Nusantara |
|
|
|
Gigih Usir Penjajah dan Dijuluki 'Napoleon der Bataks', Rondahaim Saragih Disebut Layak Jadi Pahlawan Nasional | 2024-10-24 17:36:50 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Pejuang tanah Batak asal Simalungun yang juga Raja Kerajaan Raya, Tuan Rondahaim Saragih Garingging diusulkan kembali agar mendapatkan pengakuan sebagai Pahlawan Nasional dari Pemerintah Indonesia. Usulan itu diperjuangkan lagi oleh masyarakat Sumatera Utara, khususnya para tokoh daerah dari Simalungun, dengan harapan di pem ... Berita Selengkapnya |
Resmi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden RI dan Wakil Presiden RI 2024-2029 | 2024-10-20 19:02:59 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka secara sah dan resmi menjadi Presiden RI dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 usai dilantik dan diambil sumpahnya dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10).
Diketahui, Sidang Paripurna MPR RI dengan ag ... Berita Selengkapnya |
Ditanya soal 'Raja Jawa' yang Disinggung Bahlil, Begini Respons Sri Sultan HB X | 2024-08-24 09:23:45 |
|
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sekaligus Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Sri Sultan Hamengku Buwono X enggan berkomentar soal pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menyinggung Raja Jawa.
Sultan mengatakan dirinya tidak seharusnya berkomentar lantaran dia tidak mengetahui secara per ... Berita Selengkapnya |
PKS Minta Jokowi Lakukan Evaluasi, Tak Sekadar Minta Maaf | 2024-08-02 16:26:07 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan evaluasi usai menyatakan permintaan maaf kepada masyarakat jelang akhir masa jabatan pada 20 Oktober nanti.
Mardani mengapresiasi ucapan permintaan maaf orang nomor satu di Indonesia tersebut. Meski demikian, lanjutn ... Berita Selengkapnya |
Advokat Rakyat, Agussalim SH: Taman Nasional TNKT Togean 'Eco Fasis', Hak Agraria Ulayat Milik Rakyat ! | 2024-07-08 13:36:37 |
|
SULAWESI TENGAH, Berita HUKUM - Pasca Aksi Protes warga di depan kantor Balai Taman Nasional Kepulauan Togean (TNKT), di Desa Pasokan, Kecamatan Walea Besar, Kabupaten Tojo Una-una, Sulawesi Tengah (Sulteng) Rabu, 22 Mei 2024 menjadi perhatian Advokat Rakyat saat dialog dengan perwakilan Pemuda Adat Togean di Kantor Aliansi Masyarakat Adat Nusantar ... Berita Selengkapnya |
Obat yang Beredar di Masyarakat Harus Terjamin Keamanan dan Kelayakannya | 2024-06-25 18:21:43 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyoroti persoalan pengawasan terhadap peredaran obat. Menurutnya masih ada peredaran obat ilegal di Indonesia disebabkan oleh tingkat pengawasan yang masih lemah. Ia menegaskan agar obat yang beredar di masyarakat harus terjamin keamanan dan kelayakannya.
"Kalau kita berbi ... Berita Selengkapnya |
Muhammadiyah Konsisten Membela Palestina dari Dulu Hingga Kini | 2024-06-11 17:46:03 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Bidang Tabligh Global dan Kerja Sama Majelis Tabligh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Fahmi Salim ingatkan peran Muhammadiyah membantu Rakyat Palestina tidak baru-baru ini saja.
Sebab sejak sebelum ramai diperbincangkan oleh media sosial sekarang, Muhammadiyah melalui tokoh-tokohnya ikut berperan menjadi delegasi p ... Berita Selengkapnya |
Korlantas Polri Resmi Terbitkan SIM C1 untuk Pengendara Motor 250 cc | 2024-05-27 21:47:17 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi menerbitkan Surat Izin Mengemudi (SIM) jenis C1 bagi pengendara sepeda motor dengan kapasitas mesin 250 cc hingga 500 cc. Peresmian SIM jenis C1 ini diluncurkan di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) Polda Metro Jaya di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat, Senin (2 ... Berita Selengkapnya |
Dewan Pers Kritik Draf RUU Penyiaran: Memberangus Pers dan Tumpang Tindih | 2024-05-12 23:39:57 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Pers mengkritik draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran terbaru. Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers Yadi Hendriana menganggap RUU tersebut berbahaya bagi kebebasan pers dan tumpang tindih dengan UU Pers.
"Dalam draf yang kami terima sebagai bahan rapat Baleg (Badan Legislasi DPR) 27 Maret 202 ... Berita Selengkapnya |
Mudik Lebaran 2024, Korlantas: 429 Orang Meninggal Akibat Kecelakaan | 2024-04-16 21:32:39 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas) Polri mencatat sebanyak 429 korban meninggal dunia akibat kecelakaan selama periode arus mudik dan balik Lebaran 2024.
Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan menyampaikan jumlah tersebut turun 17% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 519 orang yang meninggal dunia.
"[Orang] me ... Berita Selengkapnya |
|
|