Eksekutif |
|
|
|
Menteri Sakti Wahyu Trenggono Disinyalir Punya Peran Penting dalam Dugaan Proyek Fiktif PT Telkom, FPN Desak KPK Usut | 2024-08-19 17:01:26 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Kelompok massa yang tergabung dalam Front Pergerakan Nasional (FPN) kembali menggelar aksi unjuk rasa mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengusut tuntas perkara dugaan korupsi yang melibatkan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono.
Pantauan pewarta, unjuk rasa digelar di dua lokasi, yakni di ... Berita Selengkapnya |
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari Akhirnya Dipecat | 2024-07-04 16:27:24 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akhirnya memutuskan, pemberhentian tetap atau memecat Hasyim Asy'ari dari jabatan sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Putusan itu dibacakan oleh Ketua Majelis DKPP Heddy Lugito, di ruang sidang DKPP, Jakarta, Rabu (3/7/2024).
"Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap ke ... Berita Selengkapnya |
Kepala Otorita IKN Mendadak Mundur Jelang Upacara 17 Agustus | 2024-06-03 19:35:56 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono bersama Wakil Kepala OIKN Dhony Rahajoe telah mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri ini dilakukan menjelang Upacara 17 Agustus 2024 di IKN.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengumumkan pengunduran diri Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe dari jabat ... Berita Selengkapnya |
TNI-Polri Mulai Kerahkan Pasukan, OPM: Paniai Kini Jadi Zona Perang | 2024-04-18 05:41:39 |
|
PAPUA, Berita HUKUM - Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengumumkan wilayah Meepago, Paniai, Papua Tengah sebagai zona perang dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI)-Polri. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM mengumumkan wilayah perang tersebut menyusul peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata itu terhadap ... Berita Selengkapnya |
Aturan Penyaluran Bansos Berubah Saat Dikritik Kubu AMIN, Jokowi Mulai Ragu | 2024-04-05 06:16:54 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Aturan penyaluran Bantuan Sosial atau Bansos berubah lagi setelah diprotes kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud MD. Keputusan Presiden Jokowi soal penyaluran Bansos sudah mulai berubah. Jokowi pun sudah ragu apakah masih akan menyalurkan bansos atau tidak.
Hal itu tergantung dari kondisi keuangan negara. Jokowi mengaku t ... Berita Selengkapnya |
BP2MI Siap Sambut 9.150 Pekerja Migran Indonesia yang Cuti Lebaran 2024 dan Habis Masa Kontraknya Kembali ke Tanah Air | 2024-03-26 12:16:51 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyatakan, seluruh jajarannya siap menyambut kedatangan pekerja migran Indonesia (PMI) dari luar negeri kembali ke tanah air dalam rangka cuti hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah dan habis masa kontrak. Disebutkan Benny, total ada 9.150 pekerja migran In ... Berita Selengkapnya |
Diduga Salah Gunakan Wewenang, Komisi VII Segera Panggil Menteri Investasi | 2024-03-06 22:13:21 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengungkapkan Komisi VII DPR akan segera memanggil Menteri Investasi/Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), Bahlil Lahadalia, terkait kabar dugaan penyalahgunaan wewenang. Diketahui, Bahlil bakal dipanggil dalam kapasitas sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penataan Penggunaa ... Berita Selengkapnya |
Beras Langka Jelang Ramadhan, Legislator Ingatkan Pemerintah | 2024-02-24 00:46:40 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengatakan langka dan mahalnya beras di pasaran selama beberapa bulan terakhir ini bisa jadi akibat dari kebijakan bansos yang salah penerapan.
"Kondisi ini mengkhawatirkan karena dapat menurunkan daya beli masyarakat terhadap bahan pokok. Padahal sebentar lagi kita memasuki ... Berita Selengkapnya |
Mahfud MD Nyatakan Mundur dari Menteri Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi | 2024-01-31 20:35:18 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Mahfud MD menyatakan mundur dari jabatannya di Kabinet Indonesia Maju (KIM). Pernyataan itu diumumkan Mahfud MD di sela-sela safari politiknya di Danau Tirta Gangga, Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah, Rabu (31/1).
"Hari ini saya sudah memb ... Berita Selengkapnya |
Prabowo Subianto Ditantang Minta Maaf ke Publik Soal Dugaan Pelanggaran HAM Masa Lalu | 2024-01-25 11:01:59 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Calon Presiden (Capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto kembali didesak untuk segera minta maaf secara terbuka kepada publik terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu.
Ketua Umum Barikade 98, Benny Rhamdani menilai, Prabowo perlu minta maaf kepada keluarga korban yang hingga hari ini belum mendapatkan ... Berita Selengkapnya |
|
|