|
| |
| SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat | 2026-09-06 10:10:09 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, menilai proses hukum kasus penyiraman air keras terhadap pembela HAM Andrie Yunus semakin menunjukkan bahwa negara belum sungguh-sungguh menghadirkan keadilan bagi korban.
Hal tersebut disampaikan Hendardi di Jakarta, Minggu (6/9/2026), menyikapi putusan banding Pengadilan ... Berita Selengkapnya |
| Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga | 2026-08-31 05:55:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ketentuan pidana terkait penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara dalam Pasal 240 dan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Putusan tersebut dibacakan dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Dengan putusan ... Berita Selengkapnya |
| Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar | 2026-08-30 14:14:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kasus dugaan suap yang dikenal publik sebagai perkara 'kardus durian' kembali menjadi sorotan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak memberikan kepastian hukum terkait dugaan keterlibatan pihak lain dalam perkara yang mencuat sejak 2011 tersebut, termasuk terhadap Muhaimin Iskandar yang saat itu menjabat Menteri Tenaga ... Berita Selengkapnya |
| Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum? | 2026-07-05 08:42:51 |
 |
Oleh: Edy Mulyadi
KASUS DUGAAN ijazah palsu Joko Widodo alias Jokowi sudah bergulir ke pengadilan. Sepertinya bakal seru.
Pertanyaan dan kritik atas selembar kertas bernama ijazah harus diselesaikan lewat pengadilan.
Harusnya kritik berbasis penelitian dibalas dengan argumen dan bukti. Bukan dengan pasal-pasal pidana. Aneh! Tapi, itulah ... Berita Selengkapnya |
| Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara | 2026-06-30 18:10:48 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengadilan menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristet dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.
Nadiem juga dijatuhkan denda Rp sebesar Rp 1 miliar dan tambahan uang pengganti sebesar Rp 809 miliar.
"10 tahun penjara dan denda 1 miliar yang harus dibayar satu bulan dan ... Berita Selengkapnya |
| Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta | 2026-06-29 19:17:38 |
 |
JAKARTA, Berita - Tim Hukum PT. Harmoni Alam Manise (PT HAM) Robert B Keytimu, SH mengatakan upaya melawan penambangan ilegal merupakan sikap yang diambil kliennya selama belum melengkapi seluruh perizinan terkait pertambangan rakyat di Pulau Buru Namlea.
Menurut Robert, tim dari Ditjen Penegakan Hukum Kementerian ESDM (selanjutnya Tim Gakkum) t ... Berita Selengkapnya |
| Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution | 2026-06-29 11:36:32 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Indonesia masih mematangkan lokasi pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) atau International Financial Center (IFC). Kawasan tersebut berpotensi dibangun di dua hingga tiga titik, dengan Bali menjadi kandidat utama.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah masih membahas ... Berita Selengkapnya |
| Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda" | 2026-06-24 13:55:25 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Viral di media sosial video pengakuan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bung Karno (UBK) menerima sogokan berupa uang usai mengikuti aksi demonstrasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Senin (15/6). Pengakuan itu menjadi sorotan dan perbincangan para penghuni jagat maya lantaran dugaan sogoka ... Berita Selengkapnya |
| Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.? | 2026-06-14 18:47:47 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan menyoroti perolehan gelar Doktor (S3) Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol. Agus Suryonugroho. Pasalnya, proses waktu studi untuk menempuh program gelar doktoral diduga tidak sebagaimana mestinya atau cenderung kilat atau relatif singkat.
"Berdasarkan data yang tercan ... Berita Selengkapnya |
| KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan | 2026-06-12 19:01:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Puluhan massa yang tergabung dalam Logis 08 mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk terkait pengadaan layanan notifikasi perbankan. Desakan kepada lembaga antirusuah itu disampaikan saat m ... Berita Selengkapnya |
|
|
