JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Meski mengundang pro dan kontra di masyarakat, pihak Istana Negara tetap takkan membatalkan pembelian pesawat kepresidenan. Alasannya, pembelian satu unit pesawat Boeing 737-800 business jet 2 ini adalah faktor keamanan dan efisiensi anggaran negara.

"Pertimbangan untuk pembelian pesawat kepresidenan itu telah didasar ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Meski menimbulkan kotroversi, niat pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memiliki pesawat kepresidenan, tidak bisa terbendung. Kini, pemerintah secara remi memiliki pesawat kepresidenan jenis Boeing 737-800 Boeing Business Jet (BBJ 2) seharga 58,6 juta dolar AS. Total biaya pengadaan pesawat kepresidenan men ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Meski tak sampai merengut korban jiwa, kecelakaan beruntun yang menimpa mobil rombongan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Malang, Jawa Timur, Rabu (11/1) siang tadi, jadi perbincangan masyarakat. Pasalnya, kecelakaan itu, melibatkan lima mobil yang ditumpangi sejumlah staf kementerian serta pengurus Pengurus Be ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempersingkat kuningan kerjanya di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (28/12). Semula Kepala negara akan berada di sana selama dua hari, tapi dipersingkat menjadi satu hari tanpa menginap.

Hal ini kemungkinan disebabkan kondisi Ibu Negara Ani Yudhoyono yang masih menjalani perawatan tim dok ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Aksi bakar diri yang sengaja dilakukan pria tak dikenal itu, diduga untuk mendapatkan perhatian perhatian publik. Apalagi ia melakukannya di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (7/12) kemarin. Hal ini bisa juga bentuk kekecewaan terhadap pemerintahan yang dipimpinan Presiden SBY.

"Saya lihat kasus ini ada sesuatu mess ...Berita Selengkapnya

*Dikenal perhatian terhadap koruptor dan rajin memberikan remisi

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Mantan Menteri Kehakiman Muladi menolak pemberian remisi (pemotongan masa pemidanaan) kepada narapidana (napi) untuk kasus korupsi dan terorisme. Pasalnya, kedua jenis tindak pidana itu adalah kejahatan luar biasa (extra ordonary crime) yang merusak ...Berita Selengkapnya

*Terkai perkara penghinaan terhadap Presiden SBY

JAKARTA-Kabar mengejutkan harus diterima pengacara Eggi Sudjana. Pasalnya, Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Eggi Sudjana, terpidana kasus penghinaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Informasi ini tercantum dalam laman resmi situs MA, Sabtu (27/8). Putusa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Sistem Presidensial yang tidak berjalan efektif saat ini, bukanlah kesalahan konstitusi. Persoalannya, terdapat pada implementasi UU yang kerap berlebihan dan adanya persoalan kepemimpinan. Demikian dikatakan Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva dalam acara dialog bertajuk ‘'Masa Depan Konstitusi Demokratik' yang digelar Seven Strategic Studies, ...Berita Selengkapnya