Lingkungan |
|
|
|
Dua Pekerja Tambang Batubara Tertimbun Longsor di Samarinda, 1 Orang Tewas | 2023-01-26 18:13:55 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Dua pekerja tambang batubara di konsesi PT Energi Cahaya Industritama (ECI) Bentuas,
Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) tertimbun longsor saat melakukan kegiatan penggalian dengan ekskavator mengakibatkan satu orang tewas, Selasa (24/1).
Kapolresta Samarinda, Kombes Ary Fadli kepada Wartawan di Sanarinda pada, Rabu ... Berita Selengkapnya |
Jokowi dan PM Malaysia Sepakat Perangi 'Diskriminasi' Kelapa Sawit, Komitmen Hentikan Deforestasi Patut Dipertanyakan | 2023-01-13 01:54:59 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo sebaiknya menjelaskan maksud pernyataan 'memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit' yang disampaikan seusai pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Bogor pada Senin, 9 Januari 2022. Dalam keterangannya, Jokowi mengatakan bahwa Indonesia dan Malaysia sepakat memperkuat kerja s ... Berita Selengkapnya |
Uni Eropa Sahkan UU Anti-Deforestasi, Pemerintah Indonesia Mesti Berbenah | 2022-12-22 03:28:02 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Indonesia semestinya menggunakan momentum lahirnya Undang-Undang Komoditas Bebas Deforestasi Uni Eropa atau EU Deforestation Regulation (EUDR) untuk meningkatkan transparansi dan pengelolaan komoditas berkelanjutan. Regulasi hijau itu tak semestinya dianggap sebagai anti-multilateralisme dan diskriminatif, menging ... Berita Selengkapnya |
KLHK Perlu Segera Optimalkan Penegakan Kasus Hukum Pidana Lingkungan Hidup | 2022-12-14 14:48:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Azikin Solthan meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) segera mengoptimalkan penegakan hukum pidana, khususnya pidana lingkungan dan penguatan penguasaan lingkungan hidup. Pasalnya, ia menilai sanksi administratif yang tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang C ... Berita Selengkapnya |
Tak Kunjung Kirim DIM RUU EBET, Mulyanto Nilai Pemerintah Langgar UU P3 | 2022-12-02 10:28:57 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai pemerintah, khususnya Presiden Jokowi, telah melanggar Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). Pasalnya dalam Raker Komisi VII DPR RI dengan pemerintah dan Komite II DPD RI pada Selasa (29/11/2022), tentang Pengantar Musyawarah RUU ... Berita Selengkapnya |
Tindak Tambang Ilegal, Komisi VII Dorong KESDM Bentuk Ditjen Gakkum | 2022-11-29 13:25:29 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) untuk menindak tambang ilegal di Indonesia. Menurutnya, aktivitas tambang ilegal banyak terjadi di berbagai penjuru wilayah Indonesia. Eddy menegaskan butuh keser ... Berita Selengkapnya |
Kuasa Hukum Bersama Masyarakat Adat Poboya Lapor ke KPK, Diduga Penyimpangan Tambang Emas di Palu | 2022-11-28 23:40:46 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Miris, eksploras? dan eksplotasi tambang biji emas yang beroperasi kurun waktu satu dasawarsa (10 tahun) terakhir, di salah satu area Kelurahan Poboya tepatnya jajaran wilayah Kota Palu yang merupakan sebuah kota berada di tepi laut sekaligus merupakan Ibukota dari Sulawesi Tengah dirasakan tidak bermanfaat hasilnya, karena ... Berita Selengkapnya |
Legislator Komisi VII Nilai Harga Kendaraan Listrik Relatif Mahal | 2022-11-22 22:14:59 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Zulfikar Hamonangan menilai harga Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) yang beredar di pasaran mahal. Padahal, seharusnya kendaraan listrik bisa menjadi solusi bagi masyarakat Indonesia di tengah harga bahan bakar minyak (BBM) yang melambung tinggi, khususnya Pertalite yang belum lama ... Berita Selengkapnya |
UU Pengelolaan Sampah Untuk Menjaga Lingkungan | 2022-10-26 23:38:12 |
 |
BALIKPAPAN, Berita HUKUM - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang kini sedang dibahas kembali didedikasikan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Berbagai regulasi pendukung sebetulnya sudah ada. Namun, kehidupan perkotaan menjadikan kapasitas sampah terus meningkat. Dibutuhkan perubahan regulasi untuk mengatur pengelolaan ... Berita Selengkapnya |
Di P20, DPR Siap Tunjukkan Komitmen Indonesia Kurangi Emisi Lewat Konsep Go Green | 2022-10-01 01:06:19 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI siap menjadi tuan rumah perhelatan The 8th G20 Parliamentary Speaker Summit (P20) yang akan diselenggarakan pekan depan. Kepada negara-negara G20, DPR akan menunjukkan secara nyata komitmen Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG's) yang menjadi agenda dunia.
... Berita Selengkapnya |
|
|