| Eksekutif |
 |
|
| |
| 3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat | 2025-03-18 23:07:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan (BG) meminta agar oknum anggota TNI AD (Angkatan Darat) yang diduga sebagai pelaku penembakan terhadap 3 anggota Polri di Way Kanan Lampung dapat dihukum berat sesuai aturan yang berlaku.
"Kita sudah sampai kepada Panglima dan Kapolri, harus melak ... Berita Selengkapnya |
| Kejagung Bantah Pertamina: Pertamax Dioplos Pertalite, Dijual Seharga Pertamax | 2025-02-28 09:01:38 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah pernyataan PT Pertamina Patra Niaga yang mengklaim tak ada pengoplosan atau blending Pertamax dengan Pertalite.
Direktur Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung, Abdul Kohal menegaskan pihaknya bekerja dengan alat bukti.
"Tetapi penyidik menemukan tidak seperti itu. Ada RON 90 (Pertali ... Berita Selengkapnya |
| Istana Dukung Kejagung Bersih-bersih di Pertamina: Akan Ada Kekagetan | 2025-02-28 08:16:39 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Istana Kepresidenan mendukung langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam membersihkan praktik korupsi di tubuh badan usaha milik negara (BUMN) PT Pertamina, khususnya pada anak usaha PT Pertamina Patra Niaga.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengatakan langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejagung ... Berita Selengkapnya |
| Sri Mulyani Beberkan Alasan Prabowo Ingin Pangkas Anggaran Kementerian hingga Rp 306 Triliun | 2025-01-25 21:37:30 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM -Presiden Prabowo Subianto resmi mengeluarkan instruksi bagi kementerian dan lembaga untuk menghemat anggaran. Berdasarkan perintah yang dikeluarkan kepala negara tersebut, pemerintah menargetkan belanja dapat dipangkas hingga Rp 306,6 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan alasan mengapa Prabo ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Akui Kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia Kubu Irfan Ardiansyah | 2025-01-17 08:26:24 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Hukum (Kemenkum) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) resmi mengakui kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia (INI) kubu Irfan Ardiansyah. Penetapan ini sebagai langkah penyelesaian dualisme kepengurusan yang telah terjadi dalam organisasi profesi tersebut.
Direktur Jenderal AHU, Wid ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Tarik Utang Rp 85,9 Triliun Lebih Awal untuk Biayai Anggaran 2025 | 2025-01-07 05:49:02 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah mengambil kebijakan penarikan utang lebih awal atau prefunding sebesar Rp 85,9 triliun. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan kebijakan diambil untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025.
Prefunding menurut Suminto merupakan langkah a ... Berita Selengkapnya |
| Kombes Donald Simanjuntak Akhirnya Dipecat dari Polri Buntut Kasus DWP | 2025-01-01 16:56:30 |
 |
Berita HUKUM, JAKARTA - Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Donald Parlaungan Simanjuntak, yang menjabat sebagai Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Metro Jaya akhirnya dipecat dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Berdasarkan putusan sidang Komisi Kode Etik dan Profesi Polri (KEPP) pada Selasa (31/12), Donald dinyatakan melanggar ... Berita Selengkapnya |
| Kemenkeu Perlu Terobosan Lain Tingkatkan Pemasukan Negara Selain Pajak | 2024-12-10 05:32:37 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengapresiasi kinerja Kementerian Keuangan. Hal itu lantaran perolehan pajak yang terus mengalami perbaikan dalam empat bulan terakhir. Dalam pemaparan tersebut, disebutkan bahwa penerimaan pajak sampai dengan Oktober 2024 ini sebesar Rp 1517,53 triliun atau sekitar 76,30% dari target t ... Berita Selengkapnya |
| Menko Polkam Budi Gunawan Sebut Indonesia Darurat Narkoba Karena Ini..! | 2024-12-06 10:10:07 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Koordinator (Menko) Politik dan Keamanan RI, Budi Gunawan mengatakan, saat ini Indonesia dalam kondisi darurat narkoba. Karena, menurutnya, Indonesia tidak hanya menjadi konsumen tetapi salah satu negara produsen narkoba dunia.
"Saat ini Indonesia dapat dikatakan dalam kondisi darurat narkoba. Karena Indonesia buk ... Berita Selengkapnya |
| Kata Meutya Hafid soal Pencopotan Prabu Revolusi dari Komdigi | 2024-12-03 08:02:48 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid tidak mau banyak berkomentar mengenai pencopotan Prabu Revolusi sebagai Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP). Politikus Partai Golkar ini mengatakan hanya melakukan rotasi di tubuh kementerian Komdigi.
"Rotasi yah. Wajar dalam sebuah organisasi. Itu terkait ha ... Berita Selengkapnya |
|
|
