpin Agama dan Adat Dunia Terjun 'Melindungi Lingkungan'
FMIG Kecam Tindakan Oknum Brimob Lakukan Kekerasan terhadap Wartawan Antara
Yusril Menyambut Baik Tawaran Rizieq Membentuk Forum Rekonsiliasi dengan Pemerintah
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Valentino Rossi Juara MotoGP Assen
Hacker Berulah, Microsoft Kebobolan Data Rahasia Besar
Haedar Nashir: Mengajak Orang untuk Menyelamatkan Bangsa Itu Musuhnya Berat
Nelly Juliana: Kepada Yang Terhormat : Bapak Presiden Jokowi
Inilah 13 Tuntutan dan Ultimatum Arab Saudi pada Qatar


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]