JAKARTA, Berita HUKUM - Pertemuan empat mata antara Yudi Syamhudi Suyuti, Ketua Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia dengan Mardani Ali Sera sebagai penggagas #2019GantiPresiden yang menjabat Ketua DPP PKS siang tadi di Jakarta pada, Rabu (6/6) menghasilkan kesepakatan penting.

"Yaitu kesepakatan untuk membentuk dan segera mendeklarasikan Komit ...Berita Selengkapnya

Oleh: Muslim Arbi

HARUS ADA terobosan agar jumlah Capres 2019, tidak mematok PT 20 %. Karena itu melukai dan menciderai demokrasi dan membuat demokrasi kita makin tidak berkualitas. Istana harus keluarkan Perppu selamatkan Demokrasi

Terlihat dengan gamblang dan jelas bahwa patokan Capres dengan PT (Presidential Threshold) 20 % yang di setting ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden ke-2 RI Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia yang dinilai publik paling berhasil. Dalam rilis Indo Baromoter hasil survei yang dilakukan 15 - 22 April 2018. Tepat di momentum 20 Tahun Reformasi.

"Presiden Indonesia yang dinilai publik paling berhasil adalah Soeharto (32,9 Persen)," kata Direktur Ekekutif ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra memastikan akan menggugat kembali Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi (MK). Yakni terkait persyaratan 20-25 persen jumlah kursi atau suara yang harus dimiliki oleh salah satu pasangan calon presiden atau presidenti ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Isu personel Polri melakukan sweeping terhadap atribut #2019GantiPersiden ditepis oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Mohammad Iqbal.

Mantan Kapolrestabes Surabaya itu meluruskan bahwa tidak ada pelarangan bagi siapapun yang memakai hastag #2019GantiPresiden kecuali memang ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran.
...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kaos bertuliskan #2019GantiPresiden, membawa angin segar bagi sejumlah pedagang. Pasalnya, dagangan kaos yang digelar di depan Islamic Center, Koja, Jakarta Utara, diserbu warga yang membeli.

Pantauan pewarta BeritaHUKUM.com, di depan Islamic Center, Koja, Jakarta Utara, Senin (9/3), tampak beberapa dari ratusan pedagang ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon sepakat dengan tagar #2019GantiPresiden yang belakangan viral di media sosial. Menurut Fadli, beberapa kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo di bidang ekonomi tidak berpihak pada rakyat.

"Saya setuju 100 persen. Tahun 2019 kalau bagi kami di Gerindra pasti setuju 100 perse ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Gerakan #2019GantiPresiden ramai di media sosial dan muncul dalam bentuk kaus yang dijual secara bebas. Presiden Joko Widodo sudah merespons tak ambil pusing dan menganggap urusan mengganti presiden adalah kehendak rakyat dan Tuhan.

Kaus bertuliskan tagar #2019GantiPresiden tersebut, jadi salah satu topik bahasan dalam R ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan alasannya menginginkan pergantian Presiden Indonesia pada 2019 mendatang.

"Cukuplah satu periode. Saya pikir negara ini mengalami situasi yang agak berat," kata Yusril di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/4).

Menurut Yusril, selama empat tahun kepemimpinan Presid ...Berita Selengkapnya

Oleh: Habiburokhman

SUDAH BANYAK tokoh dan institusi yang menegaskan jika Pasal 263 ayat (1) RKUHP tentang penghinaan Presiden berpotensi menjadi alat represif. Bahkan sebagian pihak menyataan jika Pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut merupakan ancaman nyata bagi demokrasi.

Saya sepakat dengan pandangan tersebut, namun sesungguhnya saat ini kita ...Berita Selengkapnya