| Nusantara |
 |
|
| |
| KIN-RI Melaporkan ke Polisi Oknum Mengaku Advokat yang Diduga Tidak Memiliki Legalitas | 2025-02-28 07:17:09 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM : Mengaku sebagai seorang Advokat/Pengacara yang di duga tanpa memiliki legalitas yang sah sebagai Pengacara dan memakai toga di lingkungan Pengadilan Negeri Samarinda, dilaporkan oleh elemen masyarakat R Rizky Noor Natawijaya, selaku Koordinator Agent Staff Khusus Waka KIN-RI (Komite Investigasi Negara Republik Indonesia) d ... Berita Selengkapnya |
| Memakai Toga dan Duduk di Kantin PN Samarinda, Kamto Mengaku sebagai Pengacara | 2025-02-14 02:06:38 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM, Seorang kontraktor yang dikenal bernama Kamto (41) diterlihat memakai toga Pengacara sebagaimana toga yang seperti jubah panjang digunakan Hakim, Jaksa dan Advokat/ Pengacara di saat didalam ruang persidangan. Toga tersebut digunakan Kamto di kantin Pengadilan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) pada, Senin (10/2) d ... Berita Selengkapnya |
| Pemuda Pancasila PAC dan Srikandi Sawah Besar Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran Mangga Dua Selatan | 2025-01-31 19:03:28 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang tertimpa musibah, Pemuda Pancasila Pimpinan Anak Cabang (PAC) dan Srikandi Kecamatan Sawah Besar menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran di Jl. Mangga Besar XIII, Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025)
Aksi sosial ini dilakukan men ... Berita Selengkapnya |
| Tiga Alasan Kenapa Klaim JRP Bangun Pagar Laut Dinilai tak Logis, dari Mana Duit Nelayan? | 2025-01-13 12:57:03 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengakuan dari nelayan yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Nusantara (JRP) terkait pembangunan pagar laut kontradiktif.Pembangunan pagar laut yang disebut mereka dibangun secara swadaya untuk mencegah abrasi justru merusak ekosistem, dan merugikan nelayan.
"Ya sangat kontradiktif. Pernyataan nelayan pada umumnya, pagar l ... Berita Selengkapnya |
| DPR dan Pemerintah Sepakat BPIH 2025 Sebesar Rp 89,4 Juta, Turun Dibandingkan 2024 | 2025-01-07 05:24:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI bersama pemerintah menyepakati Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 1446 hijriah atau 2025 sebesar Rp 89.410.258,79 yang artinya mengalami penurunan dibandingkan setahun sebelumnya
Kesepakatan demikian seperti tertuang saat Komisi VIII melaksanakan rapat kerja bersama Menag Nasaruddin Umar di Kompleks Parlemen, Sena ... Berita Selengkapnya |
| Serba-serbi Isu Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama | 2024-12-26 05:16:11 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepengurusan Nahdlatul Ulama di bawah kepemimpinan Ketua Umum Pengurus Besar NU atau Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya diguncang oleh isu muktamar luar biasa (MLB).
Meski ditolak sejumlah tokoh penting NU, nyatanya rangkaian Pra MLB NU yang diikuti oleh 40 orang telah terlaksana pada 17-21 Desember 2024.
S ... Berita Selengkapnya |
| Sinergi Tanpa Sekat: Kunci Kemajuan Wilayah Metropolitan | 2024-12-19 08:41:03 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Saat ini pemerintah telah menetapkan pengembangan 10 wilayah metropolitan prioritas yang masuk dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN). 10 Wilayah Metropolitan tersebut memiliki tema pengembangannya masing-masing.
Wilayah metropolitan tersebut, antara lain, Mebidangro, Patungraya Agung, Jabodetabekpunjur, Cekungan Bandung ... Berita Selengkapnya |
| Daftar 7 Ruas Tol Baru yang Beroperasi Gratis pada Libur Natal dan Tahun Baru
| 2024-12-15 18:57:27 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM- Jalan tol sepanjang 3.020 km akan beroperasi selama arus lalu lintas Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Dari jumlah tersebut, terdapat tujuh ruas tol sepanjang 120 km yang dibuka fungsional dan tarifnya masih gratis.
Ketua Asosiasi Tol Indonesia (ATI), Subakti Syukur, mengatakan seluruh ruas jalan tol dalam kondisi baik. Bada ... Berita Selengkapnya |
| UU DKJ Sudah Diteken Prabowo, Apa Dampaknya bagi Masyarakat Jakarta? | 2024-12-12 20:39:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Prabowo Subianto meresmikan Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 yang mengatur perubahan nomenklatur jabatan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta alias UU DKJ setelah Pilkada 2024 serentak.
Menurut Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta, Sabtu, ketentuan tersebut tertuang ... Berita Selengkapnya |
| Kisruh Ketum PMI, Jusuf Kalla Laporkan Agung Laksono ke Polisi | 2024-12-10 02:01:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Jusuf Kalla (JK) mengaku sudah melaporkan Agung Laksono ke kepolisian. Penyebabnya, menurut dia, Agung melakukan deklarasi menyatakan didukung oleh mayoritas peserta Munas PMI sebelum penetapan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029.
JK sudah terpilih secara aklamasi menjadi Ketua PMI untuk keempat kali ... Berita Selengkapnya |
|
|
