JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyampaikan penolakannya terkait dengan isu perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI hingga tahun 2027. Pasalnya, perpanjangan masa jabatan hingga tahun 2027 bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia.

Menurut Syarief Hasan, Pasal 7 UUD NR ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Direktorat Tindak Pidana (Dittipid) Siber Bareskrim Polri menangkap Sulaiman Marpaung (37) atau dikenal di sosial media (sosmed) Oliver Leaman S, atas kasus dugaan penghinaan terhadap pejabat negara yaitu Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin. Dia diciduk tim Siber Bareskrim Polri di kediamannya di Kelurahan Kramatkubah, Kecamatan ...Berita Selengkapnya

Oleh: H. Tony Rosyid


BEBERAPA HARI lalu ketua Ind Police Watch (IPW), Neta S. Pane konferensi pers. Menyinggung kantor wapres agar dibersihkan dari orang-orang Jusuf Kalla.

Para pendukung Ma'ruf merasa tak nyaman, katanya. Orang-orang Jusuf Kalla dianggap menjadi penghambat interaksi keluarga dan para relawan dengan wapres.

Aneh! Sanga ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu diharapkan menghadirkan demokrasi yang naik kelas untuk menghadirkan pemimpin berkualitas serta rakyat yang cerdas sebagai pemilih.

Demikian disampaikan Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini berkenaan dengan RUU Pemilu yang kini sudah masuk ke tahap penyampaian usulan atau masukan da ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Partai di parlemen mulai menyuarakan penghapusan presidential threshold atau ambang batas presiden. Suara itu muncul dari kader PAN Guspardi Gaus.

Menurutnya, ambang batas presiden justru menciptakan polarisasi karena berpotensi menghadirkan dua pasangan calon dalam pilpres.

Selain itu, dia juga menilai penerapan terse ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Staf kepresidenan di lingkungan Istana dinilai lalai, karena tidak memberi masukan yang benar kepada sang presiden. Pasalnya, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 sebagai acuan APBN Perubahan 2020. Padahal, pembahasan APBN harus melalui Undang-Undang (UU) bukan Perpres sepe ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus ikut angkat bicara terkait Stafsus Kepresidenan, Andi Taufan Garuda Putra. Guspardi mensinyalir, Andi Taufan telah membawa konflik kepentingan dan sudah mempermalukan lingkaran Istana.

Akan tetapi. Guspardi Gaus politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyebut, bukan cuma Andi Tauf ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Staf Khusus Presiden Joko Widodo dari kalangan milenial, Andi Taufan Garuda Putra membuat heboh dengan mengirimkan surat memakai kop Sekretariat Kabinet ditujukan kepada para camat di Indonesia. Surat tanggal 1 April 2020 itu viral di media sosial. Hal ini tidak elok karena dinilai melampaui kewenangan dan sarat konflik kepe ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI Al Muzzammil Yusuf meminta agar Pasal mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang termaktub Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk dicabut. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Paripurna ke-XI Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung Parlemen ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Diskursus lama tentang sistem Presidensial kembali didiskusikan untuk menyegarkan ingatan pada sejarah sistem politik yang pernah dianut Indonesia. Apa yang sekarang dianut sistem politik Indonesia berupa sistem Presidensial sebenarnya tidak murni. Ada campurannya dengan aroma sosialisme dari China.

Demikian terungkap dal ...Berita Selengkapnya