| Politik |
 |
|
| |
| Bukhori Yusuf Kritisi Peningkatan Utang di Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf | 2021-10-26 07:19:31 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI Bukhori Yusuf mengkritik sikap pemerintah yang kukuh mengerjakan sejumlah megaproyek seperti pembangunan sepur cepat Jakarta-Bandung dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan di tengah kondisi pandemi. Akibatnya, anggaran negara turut terbebani oleh proyek mercusuar yang semestinya bukan proritas. Kon ... Berita Selengkapnya |
| Syarief Hasan: Empat Pilar Adalah Modal Pokok Bagi Setiap Warga Negara Indonesia | 2021-10-23 00:09:44 |
 |
JAKARTA, Beita HUKUM - Wakil Ketua MPR Dr. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA, mengungkapkan Empat Pilar MPR merupakan salah satu modal untuk mempertahankan keutuhan, persatuan, dan kesatuan negara Republik Indonesia. Empat Pilar MPR adalah modal pokok bagi setiap warga negara Indonesia.
"Salah satu tugas MPR adalah melakukan sosialisasi Empat Pilar MPR ... Berita Selengkapnya |
| 2 Tahun Jokowi-Maruf, Indonesia Tidak Baik-baik Saja | 2021-10-21 05:14:45 |
 |
BANDUNG, Berita HUKUM - Kegelisahan yang dirasakan selama dua tahun periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang kini didampingi Wakil Presiden Maruf Amin, disampaikan ratusan mahasiswa yang terhimpun dalam Poros Revolusi Mahasiswa Bandung (PRMB), Rabu (20/10).
Korlap Aksi PRMB, Ilyasa Ali Husni mengatakan, aksi kali ini merupakan upaya ... Berita Selengkapnya |
| Sederet Fakta Soal Banteng Vs Celeng di PDIP | 2021-10-18 07:37:51 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - PDIP diwarnai polemik internal gara-gara makin banyak kadernya yang mulai menyuarakan nama Ganjar Pranowo sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024.
1. Istilah 'celeng' dilontarkan oleh Ketua DPD PDIP Jateng Bambang 'Pacul' Wuryanto untuk menyebut sesama kader yang sudah berani menyuarakan nama Ganjar Pranowo sebagai kand ... Berita Selengkapnya |
| Mayoritas Publik Belum Membutuhkan Amandemen UUD 1945 | 2021-10-14 10:33:43 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Perlu masukan dari berbagai pihak untuk mendapat gambaran kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya, sebelum memutuskan pembahasan wacana amandemen UUD 1945. Hasil survei Indikator menyebutkan sebagian besar masyarakat belum membutuhkan amandemen.
"Merespon wacana amandemen yang berkembang saat ini, kami melibatkan lembaga s ... Berita Selengkapnya |
| Demokrat Minta Presiden Jelaskan Alasan APBN Boleh Digunakan untuk Proyek Kereta Cepat | 2021-10-11 23:25:32 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kebijakan Presiden Joko Widodo yang memutuskan agar pendanaan pembangunan infrastruktur transportasi kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi bukti ada ketidakberesan dalam proyek tersebut
"Seharusnya non-APBN, mengapa menjadi (pakai) APBN? Sepanjang pertanyaan-pertany ... Berita Selengkapnya |
| Pancasila Hadir Karena Kenegarawanan Para Pendiri Bangsa | 2021-10-09 19:31:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia, hadir karena kenegarawanan pada pendiri bangsa yang sangat kuat. Keinginan mereka untuk menghadirkan Pancasila sebagai bentuk utuh keberagaman Indonesia, sudah terlihat sejak awal perumusan Pancasila itu sendiri.
An ... Berita Selengkapnya |
| HNW Apresiasi Penolakan MA Terhadap Kasasi Jaksa, Pada Kasus HRS DI Petamburan | 2021-10-08 10:20:40 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mengapresiasi putusan Mahkamah Agung (MA), menolak permohonan kasasi Jaksa atas vonis terhadap Habib Rizieq Shihab (HRS) dan beberapa mantan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) dalam kasus kerumunan Petamburan. Hidayat berharap putusan MA yang mengedepankan keadilan hukum ini ... Berita Selengkapnya |
| Khawatir Presiden Terpilih Bukan Orang Indonesia Asli, Guru Honorer SMK Uji UU Pemilu | 2021-10-06 14:49:12 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) pada Selasa (5/10/2021). Permohonan yang teregistrasi Nomor 50/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Herifuddin Daulay yang berprofesi sebagai Guru Honorer SMK dari Dumai. Sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra dengan did ... Berita Selengkapnya |
| Bamsoet: MPR RI Serap Wacana Utusan Golongan Kembali Sebagai Anggota MPR RI | 2021-10-05 15:30:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menuturkan setelah empat kali amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), turut membawa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Termasuk perubahan sistem dan lembaga perwakilan politik di Parlemen, khususnya di lembaga MPR RI.
"Sebelum ama ... Berita Selengkapnya |
|
|
