| Pemilu |
 |
|
| |
| Penerbitan Perppu Akan Lebih Cepat Dibanding Revisi UU Pemilu | 2022-07-02 15:58:54 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dirasa lebih cepat ketimbang revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Mengingat tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai.
"Kalau mau cepat, dan ini kan perubahannya sudah tahu dan sudah p ... Berita Selengkapnya |
| Peluncuran Tahapan Pemilu 2024 Bukti Tidak Ada Penundaan | 2022-06-15 12:50:54 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menghadiri Peluncuran Tahapan Pemilu 2024 yang dihelat Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya, dimulainya tahapan Pemilu 2024 per hari ini adalah bukti tidak ada lagi ruang bagi wacana penundaan Pemilu.
Hal itu disampaikan Puan saat memberi kata sambutan dalam Peluncuran Tahapan Pemil ... Berita Selengkapnya |
| Pimpinan DPR dan KPU Sepakat Anggaran Pemilu Rp76,6 Triliun | 2022-06-07 00:10:00 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pimpinan DPR RI dipimpin langsung Ketua DPR RI (H.C) Puan Maharani menggelar audiensi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membahas mengenai persiapan pelaksanaan Pemilu 2024. Sejumlah hal pun disoroti, termasuk mengenai efektivitas anggaran pesta demokrasi itu. DPR bersama pemerintah dan penyelenggara Pemilu pun telah m ... Berita Selengkapnya |
| Dukungan Presiden untuk KPU, Sukseskan Tahapan Pemilu 2024 | 2022-06-02 09:02:30 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari, Anggota KPU RI August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, Idham Holik, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap bersama Sekjen KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno, pada Senin (30/5) pagi mendatangi Istana Merdeka, Jakarta untuk beraudiensi dengan Presiden RI Joko Wi ... Berita Selengkapnya |
| Pimpinan DPD dan Partai Bulan Bintang Uji Ketentuan Ambang Batas Capres | 2022-05-09 04:19:01 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menguji ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Aa Lanyalla M. Mattalitti, Nono Sampono, Mahyudin, Sultan Baktiar ... Berita Selengkapnya |
| HNW: Kejagung Harus Usut Perusahaan Sawit Yang Sponsori Penundaan Pemilu | 2022-05-02 21:29:55 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA menyatakan, MPR tak pernah luput dari tugasnya mengawal Konstitusi. Juga mewaspadai dan menolak masuknya kepentingan oligarki dengan berbagai daya dan upaya untuk melanggengkan kepentingan oligarkhis mereka dengan penunda ... Berita Selengkapnya |
| Nelayan Halmahera Tengah Protes Anggaran Pemilu Mahal Rp.110,4 Triliun | 2022-04-19 15:48:27 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah hendaknya memerhatikan kondisi ekonomi masyarakat saat membahas dan memutuskan anggaran pemilu bersama DPR dan KPU.
Pasalnya, saat ini ekonomi masyarakat masih terdampak pandemi. Sebagian besar warga kelas bawah khususnya di pelosok daerah sangat butuh bantuan pemerintah, terlebih di tengah lonjakan harga-harga ... Berita Selengkapnya |
| Komisi II Tegaskan Pemilu Serentak Dilaksanakan 14 Februari 2024 | 2022-04-14 05:29:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan, Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum menegaskan kembali bahwa hari pemungutan suara Pemilihan Umum Serentak adalah Rabu, 14 Februari 2024.
"Dan hari pemu ... Berita Selengkapnya |
| Guspardi Minta Mendagri Klarifikasi Wacana Jabatan Presiden 3 Periode | 2022-04-06 14:05:36 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta klarifikasi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait Silaturahmi Nasional (Silatnas) Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) tentang wacana jabatan Presiden Jokowi 3 periode. Dikatakannya, silatnas itu mendapat sorotan dari masyarakat luas, lan ... Berita Selengkapnya |
| HNW Tolak Manuver APDESI Soal Dukungan 3 Periode | 2022-04-03 13:53:26 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mengingatkan sesudah simulasi penyelenggaraan Pemilu 14/2/2024, sesuai keputusan bersama antara KPU, Pemerintah dan DPR pada 24/1/2022, mestinya manuver yang dilakukan adalah mendukung agar Keputusan KPU yang konstitusional ... Berita Selengkapnya |
|
|
