| Legislatif |
 |
|
| |
| Komisi III DPR Minta Presiden Prabowo Tarik Jabatan Sipil Anggota Polri Aktif Usai Putusan MK | 2025-11-16 12:53:31 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) Benny K. Harman berharap Presiden RI Prabowo Subianto segera mengeluarkan kebijakan untuk menarik anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang masih aktif dari posisi jabatan sipil. Hal ini usai Mahkamah Konstitusi (MK-RI) mengabulkan gugatan terhadap Undang-Undang No ... Berita Selengkapnya |
| Kasus Ammar Zoni Diduga Ada Kerjasama Petugas Rutan, Komisi XIII DPR: Yang Terbukti Terlibat Bila Perlu Dipecat ! | 2025-10-22 10:36:57 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menyebut terbongkarnya praktik peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun rumah tahanan (rutan) sudah terjadi berulang kali di Indonesia. Kejahatan itu, kata Andreas, diduga terjadi karena ada kerjasama antara petugas keamanan lapas/rutan dan warga binaan, t ... Berita Selengkapnya |
| Saya Ambil Uangnya, Reaksi Menohok Menkeu Purbaya saat Diminta Stop Komentari Kementerian Lain | 2025-10-16 14:51:43 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Berikut reaksi menohok Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi pernyataan Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun.
Sebelumnya Mukhamad Misbakhun meminta Menkeu Purbaya untuk tidak banyak mengomentari kebijakan-kebijakan di kementerian lain.
Tak tinggal diam, Menkeu Purbaya pun bereaksi angkat suar ... Berita Selengkapnya |
| DPR Setujui Surat Presiden terkait Abolisi - Amnesti, Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto Diumumkan Bebas dari Hukuman! | 2025-08-01 09:11:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) RI resmi menyetujui dua surat Presiden RI Prabowo Subianto terkait pemberian abolisi dan amnesti untuk para terpidana. Hal ini diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, usai gelar rapat konsultasi bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/ ... Berita Selengkapnya |
| Kasus Korupsi Pertamina, Legislator Desak Audit Total BUMN Migas | 2025-02-28 09:34:01 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dugaan mega korupsi yang melibatkan beberapa anak perusahaan inti di bawah PT Pertamina (Persero) dengan kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun mengindikasikan lemahnya fungsi pengawasan holding terhadap kinerja anak-anak perusahaan di lingkungan Pertamina.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuw ... Berita Selengkapnya |
| Jangan Lupakan Pesantren dan Madrasah Jadi Penerima Manfaat Program Makan Bergizi Gratis | 2025-01-07 06:16:00 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mengingatkan segenap pemerintah, baik tingkat pusat dan daerah, untuk memastikan siswa di satuan pendidikan pesantren dan madrasah/sekolah keagamaan masuk ke dalam daftar penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak penyaluran tahap pertama. Hal ini jadi sorotannya la ... Berita Selengkapnya |
| Fathi: Kenaikan PPN Harus Diimbangi dengan Kebijakan yang Berkeadilan | 2024-12-25 23:57:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menanggapi rencana pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen pada Januari 2025, Anggota Komisi XI DPR RI, Fathi, menyampaikan apresiasinya terhadap berbagai stimulus yang disiapkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun, ia menekankan pentingnya kebijakan ya ... Berita Selengkapnya |
| Anis Byarwati Apresiasi Program Quick Win Prabowo: Potensi Kebocoran Anggaran Harus Diminimalisasi | 2024-12-25 23:40:48 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menyatakan apresiasi dan dukungannya terhadap komitmen Presiden Prabowo untuk menjadikan APBN 2025 sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, ia juga mengingatkan agar kebocoran anggaran dapat terus diminimalkan.
Dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementar ... Berita Selengkapnya |
| Kenaikan PPN 12 Persen Akan Timbulkan Efek Domino yang Besar | 2024-12-10 05:20:39 |
 |
BALI, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI, Muhammad Hatta, menyampaikan kritik dan masukan terkait rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen untuk barang mewah yang akan diterapkan pemerintah mulai Januari 2025 mendatang. Menurutnya, kebijakan ini dapat menimbulkan efek domino yang signifikan, terutama bagi sektor UMKM, ... Berita Selengkapnya |
| Ratna Juwita Tolak Keras Rencana Pengemudi Ojol Tidak Dapat Subsidi BBM | 2024-12-04 23:32:39 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari menyoroti pernyataan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, bahwa pengendara ojek online (ojol) tidak diperbolehkan mendapatkan subsidi BBM. Atas rencana itu, Ratna menolak dengan tegas kalau sampai kebijakan ini dilaksanakan.
"Karena kita punya empat juta ojek online se-indonesia dan ... Berita Selengkapnya |
|
|
