Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Legislatif
 
Saleh Daulay Pertanyakan Kinerja BPKH Mengelola Dana Haji | 2023-01-30 01:48:08

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI Saleh Daulay menilai Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) belum punya banyak prestasi dalam meningkatkan nilai manfaat dana ibadah. Ia pun mempertanyakan kinerja BPKH dalam mengelola dana haji. Ia mengkritisi BPKH setelah lembaga tersebut terkesan menyetujui usulan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) ...

Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Perlu Antisipasi dan Mitigasi Lonjakan Wisatawan Cina | 2023-01-25 23:18:13

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan menyoroti strategi pencegahan dan mitigasi pemerintah dalam menyikapi kedatangan turis Cina ke Indonesia khususnya selama libur Tahun Baru Imlek. Perkara kedatangan wisatawan ini menjadi penting mengingat penyebaran covid-19 di Cina masih sangat tinggi. Jika pemerintah tidak mengambil langkah-l ...

Kesenjangan Digital Masih Tinggi, Wakil Ketua MPR: Perlunya Kolaborasi dan Akselerasi Kinerja Digital | 2023-01-23 01:57:35

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan mengingatkan pemerintah untuk segera mengatasi kesenjangan digital di Indonesia (digital divide). Dalam laporan World Economic Forum bertajuk "Global Risks Report 2023," salah satu persoalan genting yang akan melanda perekonomian global adalah masih tingginya kesenjangan digital, termasuk di In ...

Bentrok Pekerja di Morowali Diminta Investigasi Dilakukan Transparan | 2023-01-18 07:05:01

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta dilakukan penyelidikan yang transparan dan akuntabel terhadap kejadian bentrok Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang membuat jatuhnya tiga korban jiwa dan kerusakan lainnya PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Ia men ...

Bentrok TKA China di Morowali, Komisi VII Minta Izin PT GNI Dicabut | 2023-01-16 11:20:57

MAROWALI, Berita HUKUM - Izin operasional PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) harus dievaluasi pemerintah menyusul bentrok karyawan yang melibatkan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China di Morowali Utara, Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Sabtu (14/1).

"Pemerintah harus tegas dan adil menyikapi bentrok berdarah ini. Hukum harus ditegakkan agar semua p
...

Legislator Minta Wacana Jalan Berbayar di DKI Jakarta Ditinjau Ulang | 2023-01-14 02:52:35

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mewacanakan penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di 25 ruas jalan ibu kota. Usulan ini sendiri dipilih guna mengurai kemecatan yang parah setiap harinya di ibu kota Jakarta.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Anwar Hafid membeberkan sejumlah hal yang h
...

Komisi II Bersama Mendagri dan KPU Sepakati Pelaksanaan Pemilu Tetap Berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu | 2023-01-13 03:11:05

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berkomitmen untuk menyelenggarakan Pemilihan umum (Pemilu) Tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka sebagaimana diatur dalam pasal 168 ayat 2 UU pemilu dan dikuatkan oleh putusan MK RI nomor 22-24/PUU-VI/2008 ...

DPR Terima Perwakilan Pengunjuk Rasa terkait Tuntutan Perppu Cipta Kerja | 2023-01-11 22:57:42

JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI menerima perwakilan para pengunjuk rasa yang menyampaikan tuntutan tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja. Para pengunjuk rasa tersebut berasal dari elemen buruh dari berbagai organisasi yang menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (10/1).

Koalisi buruh y
...

Aparat Penegak Hukum Didesak Turun Tangan Investigasi Kasus Mafia Pangan | 2023-01-09 00:01:07

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath turut mempertanyakan adanya keterlibatan mafia beras dalam kebijakan impor beras sebanyak ratusan ribu ton yang dilakukan Pemerintah pada akhir bulan Desember tahun 2022. Menurut Rano, diperlukan ada keterlibatan Aparat Penegak Hukum untuk mengawasi maupun melakukan investigasi terk ...

Legislator Pertanyakan Penunjukan Dirut PT Krakatau Steel Jadi Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI | 2022-12-29 13:31:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto mempertanyakan alasan penunjukkan Direktur Utama (Dirut) PT Krakatau Steel, Silmy Karim sebagai Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI. Pasalnya, Wihadi menilai latar belakang Silmy kurang cocok menjabat jabatan di bidang keimigrasian yang lebih terfokus pada pelay ...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Tolak Usulan Kenaikan Biaya Haji, Fadli Zon Minta Audit Khusus BPKH dan Dana Haji
Polri dan Bea Cukai Teken PKS Pengawasan Lalu Lintas Barang Masuk RI, Cegah Kejahatan Transnasional
Bentrok TKA China di Morowali, Komisi VII Minta Izin PT GNI Dicabut
Kuota Haji 2023 Sebanyak 221 Ribu, Tidak Ada Pembatasan Usia
BPH Migas dan Polri Berhasil Ungkap Kasus Penyalahgunaan Distribusi BBM Subsidi 1,42 Juta Liter
Operasi Sikat Jaya 2022 Polda Metro dan Polres Jajaran: 112 Tindak Kriminal Diungkap, 168 Pelaku Jadi Tersangka
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Bareskrim Polri Rilis Pemulangan DPO Peredaran Gelap Narkoba 179 Kg Sabu dari Malaysia, AA Juga Ternyata Pedagang Ikan
Diungkap! Dugaan Menteri Kader Partai PDIP Terlibat Mafia Tambang, Korbankan Kader Partai?
Anggota DPR Rieke Janji Perjuangkan Jaminan Kesehatan dan Hari Tua bagi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya
Saleh Daulay Pertanyakan Kinerja BPKH Mengelola Dana Haji
Tolak Usulan Kenaikan Biaya Haji, Fadli Zon Minta Audit Khusus BPKH dan Dana Haji


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]