| Politik |
 |
|
| |
| Setelah Ari Kuncoro Mundur Dari BRI, PKS Minta Statuta UI Dikembalikan Pada Naskah Lama | 2021-07-23 04:50:51 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Keputusan Rektor Universitas Indonesia, Prof. Ari Kuncoro, mundur dari jabatan Wakil Ketua Komisaris/Independen BRI, diapresiasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Ketua Departemen Politik DPP PKS, Nabil Ahmad Fauzi memandang sikap Ari Kuncoro yang memilih mundur dari jabatan di bank BUMN itu sebagai bukti kesadaran akan pe ... Berita Selengkapnya |
| Alvin Lie Berandai-andi Jokowi Bisa Gesit Tangani Covid-19 Seperti Menangani Rangkap Jabatan Rektor UI | 2021-07-21 15:18:13 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kebijakan Presiden Joko Widodo dalam menanganai pandemi Covid-19 di Tanah Air dinilai belum maksimal.
Pemerhati pelayanan publik, Alvin Lie mengatakan, apabila sejak awal Presiden Jokowi secara tegas menanganai pandemi, maka keadaan hari ini akan jauh lebih baik.
Mantan anggota Ombudsman RI itu pun membandingkan penang ... Berita Selengkapnya |
| Jokowi Bicara Wajib Masker, Demokrat: Gagasan Anda untuk Selamatkan Rakyat Apa? | 2021-07-19 04:58:06 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Seruan Presiden Joko Widodo agar seluruh masyarakat menggunakan masker yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu malam (18/7) dinilai minim solusi.
Menurut politisi Partai Demokrat, Rachland Nashidik, yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini adalah gagasan konkret dalam menyelesaikan pandemi sejak aw ... Berita Selengkapnya |
| Sindir Video Lama Ade Armando dan Denny Siregar, RR: Pantas Science Diabaikan Pemerintah, Kepincut Sama Dukun Voodoo | 2021-07-18 19:52:43 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Beragam denial yang dilakukan pemerintah di awal pandemi Covid-19 masuk Indonesia tidak lepas dari peran serta sejumlah influencer yang memberi dukungan.
Di mana kala itu, sebaran Covid-19 dianggap sebatas isu belaka dan berpotensi menggangu pariwisata tanah air serta perekonomian nasional.
Kini di saat Covid-19 terus ... Berita Selengkapnya |
| Penyakit Lama Para Menteri Kambuh Lagi | 2021-07-18 17:10:29 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyayangkan pola komunikasi yang buruk kambuh lagi diperlihatkan oleh para menteri di dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pasalnya, para menteri Kabinet Indonesia Maju terkesan memiliki pandangan dan kebijakan berbeda yang sampai ke masyarakat, khususnya dal ... Berita Selengkapnya |
| dr Tirta Kritik Akun COVID-19 Banten, Gubernur: Kurang Kerjaan, Turun ke Lapangan! | 2021-07-17 15:00:18 |
 |
BANTEN, Berita HUKUM - Akun informasi COVID-19 milik Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten kembali mendapat kritik karena melulu menampilkan wajah gubernur dan wakil gubernur. Setelah sebelumnya direspons netizen, kali ini kritikan muncul dari dr Tirta.
Di akun youtubenya, dr Tirta membandingkan akun Dinkes mulai dari DKI Jakarta, Yogyakarta, ... Berita Selengkapnya |
| Dua Menteri Pelesiran di Tengah Pandemi, Relawan Jokowi: Segera Mengundurkan Diri, Dan Layak untuk Dicopot | 2021-07-16 02:00:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dua pembantu Presiden Joko Widodo, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Perdagangan M. Lutfi pelesiran ke Amerika Serikat.
Dalam foto dan video yang beredar di media sosial, keduanya tampak sumringah dan tidak mengenakan masker. Bahlil dan Lutfi juga ditemani Ketua Umum BPP Hipmi, Mardani H. Maming, dan mantan a ... Berita Selengkapnya |
| Henry Indraguna Kini Menjadi Tenaga Ahli Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar | 2021-07-14 20:23:16 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Pengurus Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957, Dr (Cand) Adv.K.P Henry Indraguna, SH.MH. kini menjadi staf Tenaga Ahli (TA) Anggota DPR RI atas nama Dave Akbarshah Fikarno, ME dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar).
Dave Akbarshah Fikarno merupakan anggota DPR A-297, asal daerah pemilihan Jawa Barat VIII. Dave put ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Hendaknya Tidak Berbisnis Vaksin dengan Rakyat | 2021-07-12 11:56:21 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sementara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, sambungnya, secara tiba-tiba menerbitkan Permenkes 19/2021 sebagai perubahan kedua Permenkes 10/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi.
Dalam Permenkes 19/2021 diatur vaksinasi gotong royong bisa diberikan kepada individu dan biaya dibebankan kepada yang bersangkutan atau vaksi ... Berita Selengkapnya |
| Ketua DPP PKS: Penanganan Covid-19 Lamban, Perekonomian Makin Terancam | 2021-07-10 16:49:47 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati menyoroti turunnya kelas Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah ke bawah (lower middle income country) dari sebelumnya negara berpendapatan menengah atas (upper middle income country) berdasar berdasar data World Bank.
Menurut anggota DPR RI Komisi XI ini In ... Berita Selengkapnya |
|
|
