Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Legislatif
 
Legislator Pertanyakan Konsistensi Pelaksanaan UU ASN | 2017-04-25 15:11:50

PALEMBANG, Berita HUKUM - Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, anggota Komisi II, Mardani sempat menyinggung penerapan Undang - Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih ada beberapa hal yang perlu di dalami.

"Mestinya tidak ada lagi pengangkatan honorer. Namun ternyata di Provinsi ini masi
...

Perempuan Dapat Berperan Lebih Banyak Lagi di Dunia Politik | 2017-04-21 09:51:27

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI, Hetifah Sjaifudian menilai perlunya penguatan agar kaum wanita mendapat kesempatan yang lebih luas untuk berperan di bidang politik bangsa ini. Hal tersebut diungkapkannya dalam acara dialektika demokrasi bertajuk "Kartini Bicara Pemilu" bersama Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) dan Perludem ...

Fadli Zon: Masih Ada Diskriminasi Penindakan Hukum | 2017-04-20 07:20:52

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, penegakan hukum saat ini sudah semakin bermasalah, karena masih adanya diskriminasi penindakan hukum. Menurutnya, penahanan dan penindakan terhadap pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla merupakan bentuk penegakan hukum terburuk sejak era reformasi. Menurutnya, pen ...

Bebas Visa Harus Menguntungkan Indonesia | 2017-04-17 19:26:44

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais menegaskan bahwa kebijakan bebas visa yang berlaku di Indonesia untuk dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar Indonesia mampu berhubungan baik dengan negara-negara maju dan lebih selektif dalam memberikan kebijakan bebas visa ke beberapa negara ...

Putusan MK Batalkan Kewenangan Mendagri Cabut Perda, Langkah Tepat | 2017-04-14 22:56:45

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI, Dossy Iskandar Prasetyo menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan kewenangan Menteri dalam negeri (mendagri) untuk membatalkan peraturan daerah (Perda) adalah langkah yang tepat.

"Putusan uji materil oleh MK (Mahkamah Konsitusi) itu sudah tepat. Eksekutif tidak boleh membatalka
...

Dirut Pertamina Dicecar Pertanyaan dan Kritik Komisi VI | 2017-04-13 10:11:53

JAKARTA, Berita HUKUM - Meskipun Direktur Utama PT Pertamina Elia Massa Manik baru dilantik pada 16 Maret 2017 lalu, tapi pada rapat pertama dengan Komisi VI sudah dicecar dengan berbagai macam kritik dan pertanyaan. Wakil Ketua Komisi VI Azam Azman Natawijana yang memimpin rapat mempertanyakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pertamina yan ...

Ketua Komisi III Kutuk Penyiraman Air Keras terhadap Novel Baswedan | 2017-04-11 09:20:31

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengutuk insiden penyiraman air keras kepada penyidik senior KPK (komisi pemberantasan korupsi) Novel Baswedan pada, Selasa (11/4) subuh tadi.

"Saya sungguh terkejut mendengar kabar tersebut. Saya mengutuk tindakan bar-bar. Ini jelas bentuk teror dan intimidasi kepada penegak hukum
...

Fungsi Pengawasan DPR Diperkuat Hasil Audit BPK | 2017-04-07 13:11:54

JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Perwakilan Rakyat RI telah menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI. Hasil audit ini, diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan DPR kepada pemerintah.

Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, Tau
...

Dewan Nilai Kemenhub Ragukan Permen 32 Tahun 2016 | 2017-04-06 06:56:06

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis menegaskan pada rapat terakhir dengan Dirjen Perhubungan darat tanggal 29 Maret 2017 lalu dengan beberapa mitra kerja, Kementeraian Perhubungan masih ragu dengan peranturan menteri (Permen) No. 32/2016. Seharusnya pemerintah tidak perlu ragu karena sudah didukung secara politik dan DP ...

Dewan Yakin RUU SDA Tidak Akan Dibatalkan MK | 2017-04-01 06:41:21

MAKASSAR, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady yakin Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air (RUU SDA) yang draftnya sedang disusun Komisi V tidak akan dibatalkan Mahkamah Konstitusi RI, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004.

Pasalnya, pertama. karena landasan filosofis RUU SDA ini sudah memenuhi Hak Azasi Manusia seb
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Polres Jakbar Menangkap 7 Orang Pengguna Ijazah Palsu Mendaftar Calon Bintara Polri 2017
Koarmabar TNI AL Gelar Latihan Siaga Tempur di Perairan Natuna
Deklarasi Arus Baru Ekonomi Indonesia pada KEU Jadi Momentum Penguatan Basis Perekonomian
DPO Kasus Mega Pungli, Ketua Komura Jafar Abdul Gafar Ditangkap Mabes Polri di Jakarta
Polisi Menangkap 2 Tersangka Praktik Penyelewengan Minyak Goreng Curah
50 Ribu Warga Binaan Rutan Seluruh Indonesia Gelar Khataman Alquran Bersama
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Pangkoopsau II Pimpin Sertijab 9 Pejabat di Jajaran Makoopsau II
DHO WNA Nigeria Pemilik Sabu 2 Kg dari China Tewas di Tembak Polisi
Dirjen Pemasyarakatan: Lapas Kita Belum Sanggup Penuhi Kebutuhan Biologis Narapidana
Polres Jakbar Menangkap 7 Orang Pengguna Ijazah Palsu Mendaftar Calon Bintara Polri 2017
Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1438 H di Mabes TNI


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]