| Legislatif |
 |
|
| |
| Anggota DPR Nilai Peraturan Pemerintah Tes PCR Pesawat Beratkan Rakyat | 2021-10-23 00:55:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Irwan menilai peraturan pemerintah yang mewajibkan penumpang pesawat melakukan tes PCR 2x24 jam sebelum keberangkatan sangat memberatkan masyarakat yang sudah terpukul akibat pandemi Covid-19. Irwan berpendapat, semestinya biaya tes PCR ditanggung pemerintah.
Hal itu ditegaskan Irwan merespon perat ... Berita Selengkapnya |
| Puan Maharani Minta Pemerintah Lakukan Segala Upaya Cabut Sanksi WADA | 2021-10-21 06:26:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani meminta jajaran pemerintah bekerja cepat menyelesaikan persoalan terkait sanksi dari Badan Anti-Doping Dunia atau World Anti-Doping Code (WADA). Dia meminta pemerintah melakukan evaluasi untuk kemudian mengupayakan segala cara agar sanksi tersebut cepat dicabut.
"Lakukan segala upaya a ... Berita Selengkapnya |
| Kereta Cepat akan Dibiayai APBN, Wakil Ketua MPR Tegaskan Proyek Harus Diaudit Dulu oleh BPK | 2021-10-12 12:37:29 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan langkah Pemerintah yang menggunakan APBN dalam pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Pasalnya, Pemerintah telah berjanji untuk tidak menggunakan APBN dan menyerahkan kepada BUMN untuk menggunakan skema B to B.
Memang, Presiden Jokowi m ... Berita Selengkapnya |
| DPR RI Sahkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan | 2021-10-07 22:42:00 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 secara resmi mengesahkan Undang-Undang atau Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Sebanyak delapan dari sembilan fraksi yang berada di DPR RI menyetujui pengesahan UU HPP itu.
"Apakah RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini dapa ... Berita Selengkapnya |
| Soroti Kinerja Kemensos, Bukhori: Negara Mesti Hadir Melindungi Anak Yatim | 2021-10-06 06:10:38 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Tidak ingin berhenti sebagai program di tingkat Direktorat Jenderal Kementerian Sosial, Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori berharap penanganan anak yatim menjadi kebijakan prioritas di tingkat negara. Demi merealisasikan harapan tersebut, ia mengusulkan agar segera dibentuk regulasi setingkat undang-undang.
Hal tersebut d ... Berita Selengkapnya |
| HNW Minta BNPT Waspadai Pengaburan Sejarah Kelam Komunis Radikal di Indonesia | 2021-10-05 15:35:21 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mengingatkan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober, semestinya tidak terlepas dari konteks peristiwa yang menghadirkan bukti kesaktian Pancasila. Yakni ketika ideologi Pancasila, menggerakkan TNI bersama Bangsa dan Umat beragama, bangkit bersatu dan menangkan ... Berita Selengkapnya |
| Antisipasi Segala Macam Bentuk Teror kepada Para Pemuka Agama | 2021-09-28 02:29:58 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengajak masyarakat agar melakukan upaya preventif dalam acara keagamaan seiring dengan marak terjadi ancaman teror terhadap para tokoh agama. Upaya preventif bisa dilakukan dengan pengamanan oleh penyelenggara kegiatan, dimana panitia harus menyiapkan pola pengamanan untuk ... Berita Selengkapnya |
| Biaya Membengkak, Herman Khaeron Minta BPK Audit Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung | 2021-09-27 06:23:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mendorong adanya audit investigasi terhadap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Khususnya terkait laporan pembengkakan biaya konstruksi (cost overrun) sebesar Rp4,1 triliun. Herman mengaku hingga saat ini belum dilakukan pendalaman terkait penyebab pembengkakan biaya proyek kereta cep ... Berita Selengkapnya |
| Cegah Covid-19, Anggota DPR Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Pintu Masuk | 2021-09-25 19:20:06 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Hasnah Syam mengapresiasi diberlakukannya prosedur baru kedatangan penumpang luar negeri di Bandara Internasional Soekarto-Hatta, Tangerang, Banten, di antaranya adanya persyaratan wajib menjalani tes PCR setelah mendarat di bandara. Setelah itu penumpang harus melewati enam kali pemeriksanaan checkp ... Berita Selengkapnya |
| Utang Melebihi Setengah Aset, Wakil Ketua MPR: Perlu Langkah Strategis Kurangi Utang | 2021-09-24 11:44:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan komitmen Pemerintah dalam pengelolaan utang Indonesia. Pasalnya, utang lndonesia kini telah mencapai Rp6.626,4 Triliun dan bahkan telah melebihi setengah dari aset negara yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemer ... Berita Selengkapnya |
|
|
