| Politik |
 |
|
| |
| Pemerintah Diminta Tidak Bubarkan BATAN dan LAPAN | 2021-05-05 23:13:50 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Pemerintah tidak membubarkan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dan Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN) untuk digabungkan dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Jika pembubaran itu dilakukan, menurutnya pemerintah dapat dianggap melanggar Undang-Undang Nomo ... Berita Selengkapnya |
| Ketua Umum Partai Ummat Tegaskan IT dan AI Dapat Bangun Karakter Bangsa | 2021-05-04 00:41:30 |
 |
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Perkembangan Information technology (IT) dan Artificial Intelligence (AI) disebut dapat memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa asalkan diterapkan dengan maksimal.
Demikian diungkapkan Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi dalam pidato pertamanya yang disiarkan secara daring, Ahad (2/5) malam.
"Dalam proyeksi jang ... Berita Selengkapnya |
| Memperingati Hardiknas, Presiden PKS Desak Pemerintah Gratiskan Wifi untuk Satu RT | 2021-05-03 14:04:55 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Webinar dalam rangka memperngati Hari Pendidikan Nasional pada Ahad, (4/5) acara terbut mengusung tema Quo Vdis Pendidikan Indonesia.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam sambutannya mengatakan banyaknya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah untuk ranah pendidikan dis ... Berita Selengkapnya |
| Menkopolhukam Mafhud MD Ucapkan Selamat atas Deklarasi Kelahiran Partai Ummat | 2021-05-02 23:51:31 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD angkat bicara mengenai Partai Ummat yang baru saja dideklarasikan Amien Rais.
Eks Ketua Mahkamah Konstitusi ini berharap Partai Ummat bisa menjadi contoh baik dalam proses demokrasi di tanah air. Selain itu, dirinya pun tak lupa menyampaikan ... Berita Selengkapnya |
| Rizal Ramli Deja Vu, Khawatir Jokowi Nyungsep Dirayu Sri Mulyani | 2021-05-01 23:56:19 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Deja Vu, seakan pernah terjadi dan atau dialami. Itulah yang sedang dirasakan ekonom senior DR. Rizal Ramli demi menyaksikan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo terkait utang luar negeri yang dimotori Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Kegemaran Sri Mulyani menumpuk utang dinilai semakin menjadi-jadi. Belakangan, Sri M ... Berita Selengkapnya |
| Lukas Enembe Minta Pemerintah Pusat Kaji Ulang Soal Penetapan KKB Papua sebagai Teroris | 2021-04-30 19:07:11 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Gubernur Papua Lukas Enembe meminta pemerintah pusat mengkaji ulang soal penetapan atau pemberian label Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai teroris. Lukas khawatir pemberian label itu akan memberi stigma negatif terhadap masyarakat Papua.
"Hal ini ditakutkan akan memunculkan stigmatisasi negatif yang baru bagi warg ... Berita Selengkapnya |
| Amien Rais Deklarasi Berdirinya Partai Ummat, Ini Susunan Pengurusnya.. | 2021-04-29 19:46:35 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Ketua MPR-RI, yang kini menjadi Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais mendeklarasikan kelahiran Partai Ummat, yang ditayangkan melalui akun YouTube Amien Rais Official pada, Kamis (29/4).
"Atas nama para pendiri, para pimpinan, para kader, dan anggota Partai Ummat, pada tanggal 17 Ramadhan 1442 Hijriah berte ... Berita Selengkapnya |
| PKS-PKB Sinergi Wujudkan Islam Rahmatan Lil 'aalamin di Indonesia | 2021-04-29 03:18:51 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melanjutkan Silaturahim Kebangsaan dengan bertandang ke kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (28/4/2021). Presiden PKS Ahmad Syaikhu yang langsung memimpin delegasi DPP PKS diterima oleh Ketua Umum PKB Ahmad Muhaimin Iskandar dan jajaran.
Ahmad Syaikhu mengungkapkan, PKS dan PKB bersinergi untuk m ... Berita Selengkapnya |
| Ahmad Basarah: Rata-rata di Indonesia Tiap Bulan Terjadi Dua Kali Aksi Teror | 2021-04-28 06:05:49 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengingatkan radikalisme dan bom bunuh diri yang melibatkan generasi millenial, terjadi paska dibubarkannya Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) dan hilangnya materi Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dari kalangan Pelajar, mah ... Berita Selengkapnya |
| Wakil Ketua MPR RI Dorong Pemerintah Tegas dalam Membatasi WNA Masuk ke Indonesia di Masa Pandemi | 2021-04-24 15:10:34 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendorong Pemerintah agar lebih tegas dalam pembatasan warga negara asing yang masuk ke Indonesia. Pasalnya, beberapa negara melaporkan lonjakan serius dari Pandemi Covid-19 di negaranya masing-masing.
Syarief Hasan pun meminta ketegasan Pemerintah untuk melaku ... Berita Selengkapnya |
|
|
