Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Lingkungan
 
Penangkapan 9 Petani Dituduh Ancam Proyek Bandara VVIP IKN - 'Tindakan Sistematis terhadap Warga Mempertahankan Hak Hidupnya' | 2024-02-27 19:27:07

KALIMANTAN, TIMUR, Berita HUKUM - Tindakan polisi menangkap sembilan orang petani karena dituduh mengancam para pekerja proyek pembangunan bandar udara VVIP Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menuai kecaman.

Pada Sabtu (24/2), sembilan orang petani sawit dari Kelompok Tani Saloloang itu ditangkap oleh
...

Setumpuk Masalah di Balik Investasi China - 'Demam Nikel Membuat Pemerintah Kehilangan Akal Sehat' | 2024-01-30 01:17:14

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketika pemerintah menggaungkan program hilirisasi nikel, sejumlah ekonom menilai Indonesia sejatinya semakin ketergantungan pada investasi China dalam 10 tahun terakhir. Ekonom menilai "demam nikel" ini tidak berkelanjutan, karena tidak membawa efek berganda sesuai harapan dan membuat Indonesia rentan terdampak guncangan eko ...

Turunkan Target Bauran EBT, Pemerintah Pesimistis Capai Program 'Net Zero Emission' | 2024-01-23 23:58:25

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mengkritik langkah Pemerintah yang merevisi Kebijakan Energi Nasional (KEN) tentang target bauran Energi Baru Terbarukan (EBET) menjadi kecil dari sebelumnya.

Diketahui, dalam revisi terbaru, target EBT tahun 2025 hanya 17-19 persen, tahun 2030 sebesar 19-21 persen dan tahun 2035 sebes
...

WALHI Desak Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 | 2023-11-29 12:39:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Pada 21 November 2023, Direktorat Pengkajian Ekonomi dan Sumber Kekayaan Alam, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) menyelenggarakan Diskusi Terfokus dan Terhimpun atau Focus Group Discussion (FGD) Kajian Urgen dan Cepat dengan tajuk "Mekanisme Peraturan Pemerintah 2023 No. 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimenta ...

Penanganan dan Mitigasi Karhutla, Komisi IV Dukung KLHK Perbanyak Pelibatan Masyarakat | 2023-11-15 07:35:20

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budhy Setiawan mendukung anggaran khusus untuk upaya sosialisasi dan mitigasi pelibatan masyarakat dalam menangani kebakaran sampah TPA maupun kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dimana pos anggaran dapat bersumber dari anggaran bagi hasil hutan sebagaimana diusulkan oleh Menteri Lingkungan Hid ...

Panglima TNI: Tanpa Kebersamaan Karhutla Tidak Dapat Diatasi | 2023-08-26 01:03:48

PONTIANAK, Berita HUKUM - Kita semuanya harus bersama-sama menyelesaikan Karhutla ini (kebakaran ini), tidak bisa TNI sendiri, tak bisa Polri sendiri, kita harus bersama-sama masyarakat setempat. Juga kesadaran masyarakat tidak membakar di musim seperti ini. Ini juga perlu sosialisasi pada mereka (masyarakat) karena tanpa kebersamaan dengan masyar ...

Proyek PLTS Desa Manamang Kanan dan Manamang Kiri Dikeluhkan Kedua Kades | 2023-06-18 06:09:31

SAMARINDA, Berita HUKUM - Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Desa Manamang Kanan dan Desa Manamang Kiri, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang pekerjaannya menggunakan APBD Kaltim Tahun Anggaran 2022 dan serah terima pemanfaatannya dilakukan pada akhir Desember 2022 di keluhkan oleh 2 Kepala Desa (Kades) yakn ...

Luluk Minta Pemerintah Tak Sembrono Buka Larangan Ekspor Pasir Laut | 2023-06-10 02:22:48

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Luluk Nur Hamidah meminta pemerintah mengkaji ulang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Aturan tersebut membuka kembali larangan ekspor pasir laut yang sudah 20 tahun ditutup.

"Saya harap pemerintah tidak sembrono menerbitkan kebijakan. Mak
...

Don't Gas Asia: Masyarakat Sipil Tuntut Upaya Nyata Dekarbonisasi, Bukan Solusi Palsu | 2023-05-12 00:29:59

JAKARTA, Berita HUKUM - Berbagai organisasi masyarakat sipil di Asia mengadakan aksi secara serentak di 13 kota di Asia hari ini untuk memprotes peningkatan investasi dan pembangunan proyek-proyek gas di seluruh wilayah di benua ini.

Aksi ini juga ditujukan untuk mengingatkan pemerintah agar mempercepat transisi menuju energi bersih, terbarukan,
...

Bursa Perdagangan Karbon Harus Dikapitalisasi di Indonesia, Jangan Diatur Asing | 2023-05-08 03:36:05

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan mendukung rencana Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk mengatur perdagangan karbon di Indonesia. Dia menjelaskan bursa karbon harus dikapitalisasi di Indonesia, jangan sampai diatur-atur asing. Karena Indonesia kata dia, pemilik 125 juta h ...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Polri Ungkap Kasus Tindak Pidana Fiducia, 675 Motor Disita dan 7 Pelaku Ditangkap
Satgas P3GN Polri Tangkap 38.194 Tersangka Kasus Narkoba, Pengungkapan Periode Mei-Juli 2024 Disebut
Tok..! Penetapan Tersangka Pegi Setiawan Kasus Vina Batal Demi Hukum
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari Akhirnya Dipecat
PKS Resmi Usung Anies Baswedan-Sohibul Iman Sebagai Cagub-Cawagub Jakarta
Obat yang Beredar di Masyarakat Harus Terjamin Keamanan dan Kelayakannya
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Polri Ungkap Kasus Tindak Pidana Fiducia, 675 Motor Disita dan 7 Pelaku Ditangkap
PBNU Sesalkan 5 Tokoh Nahdliyin Temui Presiden Israel: Lukai Perasaan Muslim
Satgas P3GN Polri Tangkap 38.194 Tersangka Kasus Narkoba, Pengungkapan Periode Mei-Juli 2024 Disebut
Kalender Hijriah Global Tunggal: Lompatan Ijtihad Muhammadiyah
Tok..! Penetapan Tersangka Pegi Setiawan Kasus Vina Batal Demi Hukum


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]