Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Peradilan
 
Drama Hukum Tak Berujung, Putusan Final MA Ternyata Dapat Ditambah | 2025-10-18 07:00:42

JAKARTA, Berita HUKUM - Psikiater dr. Mintarsih Abdul Latief Sp.KJ mengatakan, sebelum PT Blue Bird "Go Public", Purnomo sebagai direktur PT Blue Bird Taxi menggugat sesama direktur, yaitu Mintarsih melalui perkara 313/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. Gugatan dilakukan atas nama PT Blue Bird Taxi.

"Sebelum menggugat saya, sesama direktur, namun tidak ada
...

Putusan Kasasi MA Inkracht, Obyek dapat di Eksekusi, Walau Ada Permohonan PK | 2025-08-02 20:58:09

SAMARINDA, Berita HUKUM - Perkara perdata antara Dr. H. Arnansyah, M.Si selaku Pemohon, bersama I Nyoman Sudiana dan Rahol Suti Yaman, melawan Heryono Admaja, Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Samaribda, Camat Samarinda Utara dan Lurah Sempaja Timur, yang terdaftar dengan Perkara Nomor: 131/Pdt G/PN.Smr memasuki tahap eksekusi terhadab obyek, set ...

Terbukti Bersalah, Hakim PN Samarinda Vonis Terdakwa Rahol 1, 6 Tahun Penjara | 2025-05-30 06:46:50

SAMARINDA, Berita HUKUM - Majelis Hakim PN Samarinda yang yang di pimpin Ketua Majelis Hakim Jemmy Tanjung Utama SH MH, dalam sidang agenda pembacaan putusan yang digelar di PN Samarinda ruang sidang Kesuma Atmaja, Rabu (28/5/2025) menjatuhkan vonis kepada Terdakwa Rahol Suti Y (60) selama 1 tahun 6 bulan penjara.

Dalam pertimbangkan amar putusa
...

Diungkap Mintarsih Abdul Latief: Banyak Perusahaan Didirikan Purnomo Prawiro Sudah Bangkrut! | 2025-01-13 16:07:28

JAKARTA, Berita HUKUM - PT Blue Bird yang diketahui menggunakan segala fasilitas dari PT Blue Bird Taksi ternyata, melalui Purnomo Prawiro mendirikan lagi berbagai perusahaan-perusahaan, yang ternyata sudah bangkrut sejak beberapa dekade yang lalu.

Hal itu diungkapkan Dr. Mintarsih Abdul Latief seorang Psikiater dari Fakultas Kedokteran Universi
...

Kritik Regulasi Rokok Elektronik dan Tembakau, UU Kesehatan Diuji | 2024-12-26 00:30:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana untuk memeriksa permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) yang diajukan oleh Astro Alfa Liecharlie. Dalam Perkara Nomor 179/PUU-XXII/2024 ini, Astro mempersoalkan pengaturan terkait produksi dan peredaran produk tembakau serta ro ...

Psikiater Mintarsih Terus Perjuangkan Hak Sahamnya di Blue Bird Hingga ke DPR | 2024-12-07 18:48:44

JAKARTA, Berita HUKUM - Psikiater lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dr. Mintarsih Abdul Latief Sp.KJ mengatakan tekanan terhadapnya tidak akan membuat ia berhenti berjuang untuk mendapatkan kembali haknya, berupa sahamnya di Blue Bird yang diduga dihilangkan.

"Saya digugat Rp140 miliar, tapi sudah banyak yang mengakui gugat
...

PT Damai Putra Group Tolak Eksekusi PN Bekasi, Langkah Tegas Melawan Ketidakadilan | 2024-12-03 18:49:48

JAKARTA, Berita HUKUM - Kuasa hukum PT Hasana Damai Putra (Damai Putra Group) Fajar S. Kusumah SH menyayangkan rencana eksekusi lahan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri (PN) Bekasi ini. Karena dinilainya, bertentangan dengan prosedur hukum berlaku.

Demikianlah hal itu dikatakan kuasa hukum PT Hasana Damai Putra pada saat Press Conferenc
...

Permohonan Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Jampidsus Lanjutkan Penyidikan | 2024-11-26 20:01:00

JAKARTA, Berita HUKUM - Permohonan praperadilan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong terkait statusnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula, kandas sudah. Pasalnya, Majelis Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tumpanuli Marbun menolak permohonannya pada Selasa (26/11).

Berdasarkan putusan
...

Kasasi PTUN Yayasan Trisakti Kubu Nadiem Makarim Ditolak MA, Anak Agung Gde Agung: Secepatnya Pemerintah Eksekusi Putusan | 2024-08-16 03:48:46

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Pembina Yayasan Trisakti Prof Anak Agung Gde Agung merasa lega karena kasus sengketa Yayasan Trisakti menang di tingkat kasasi Mahkamah Agung RI (MA-RI).

"Saya merasa lega, Mahkamah Agung akhirnya menolak kasasi yang diajukan pemerintah terhadap putusan PTUN yang telah memenangkan kami," kata Anak Agung kepada warta
...

Masyarakat hingga Wakil Rakyat Nilai Vonis Bebas Terdakwa 338 dan 351 KUHP Ronald Tannur Cederai Rasa Keadilan | 2024-07-30 17:57:38

JAKARTA, Berita HUKUM - Integritas hakim kembali menjadi sorotan publik setelah Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur menjatuhkan putusan atau memvonis bebas Gregorius Ronald Tannur yakni terdakwa kasus pembunuhan terhadap Dini Sera Afrianti.

Penetapan vonis bebas yang diketuai oleh Majelis Hakim Erintuah Damanik, hakim anggota Mang
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
6 Oknum Polisi Jadi Tersangka Kasus Dugaan Terlibat Pengeroyokan Hingga 2 Matel Tewas di Kalibata
Permohonan PKPU Makon Ditolak, Asianet Menghormati dan Mengapresiasi Putusan Pengadilan Niaga Jakpus
Komisi III DPR Minta Presiden Prabowo Tarik Jabatan Sipil Anggota Polri Aktif Usai Putusan MK
Gubernur Riau Abdul Wahid Jadi Tersangka KPK, Diduga Minta 'Jatah Preman' Rp 7 Miliar dari Nilai "Mark Up" Proyek Jalan
KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
Kasus Ammar Zoni Diduga Ada Kerjasama Petugas Rutan, Komisi XIII DPR: Yang Terbukti Terlibat Bila Perlu Dipecat !
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
6 Oknum Polisi Jadi Tersangka Kasus Dugaan Terlibat Pengeroyokan Hingga 2 Matel Tewas di Kalibata
Permohonan PKPU Makon Ditolak, Asianet Menghormati dan Mengapresiasi Putusan Pengadilan Niaga Jakpus
Komisi III DPR Minta Presiden Prabowo Tarik Jabatan Sipil Anggota Polri Aktif Usai Putusan MK
Gubernur Riau Abdul Wahid Jadi Tersangka KPK, Diduga Minta 'Jatah Preman' Rp 7 Miliar dari Nilai "Mark Up" Proyek Jalan
KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]