| Pidana |
 |
|
| |
| Komisi III DPR Setujui Amnesti untuk Baiq Nuril | 2019-07-25 07:20:59 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi III DPR RI akhirnya menyetujui pertimbangan pemberian Presiden Joko Widodo terkait amnesti untuk terpidana kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Baiq Nuril Maknun, setelah mendengarkan penjelasan dari Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly. Persetujuan itu disepakati secara aklamasi oleh seluruh ... Berita Selengkapnya |
| Dituntut 5 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Chuck Suryosumpeno: Tuhan Tidak Pernah Tidur | 2019-07-04 21:09:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Eks Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung (Kejagung) Chuck Suryosumpeno dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp1 Miliar terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi. Menanggapi hal tersebut, Haris Azhar yang merupakan kuasa hukum Chuck, mempertanyakan dasar tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
Menurut dia, tudingan dugaan tind ... Berita Selengkapnya |
| Terbukti Lakukan Curang, 5 Petugas PPK Loa Janan Ilir Samarinda Divonis Penjara | 2019-07-02 04:37:47 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Sidang pelanggaran dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2019 di wilayah Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) yang dilakukan oleh 5 orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Loa Janan Ilir di vonis penjara pada sidang yang digelar Senin (27/6) pagi.
Sidang pembacaan putusan yang dipimpin ... Berita Selengkapnya |
| Ahmad Dhani Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Ujaran Idiot di Surabaya | 2019-06-12 05:38:29 |
 |
SURABAYA, Berita HUKUM - Musisi Dhani Ahmad Prasetyo -atau yang lebih dikenal Ahmad Dhani divonis satu tahun penjara dalam kasus pencemaran nama baik lewat ujaran 'idiot' di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (11/6) siang.
Dalam amar putusan yang dibaca ketua majelis hakim, Ahmad Dhani "terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinda ... Berita Selengkapnya |
| Polisi Diminta Hati-Hati Mengunakan Pasal Makar | 2019-05-18 07:24:25 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) meminta polisi berhati-hati dalam menggunakan istilah makar. YLBHI menganggap penggunaan istilah makar tidak tepat karena bertentangan dengan substansi hukum.
Ketua Umum YLBHI, Asfinawati mengatakan terdapat sebelas tanda negara hukum Indonesia tengah terancam oleh kebijakan ... Berita Selengkapnya |
| Sudah 293 Ribu Orang Teken Petisi Pidanakan Petugas KPU Curang | 2019-04-24 20:09:59 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Petisi Pidanakan Petugas KPU yang terbukti Melakukan Kecurangan yang dimuat di laman change.org , mendapat dukungan luas masyarakat. Sejak digagas empat hari lalu, petisi tersebut kini telah ditandatangani ratusan ribu orang.
Petisi ini awalnya digagas oleh Devi Nuraini Santi dan ditujukan kepada seluruh rakyat Indonesia. ... Berita Selengkapnya |
| Pengendali 1,6 Kg Sabu dari Lapas Samarinda Dituntut 18 Tahun Penjara | 2019-04-12 10:19:03 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Tersangka M Hasan Faturahman alias Emon Bin Joko Suwarno (27), warga Kecamatan Palaran, Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Narapidana (NAPI) Lapas Kelas IIA Samarinda diduga kuat sebagai pengendali peredaran 1,6 kg dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ridhayani Natsir dengan tuntutan 18 tahun penjara.
Hal tersebut dik ... Berita Selengkapnya |
| Kasus Kriminalisasi Wartawan Aceh dan Sulut Membuktikan Lemahnya Rakyat di Depan Penguasa dan Pengusaha | 2019-03-27 05:58:40 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Maraknya kasus kriminalisasi terhadap wartawan dan warga masyarakat akibat menyampaikan aspirasi dan kritikan terhadap kondisi yang terjadi di sekitar mereka, membuktikan bahwa kehidupan demokrasi di negeri ini masih jauh dari harapan. Sistem otoritarianisme dan praktek tiran masih cukup kuat mencengkeram menindas rakyat, te ... Berita Selengkapnya |
| DPR Pertanyakan Dasar Pemohon Soal Korupsi Saat Bencana Alam | 2019-03-07 20:23:49 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berpandangan, penentuan hukuman mati bukanlah suatu keputusan yang dibuat tanpa pertimbangan. Karena hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia dan dijamin dalam UUD 1945. Meskipun tindak pidana korupsi merupakan extraordinary crime, pengaturan mengenai hukuman mati bukan hal dapat dilakukan de ... Berita Selengkapnya |
| Kasus OTT Bidan dan dokter PTT yang Korupsi di Kaur Telah Inkrah | 2019-03-01 03:41:17 |
 |
KAUR, Berita HUKUM - Menurut Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kaur, Alman Noveri, SH, MH menegaskan, putusan Pengadilan Tipikor Bengkulu terhadap 2 orang ASN pada kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bidan dan dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) tahun lalu kini sudah berkekuatan hukum tetap (Inkrah) terhadap Darus yang divonis 1 tahun 2 bulan penjara, dan r ... Berita Selengkapnya |
|
|
