JAKARTA, Berita HUKUM - Wacana pemerintah membangkitkan kembali pasal penghinaan terhadap Presiden dan wakil Presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), dinilai sebagai bentuk penjajahan terhadap rakyat.

Penilaian ini disampaikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dalam pesan singkat yang diterima Parlementaria, Rabu (7/2).

M ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyatakan sidang pengujian UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 222 tentang ambang batas pencaloan presiden atau presidential threshold oleh MK akan digelar mulai, Selasa (3/10) besok. Ia juga mengajak kepada masyarakat untuk menghadiri sidang pendahuluan itu.

"Sid ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Islam Damai Aman (Partai Idaman) pimpinan Rhoma Irama memperbaiki permohonan uji materiiil Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur presidential threshold (PT), Senin (11/9).

Diwakili Heriyanto, Pemohon menjelaskan tiga poin perbaikan. Pertama, terkait penomoran ...Berita Selengkapnya

BOGOR, Berita HUKUM - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa pihaknya akan memastikan para pemegang kekuasaan tidak akan melampaui batas dalam menggunakan wewenangnya.

Dalam pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, kedua petinggi partai itu sepakat untuk bekerja sama mengawasi penguasa agar tida ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - lima paket krusial revisi Undang-Undang yang didalamnya terdapat poin tentang ambang batas pencapresan atau Presidential Threshold (PT) akan diputuskan dalam sidang paripurna pada 20 Juli 2017.

Namun demikian, hingga kini belum ada kesepakatan antar fraksi yang menolak dan mendukung terhadap usulan Presidential Treshold 2 ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Fraksi Partai Demokrat (F-PD) di DPR-RI memandang menetapkan ambang batas presidensial atau presidential threshold (PT) dalam Pemilu serentak 2019 sudah tidak diperlukan lagi. F-PD ingin PT sebesar 0 persen.

"F-PD memandang bahwa untuk menetapkan presiden threshold dalam Pemilu serentak 2019 sudah kehilangan legitimasi po ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sebanyak 7 dari total 10 fraksi di DPR menyatakan mendukung ambang batas presidensial (presidential threshold) sebesar 0 persen. Artinya, dalam Pilpres 2019 nanti setiap parpol dapat mengusung calon presiden dan cawapres masing-masing.

Dijelaskan Ketua Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu, Lukman Edy bahwa 7 fraksi menilai K ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Juru Bicara Presiden Johan Budi mengungkapakan Presiden Joko Widodo tidak senang dan memprihatinkan beberapa peristiwa yang memperlihatkan beberapa menteri saling "menyerang" di ranah publik.

"Tentu Presiden tidak happy situasi yang seperti ini. Dan kembali beliau menegaskan untuk menghentikan situasi ini," kata Johan Bud ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah membuka akun twitter pribadi dan fanpage facebook, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membuka saluran untuk berkomunikasi dengan masyarakat.

Kali ini Presiden Jokowi membuka kanal khusus yang bisa menerima laporan atau pengaduan masyarakat terhadap berbagai hal. Adalah Presiden Jokowi sendiri yang mengumumkan p ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam rangka memperkuat tugas dan fungsi Unit Staf Kepresidenan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada, Senin (23/2) lalu telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Jika Unit Staf Kepresiden hanya bertugas memberikan du ...Berita Selengkapnya