Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    EkBis
 
Anggota DPR Rieke Janji Perjuangkan Jaminan Kesehatan dan Hari Tua bagi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya | 2023-01-31 11:10:52

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mengatakan, pihaknya akan memperjuangkan jaminan kesehatan dan jaminan hari tua bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya. Hal itu disampaikan Rieke saat memberikan motivasi dalam acara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) 'Pelepasan 410 PMI Program Govern ...

Legislator Sesalkan Tambahan PMN Rp3,2 T untuk Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung | 2023-01-19 00:08:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menyesalkan adanya tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp3,2 triliun ke proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Suryadi menjelaskan, total PMN Rp 7,3 triliun yang digelontorkan pemerintah untuk proyek KCJB ini berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Adapun SAL i
...

Legislator Minta Pemerintah Turunkan Harga BBM Bersubsidi Agar Inflasi Terkendali | 2023-01-12 00:30:42

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Pemerintah menurunkan harga BBM bersubsidi agar inflasi tahun 2023 tidak melonjak. Mulyanto menyebut, nilai inflasi yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) pekan lalu cukup mengkhawatirkan. Karena itu Pemerintah perlu serius mengendalikan agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan ...

Legislator Pertanyakan Wacana Gratis Royalti Hilirisasi Batu Bara pada Perppu Cipta Kerja | 2023-01-09 12:32:21

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menanggapi sikap pemerintah yang ingin menggratiskan royalti hilirisasi batu bara yang tercantum dalam salah satu pasal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja. Menurut Mulyanto, berdasarkan pengalaman sebelumnya, harusnya Pemerintah memberlakukan tarif royalti pro ...

Wacana Kenaikan Tarif KRL, SJP: Orang Malah Beralih ke Kendaraan Pribadi & Berpotensi Sebabkan Kemacetan | 2022-12-31 15:34:04

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama merespon rencana pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Commuter Line tahun depan dengan melakukan penyesuaian sistem pembayaran. Menurutnya, kebijakan yang akan dikeluarkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bisa berdampak orang beralih menggunakan kendaraan pribadi.

"Saya
...

Tergolong Barang Mewah, Perlu Tinjau Ulang Insentif bagi Kendaraan Listrik | 2022-12-16 19:39:07

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati meminta pemerintah untuk meninjau ulang pemberian insentif bagi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Diketahui, dengan dalih percepatan adopsi KBLBB itu, pemerintah telah mengucurkan berbagai insentif yang tersebar di berbagai sektor. Mulai da ...

APBN Defisit Akibat Pembayaran Subsidi Energi, Sugeng Suparwoto: Konsekuensi Pemerintah | 2022-12-02 14:08:12

JAKARTA, Berita HUKUM - Negara-negara ekonomi terkuat di dunia yang tergabung dalam G20 sepakat untuk merasionalisasi dan bahkan menghapus subsidi energi fosil, termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM). Komitmen tersebut tertuang dalam hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada 16 November 2022 berupa G20 Bali Leaders' Declaration. Namun alih- ...

Beda Data Stok Bulog dan Kementan, Johan Rosihan Tolak Impor Beras | 2022-11-28 15:52:47

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menegaskan wacana opsi impor beras mesti dihentikan. Kebijakan ini menimbulkan polemik lantaran data stok beras antara yang dimiliki Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Kementerian Pertanian (Kementan) berbeda.

"Saya menolak wacana impor beras yang diutarakan Bulog. Sebab, klaim data
...

Legislator Sayangkan Minimnya Kajian Mengenai Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung | 2022-11-11 16:22:38

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Rafli menyayangkan tidak maksimalnya kajian yang dilakukan sehingga menyebabkan pembengkakkan biaya atau cost overrun dalam proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Padahal menurutnya, proyek tersebut sudah menelan anggaran yang sangat besar, yakni Rp 114 triliun.

"Saya tidak mau mengatakan
...

Twitter akan PHK Massal Setelah Elon Musk Membelinya - Siapa Pucuk Pimpinan yang Dipecat? | 2022-11-05 05:34:19

MERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Twitter mengatakan akan memberi tahu stafnya pada hari Jumat tentang status kepegawaiannya menyusul pengambilalihan perusahaan itu oleh Elon Musk.

Twitter mengatakan akan memberi tahu stafnya pada Jumat tentang apakah mereka akan dipecat setelah Elon Musk mengambil alih perusahaan itu.

Dalam email internal,
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Tolak Usulan Kenaikan Biaya Haji, Fadli Zon Minta Audit Khusus BPKH dan Dana Haji
Polri dan Bea Cukai Teken PKS Pengawasan Lalu Lintas Barang Masuk RI, Cegah Kejahatan Transnasional
Bentrok TKA China di Morowali, Komisi VII Minta Izin PT GNI Dicabut
Kuota Haji 2023 Sebanyak 221 Ribu, Tidak Ada Pembatasan Usia
BPH Migas dan Polri Berhasil Ungkap Kasus Penyalahgunaan Distribusi BBM Subsidi 1,42 Juta Liter
Operasi Sikat Jaya 2022 Polda Metro dan Polres Jajaran: 112 Tindak Kriminal Diungkap, 168 Pelaku Jadi Tersangka
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Bareskrim Polri Rilis Pemulangan DPO Peredaran Gelap Narkoba 179 Kg Sabu dari Malaysia, AA Juga Ternyata Pedagang Ikan
Diungkap! Dugaan Menteri Kader Partai PDIP Terlibat Mafia Tambang, Korbankan Kader Partai?
Anggota DPR Rieke Janji Perjuangkan Jaminan Kesehatan dan Hari Tua bagi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya
Saleh Daulay Pertanyakan Kinerja BPKH Mengelola Dana Haji
Tolak Usulan Kenaikan Biaya Haji, Fadli Zon Minta Audit Khusus BPKH dan Dana Haji


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]