| EkBis |
 |
|
| |
| Menperin Harus Serius Kendalikan Harga Minyak Goreng Curah | 2022-05-13 06:45:59 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mempertanyakan kinerja Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam mengendalikan harga minyak goreng (migor) curah. Sebab, harga migor curah di pasaran masih tinggi meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya. Politisi Part ... Berita Selengkapnya |
| Rofik Hananto Sesalkan Ketidakkonsistenan Pemerintah Tetapkan Kebijakan Minyak Goreng | 2022-05-02 20:31:11 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto menyesalkan ketidakkonsistenan pemerintah dalam menetapkan kebijakan terkait upaya menjamin ketersediaan minyak goreng dan menstabilkan harga minyak goreng curah sebesar Rp14.000 per liter.
"Yang pertama dari segi konten yaitu berbagai ralat tentang isi kebijakan, terutama apa saja ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Larang Ekspor CPO, Rudi Hartono: Harga Sawit Anjlok, Petani Jadi Serba Salah | 2022-05-01 21:02:45 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kebijakan Presiden Joko Widodo melarang ekspor crude palm oil (CPO) dan minyak goreng per 28 April 2022 menuai pro dan kontra. Meski tujuannya menjaga kestabilan minyak goreng dalam negeri, namun larangan itu berdampak negatif pada petani sawit. Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengaku, saat ini harga Tanda Buah ... Berita Selengkapnya |
| Soal Minyak Goreng, Pengamat Sebut Tidak Ada Masalah dalam Undang-Undang Tetapi Permendag-nya | 2022-04-24 23:07:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengamat ekonomi Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi mengungkapkan, dirinya tidak melihat adanya masalah dalam peraturan perundang-undangan terkait persoalan kenaikan minyak goreng. Masalah itu, lanjut dia, justru muncul dari Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang sering kali berubah dan implementasinya tida ... Berita Selengkapnya |
| Tanggapi Pernyataan Menkeu Soal Utang, Wakil Ketua MPR : Utang Semakin Tinggi Sangat Membebani Rakyat | 2022-04-19 02:36:26 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyayangkan pernyataan Menteri Keuangan yang tidak solutif menganggap utang Indonesia sebesar dalam jumlah besar masih dalam kondisi aman. Pasalnya, utang lndonesia kini semakin menumpuk dan pertama kalinya mencapai Rp.7.000 Triliun.
Dalam Laporan Kementerian ... Berita Selengkapnya |
| Kemenparekraf Luncurkan 'ICEFF 2022', Akselerasi Industri Halal Ekraf Indonesia | 2022-04-12 20:40:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meluncurkan Islamic Creative Economy Founders Fund (ICEFF) 2022. sebuah program yang mempertemukan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya industri halal di subsektor kuliner, kriya, aplikasi, dan modest fashion untuk mendapatkan d ... Berita Selengkapnya |
| Gaskita Pintar Siap Layani 154.000 Jargas Rumah Tangga di DKI Jakarta | 2022-04-10 12:26:39 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - PT PGN Tbk selaku Subholding Gas Pertamina menargetkan dapat membangun 154 Ribu Sambungan Gas rumah tangga di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2022 melalui produk Gaskita Pintar, dengan harga Rp 10.000 per M3 (meter kubik).
Pelanggan akan mendapatkan kelebihan dari Gaskita Pintar berupa gratis biaya instalasi pipa gas menu ... Berita Selengkapnya |
| Pinjol dan E-Wallet Dikenakan Pajak Mulai 1 Mei 2022 | 2022-04-07 15:19:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menetapkan ketentuan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyelenggaraan inovasi digital bidang jasa keuangan alias financial technology (fintech), yang berlaku mulai 1 Mei 2022. Layanan ini meliputi mulai dari pinjam online (pinjol) hingga dompet dig ... Berita Selengkapnya |
| Rekor Baru, Utang Pemerintah Jokowi Kini Tembus Rp 7.000 Triliun | 2022-04-01 09:02:34 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Utang pemerintah di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membengkak. Dikutip dari laman APBN KiTa Kementerian Keuangan terbaru atau per 28 Februari 2022, utang pemerintah sudah menembus Rp 7.014,58 triliun.
Utang tersebut bertambah cukup signifikan apabila dibandingkan posisi utang pemerintah pada sebulan sebelumnya ... Berita Selengkapnya |
| Marak Investasi Bodong, Rudi Hartono Minta Bappebti Segera Bertindak | 2022-03-30 14:17:11 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Maraknya kasus penipuan investasi bodong melalui aplikasi trading membuat Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun geram. Sejumlah aplikasi seperti Binomo, Quotex maupun Fahrenheit diduga telah merugikan masyarakat hingga Rp5 triliun. Menurutnya masih banyak aplikasi investasi bodong yang diduga berkedok perjudian masih ... Berita Selengkapnya |
|
|
