| Legislatif |
 |
|
| |
| Saleh Daulay Pertanyakan Kinerja BPKH Mengelola Dana Haji | 2023-01-30 01:48:08 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI Saleh Daulay menilai Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) belum punya banyak prestasi dalam meningkatkan nilai manfaat dana ibadah. Ia pun mempertanyakan kinerja BPKH dalam mengelola dana haji. Ia mengkritisi BPKH setelah lembaga tersebut terkesan menyetujui usulan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) ... Berita Selengkapnya |
| Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Perlu Antisipasi dan Mitigasi Lonjakan Wisatawan Cina | 2023-01-25 23:18:13 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan menyoroti strategi pencegahan dan mitigasi pemerintah dalam menyikapi kedatangan turis Cina ke Indonesia khususnya selama libur Tahun Baru Imlek. Perkara kedatangan wisatawan ini menjadi penting mengingat penyebaran covid-19 di Cina masih sangat tinggi. Jika pemerintah tidak mengambil langkah-l ... Berita Selengkapnya |
| Kesenjangan Digital Masih Tinggi, Wakil Ketua MPR: Perlunya Kolaborasi dan Akselerasi Kinerja Digital | 2023-01-23 01:57:35 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan mengingatkan pemerintah untuk segera mengatasi kesenjangan digital di Indonesia (digital divide). Dalam laporan World Economic Forum bertajuk "Global Risks Report 2023," salah satu persoalan genting yang akan melanda perekonomian global adalah masih tingginya kesenjangan digital, termasuk di In ... Berita Selengkapnya |
| Bentrok Pekerja di Morowali Diminta Investigasi Dilakukan Transparan | 2023-01-18 07:05:01 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta dilakukan penyelidikan yang transparan dan akuntabel terhadap kejadian bentrok Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang membuat jatuhnya tiga korban jiwa dan kerusakan lainnya PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Ia men ... Berita Selengkapnya |
| Bentrok TKA China di Morowali, Komisi VII Minta Izin PT GNI Dicabut | 2023-01-16 11:20:57 |
 |
MAROWALI, Berita HUKUM - Izin operasional PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) harus dievaluasi pemerintah menyusul bentrok karyawan yang melibatkan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China di Morowali Utara, Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Sabtu (14/1).
"Pemerintah harus tegas dan adil menyikapi bentrok berdarah ini. Hukum harus ditegakkan agar semua p ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Minta Wacana Jalan Berbayar di DKI Jakarta Ditinjau Ulang | 2023-01-14 02:52:35 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mewacanakan penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di 25 ruas jalan ibu kota. Usulan ini sendiri dipilih guna mengurai kemecatan yang parah setiap harinya di ibu kota Jakarta.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Anwar Hafid membeberkan sejumlah hal yang h ... Berita Selengkapnya |
| Komisi II Bersama Mendagri dan KPU Sepakati Pelaksanaan Pemilu Tetap Berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu | 2023-01-13 03:11:05 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berkomitmen untuk menyelenggarakan Pemilihan umum (Pemilu) Tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka sebagaimana diatur dalam pasal 168 ayat 2 UU pemilu dan dikuatkan oleh putusan MK RI nomor 22-24/PUU-VI/2008 ... Berita Selengkapnya |
| DPR Terima Perwakilan Pengunjuk Rasa terkait Tuntutan Perppu Cipta Kerja | 2023-01-11 22:57:42 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI menerima perwakilan para pengunjuk rasa yang menyampaikan tuntutan tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja. Para pengunjuk rasa tersebut berasal dari elemen buruh dari berbagai organisasi yang menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (10/1).
Koalisi buruh y ... Berita Selengkapnya |
| Aparat Penegak Hukum Didesak Turun Tangan Investigasi Kasus Mafia Pangan | 2023-01-09 00:01:07 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath turut mempertanyakan adanya keterlibatan mafia beras dalam kebijakan impor beras sebanyak ratusan ribu ton yang dilakukan Pemerintah pada akhir bulan Desember tahun 2022. Menurut Rano, diperlukan ada keterlibatan Aparat Penegak Hukum untuk mengawasi maupun melakukan investigasi terk ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Pertanyakan Penunjukan Dirut PT Krakatau Steel Jadi Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI | 2022-12-29 13:31:09 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto mempertanyakan alasan penunjukkan Direktur Utama (Dirut) PT Krakatau Steel, Silmy Karim sebagai Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI. Pasalnya, Wihadi menilai latar belakang Silmy kurang cocok menjabat jabatan di bidang keimigrasian yang lebih terfokus pada pelay ... Berita Selengkapnya |
|
|
