| Legislatif |
 |
|
| |
| Satgas BLBI Harus Tagih Dana BLBI Rp110,4 Triliun | 2022-10-01 01:02:05 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Satuan Tugas (Satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) harus segera menagih dana negara sebesar Rp110,4 triliun. Pasalnya, sesuai dengan Kepres Nomor 6 Tahun 2021, masa tugas Satgas BLBI akan berakhir pada 31 Desember 2023. Sementara kerugian negara yang tertagih baru mencapai 25 persen atau Rp27,8 triliun.
Anggot ... Berita Selengkapnya |
| Alifudin Minta BP2MI Selidiki Dugaan Keterlibatan Konsorsium 303 di Kasus TPPO | 2022-09-27 19:47:05 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin meminta kepada pemerintah, khususnya Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menindak tegas dugaan Sindikat Mafia Perdagangan Orang (Tindak Pidana Perdagangan Orang/TPPO) yang berkaitan dengan Konsorsium 303. Ia juga meminta pemerin ... Berita Selengkapnya |
| Johan Budi Usul Penggunaan UU TPPU dalam Pengungkapan Kasus Judi | 2022-09-26 06:57:45 |
 |
SURABAYA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi Pribowo mengusulkan penggunaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dalam upaya penindakan kasus judi di tanah air. Hal ini diungkapkannya terkait laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terka ... Berita Selengkapnya |
| Pimpinan MPR RI Segera Berkirim Surat Kepada DPD RI Terkait Pergantian Fadel Muhammad | 2022-09-21 11:15:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR RI selaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo bersama pimpinan MPR RI lainnya mengadakan Rapat Pimpinan MPR RI untuk membahas berbagai hal. Mulai dari penentuan jadwal Rapat Gabungan MPR RI, pematangan persiapan penyelenggaraan pembentukan World Forum People's Consultative Assembly (Forum Majelis Per ... Berita Selengkapnya |
| Sampaikan Maaf, Effendi Simbolon Inginkan TNI Kuat, Bersatu, dan Harmoni | 2022-09-16 06:53:50 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian dalam berkata saat Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama institusi TNI beberapa waktu lalu. Menurutnya, kesalahan pemahaman tersebut dimaksudkan untuk bertujuan baik, yaitu agar TNI menjadi institusi yang kuat, bersatu, dan harmoni antara pimp ... Berita Selengkapnya |
| Hafisz Thohir Nilai Penyebab Inflasi Kepri adalah Kenaikan Harga BBM Bersubsidi | 2022-09-12 07:59:27 |
 |
RIAU, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Thohir menilai kesulitan distribusi pangan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, akibat kelemahan supply barang, dan demand yang melemah akibat daya beli menurun, sehingga mengakibatkan distribusi pangan terhambat. Termasuk faktor kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubs ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Pertanyakan Informasi Dugaan Temuan Uang Hasil Judi Online Kepada PPATK | 2022-09-08 11:09:29 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan meminta penjelasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait informasi adanya dugaan temuan uang sebesar Rp608 miliar di bank oleh PPATK dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diduga hasil judi online.
"Baru saja berita hari ini apa yang terjadi PPATK bersama OJ ... Berita Selengkapnya |
| Wakil Ketua MPR Tolak Penghapusan Ayat Tunjangan Profesi Guru | 2022-09-02 09:08:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menegaskan penolakannya terhadap wacana penghapusan Tunjangan Profesi Guru di RUU Sisdiknas. Pasalnya, guru adalah garda terdepan pendidikan yang seharusnya mendapatkan perhatian terhadap kesejahteraan hidupnya.
Syarief Hasan menilai, rencana ini tidak sesuai d ... Berita Selengkapnya |
| Johan Budi Usul Polisi Nakal Jangan Dimutasi | 2022-08-26 09:54:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi S. Prabowo mengingatkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengambil tindakan tegas kepada oknum polisi nakal, bukan hanya dimutasi, namun dipidanakan.
"Kalau ada Kapolda nakal, kalau ada Kapolres nakal, main proyek, meras, jangan ... Berita Selengkapnya |
| Ini Alasan Anggota Komisi III DPR Sebut Kapolri Perlu Dinonaktifkan terkait Penanganan Kasus Brigadir J | 2022-08-23 09:39:07 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat Benny K Harman menyebut, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mestinya dinonaktifkan sementara terkait penanganan kasus pembunuhan Brigadir Polisi (Brigpol) Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Disebutkan Benny K Harman, penonaktifan itu perlu demi obyektivitas dan trans ... Berita Selengkapnya |
|
|
