| Opini Hukum |
 |
|
| |
| Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum? | 2026-07-05 08:42:51 |
 |
Oleh: Edy Mulyadi
KASUS DUGAAN ijazah palsu Joko Widodo alias Jokowi sudah bergulir ke pengadilan. Sepertinya bakal seru.
Pertanyaan dan kritik atas selembar kertas bernama ijazah harus diselesaikan lewat pengadilan.
Harusnya kritik berbasis penelitian dibalas dengan argumen dan bukti. Bukan dengan pasal-pasal pidana. Aneh! Tapi, itulah ... Berita Selengkapnya |
| Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara | 2026-06-30 18:10:48 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengadilan menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristet dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.
Nadiem juga dijatuhkan denda Rp sebesar Rp 1 miliar dan tambahan uang pengganti sebesar Rp 809 miliar.
"10 tahun penjara dan denda 1 miliar yang harus dibayar satu bulan dan ... Berita Selengkapnya |
| Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta | 2026-06-29 19:17:38 |
 |
JAKARTA, Berita - Tim Hukum PT. Harmoni Alam Manise (PT HAM) Robert B Keytimu, SH mengatakan upaya melawan penambangan ilegal merupakan sikap yang diambil kliennya selama belum melengkapi seluruh perizinan terkait pertambangan rakyat di Pulau Buru Namlea.
Menurut Robert, tim dari Ditjen Penegakan Hukum Kementerian ESDM (selanjutnya Tim Gakkum) t ... Berita Selengkapnya |
| Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution | 2026-06-29 11:36:32 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Indonesia masih mematangkan lokasi pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) atau International Financial Center (IFC). Kawasan tersebut berpotensi dibangun di dua hingga tiga titik, dengan Bali menjadi kandidat utama.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah masih membahas ... Berita Selengkapnya |
| Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda" | 2026-06-24 13:55:25 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Viral di media sosial video pengakuan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bung Karno (UBK) menerima sogokan berupa uang usai mengikuti aksi demonstrasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Senin (15/6). Pengakuan itu menjadi sorotan dan perbincangan para penghuni jagat maya lantaran dugaan sogoka ... Berita Selengkapnya |
| Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.? | 2026-06-14 18:47:47 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan menyoroti perolehan gelar Doktor (S3) Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol. Agus Suryonugroho. Pasalnya, proses waktu studi untuk menempuh program gelar doktoral diduga tidak sebagaimana mestinya atau cenderung kilat atau relatif singkat.
"Berdasarkan data yang tercan ... Berita Selengkapnya |
| KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan | 2026-06-12 19:01:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Puluhan massa yang tergabung dalam Logis 08 mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk terkait pengadaan layanan notifikasi perbankan. Desakan kepada lembaga antirusuah itu disampaikan saat m ... Berita Selengkapnya |
| Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar | 2026-06-09 08:24:36 |
 |
BANDUNG, Berita HUKUM - Forum Perlindungan Konsumen Emeralda Resort resmi melaporkan Direktur Utama PT Siliwangi Anatha Bumi (SAB), Yana Priatna, ke Polda Jawa Barat, pada Sabtu (6/6). Laporan tersebut terkait dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dalam proyek perumahan The Emeralda Resort di Kabupaten Bandung Barat.
Berdasarkan pen ... Berita Selengkapnya |
| Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu | 2026-06-04 23:04:22 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal - KITAS dan KITAP (Kartu Izin Tinggal Terbatas/Kartu Izin Tinggal Tetap) untuk warga negara asing (WNA). Penetapan tersangka ini dilakukan sete ... Berita Selengkapnya |
| Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat | 2026-06-03 20:52:08 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim tengah dicari keberadaannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI). Pencarian itu dilakukan berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah, pada Selasa (2/6) mala ... Berita Selengkapnya |
|
|
