| Politik |
 |
|
| |
| PDIP: Pangkalan militer asing bertentangan dengan kehendak sejarah pembentukan RI | 2026-06-02 11:42:30 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa keberadaan pangkalan militer asing di Indonesia bertentangan dengan kehendak sejarah pembentukan Republik Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Hasto saat memberikan amanat dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Masjid ... Berita Selengkapnya |
| PDIP persilakan Jokowi keliling Indonesia: Tunjukkan ijazah asli! | 2026-05-30 19:56:09 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat, menanggapi soal keinginan Presiden Ketujuh RI, Joko "Jokowi" Widodo kembali blusukan ke berbagai daerah dalam waktu dekat.
Partai berlambang kepala banteng moncong putih itu mempersilakan Jokowi menjalankan kegiatan tersebut. Dia memastikan, PD ... Berita Selengkapnya |
| Akademikus kritik narasi optimisme pemerintah: Jauh dari realitas, minim empati | 2026-05-21 09:15:28 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah dinilai terjebak dalam gelembung narasi optimisme yang tidak relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah yang menyentuh angka Rp 17.700 per dolar AS dan lonjakan harga kebutuhan pokok, pemerintah justru dinilai lebih sibuk menjaga citra ketimbang merespons kesulitan n ... Berita Selengkapnya |
| Kapolri Sebut Potensi Muncul 'Matahari Kembar' Jika Polri Tidak Dibawah Langsung Presiden | 2026-01-27 11:55:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyebut, bakal ada potensi munculnya 'matahari Kembar' dalam rantai komando jika posisi Polri tidak berada langsung dibawah Presiden. Hal itu diungkap Kapolri Listyo Sigit dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama para Kapolda se In ... Berita Selengkapnya |
| Ormas Gerakan Rakyat Luncurkan KTA, Anies Baswedan Jadi Anggota Pertama | 2025-12-18 00:09:51 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - ORGANISASI masyarakat atau ormas Gerakan Rakyat meluncurkan kartu tanda anggota (KTA) pada Rabu, 17 Desember 2025. Mantan calon presiden Anies Baswedan, yang didapuk sebagai tokoh yang menginspirasi Gerakan Rakyat, menjadi anggota pertama ormas ini.
Ketua Umum Gerakan Rakyat Sahrin Hamid berujar masyarakat umum kini bisa ... Berita Selengkapnya |
| Kepengurusan Partai Ummat Kubu Amien Rais 'Digugat' Para Kader Sendiri | 2025-10-18 08:36:50 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepengurusan baru Partai Ummat di bawah kendali Ketua Majelis Syuro Amien Rais kini tengah "digoyang" oleh kadernya sendiri. Sejumlah pengurus wilayah dan kader senior partai resmi menggugat Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum tentang pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta kepengurusan ba ... Berita Selengkapnya |
| Alasan Mahfud MD Terima Permintaan Prabowo Gabung dengan Komisi Reformasi Kepolisian | 2025-09-24 08:11:21 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan alasan dirinya menerima permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung dengan Komisi Reformasi Kepolisian.
Hal tersebut disampaikan Mahfud dalam video berjudul "Mahfud MD soal Menko Polkam & Reformasi Polri" yang diungga ... Berita Selengkapnya |
| Pengurus Partai Ummat Yogyakarta Buang Kartu Anggota ke Tong Sampah | 2025-06-03 07:13:38 |
 |
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Pengurus Partai Ummat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar aksi membuang kartu tanda anggota atau KTA mereka ke tong sampah di Yogyakarta, Senin 2 Juni 2025.
Aksi buang KTA itu sebagai pernyataan sikap para pengurus partai besutan Amien Rais tersebut bahwa mereka telah keluar, membubarkan diri dan juga mundur ber ... Berita Selengkapnya |
| Eks Juru Bicara Kecam Amien Rais soal Penetapan Sepihak Ketua Umum Partai Ummat | 2025-02-28 08:34:37 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Eks juru bicara Partai Ummat Mustofa Nahrawardaya menyebut penetapan sepihak Ridho Rahmadi sebagai ketua umum tanpa forum legal membuat partainya bercorak partai dinasti. Ridho ditetapkan sebagai ketua umum oleh Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais yang merupakan mertuanya sendiri.
"Partai yang diklaim sebagai mili ... Berita Selengkapnya |
| Megawati Soekarnoputri: Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Tunda Dulu Retreat di Magelang | 2025-02-21 19:10:39 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menginstruksikan agar para kepala daerah dari partainya menunda perjalanan menuju agenda Retreat di Akademi Militer, Magelang setelah pelantikan kepala daerah. Instruksi ini sebagai respons dari penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI- ... Berita Selengkapnya |
|
|
