Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Legislatif
 
Komisi I Minta Arus Masuk-Keluar Indonesia Diperketat | 2020-04-08 10:32:44

JAKARTA, Berta HUKUM - Komisi I DPR RI meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memperketat pemeriksaan arus keluar-masuk orang di pintu-pintu masuk Indonesia dengan memberlakukan protokol kesehatan secara tegas dan disiplin melalui koordinasi yang intensif dengan kementerian dan lembaga lainnya. Langkah tersebut perlu dilakukan sehubungan dengan me ...

Hafisz Thohir Nilai Tak Perlu Ada Pelebaran Defisit | 2020-04-01 10:28:51

JAKARTA, Berita HUKUM - Diskursus pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 dari 3 persen menjadi 5 persen direspon kritis. Pemerintah mestinya mengoptimalkan dahulu pos-pos anggaran yang bisa digunakan, seperti anggaran pemindahan ibu kota dan infrastruktur.

Adalah Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir yang mem
...

Pemerintah Harus Gratiskan Biaya Cek dan Pengobatan Virus Corona | 2020-03-26 09:54:20

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah mendorong pemerintah untuk fokus melakukan langkah-langkah pemberantasan virus Corona (Covid-19). Diantaranya dengan menggratiskan biaya cek dan pengobatan terhadap pasien suspect virus Corona di sejumlah rumah sakit di Indonesia.

"Saya minta,
...

Anis Byarwati Kritisi Paket Kebijakan Stimulus Ekonomi Jilid 1 dan 2 | 2020-03-24 21:25:19

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengkritisi langkah pemerintah di bidang ekonomi terkait Stimulus Kebijakan Fiskal 1 dan 2 ditengah kondisi ekonomi Indonesia di masa pandemi Corona (Covid-19). Menurut Anis, Stimulus Fiskal 1 dikeluarkan Pemerintah saat belum ditemukannya kasus virus Corona di Indonesia. Langkah Stimul ...

Pemerintah Harus Siapkan Insentif Sektor Informal Jika Opsi 'Lockdown' Terpaksa Dilakukan | 2020-03-24 21:20:13

JAKARTA, Berita HUKUM - Dampak ekonomi yang ditimbulkan dari sebaran pandemik Covid-19 atau virus Corona yang kian terasa. Pada penutupan bursa hari ini (23/3), nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) terdepresiasi ke kisaran Rp 16.550, akibat dari sentimen pandemik Corona. Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Edy Susetyo men ...

Ketua MPR: Perkuat Optimisme, Jangan Dramatisasi Melemahnya Ekonomi Negara | 2020-03-24 12:40:23

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga dan memperkuat optimisme ditengah meluasnya wabah Virus Corona (nCoV-190). Ketua MPR yakin bahwa masa-masa sulit seperti sekarang akan bisa dilalui pada waktunya.

Beberapa hari lalu, otoritas kota Wuhan di Tiongkok melaporkan tidak adanya ka
...

Ketua DPR Imbau RS Swasta Berpartisipasi Maksimal Bantu Penanggulangan Corona | 2020-03-20 10:43:34

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI, Puan Maharani mengimbau pengelola rumah sakit swasta untuk berpartisipasi secara maksimal membantu pencegahan dan penanggulangan virus Corona ( Covid -19). "Khusus untuk pengelola rumah sakit swasta, saya mengimbau, sekarang ini saatnya membantu sesama dengan berpartisipasi optimal membantu pencegahan dan penan ...

Pintu Masuk dari Luar Negeri Harus Segera Ditutup | 2020-03-18 05:48:52

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah segera menghentikan perjalanan masuk orang dari luar negeri dari bandara maupun pelabuhan manapun, untuk mempermudah penanganan kasus virus Corona (Covid-19) di dalam negeri. Selanjutnya harus dilakukan tracing kasus dalam negeri hingga tuntas terkait interaksi ...

Irwan Imbau Akses Masuk Darat-Udara-Laut Indonesia Diperketat | 2020-03-15 08:15:31

JAKARTA, Berita HUKUM - Semakin meningkatnya jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) baik yang masih masuk dalam taraf kategori suspect maupun yang sudah positif terjangkit virus Corona (Covid-19) mendapat sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Irwan.

Ia mengimbau, untuk mencegah semakin meluasnya penularan Corona yang sedang menjadi pandemi dunia, m
...

Pembatalan Kenaikan BPJS, DPR Imbau Semua Pihak Patuhi Putusan MA | 2020-03-11 06:14:32

JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI mengimbau kepada semua pihak agar tunduk dan patuh pada Putusan Mahkamah Agung (MA) atas pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyambut putusan MA yang mengabulkan judicial review Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. ...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Status PSBB Covid-19 DKI Jakarta Mulai Diberlakukan 10 April 2020
Polri Siap Tangani Kejahatan Potensial Selama PSBB
KPK Tegaskan Tolak Pembebasan Koruptor Karena COVID-19
Muhammad Syarifuddin Resmi Jabat Ketua Mahkamah Agung yang ke 14
Surat Terbuka Sohibul Iman Presiden PKS Kepada Presiden RI Joko Widodo
Ditengah Pandemi Covid-19 Peredaran Narkotika 'Gorila' Makin Merajalela, 12 Tersangka Dibekuk Polisi
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
DPR Hendaknya Ngerti Penderitaan Rakyat, Bukan Malah Tetap Bahas Omnibus Law Saat Pandemi Covid-19
Status PSBB Covid-19 DKI Jakarta Mulai Diberlakukan 10 April 2020
Aturan yang Dikeluarkan Pemerintah dalam Penanganan Covid-19 Terlalu Banyak
Komisi I Minta Arus Masuk-Keluar Indonesia Diperketat
Virus Corona: 'Lockdown' di Wuhan Berakhir, Warga Bisa Keluar Kota Pertama Kali Sejak Januari


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]