Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
PKS
Yusuf Supendi: Minta KPK Tangkap Anis Matta dan Hilmi Aminuddin
Sunday 03 Feb 2013 18:16:33

Yusuf Supendi saat ditanyai wartawan.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan salah seorang pendiri Partai Keadilan yag saat ini menjelma menjadi PKS Yusuf Supendi merasa prihatin dengan apa yang terjadi dengan PKS sekarang. Untuk menyelamatkan PKS, Yusuf berharap KPK bisa membersihkan kader-kader yang bermasalah di PKS.

"Bagaimana cara menyelamatkan PKS? Sederhana, kalau mau selamat gampang. Saya berpesan dan meminta kepada KPK segera menangkap Anis Matta dan Hilmi Aminuddin, ditangkap dan digiring ke Guntur," kata Yusuf.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi Lembaha Penegakan Hukum & Strategi Nasional di rumah makan Bumbu Desa, Cikini, Jakarta, Minggu (3/2). Diskusi ini dihadiri mantan pimpinan KPK Bibit Samad Riyanto, praktisi hukum Achmad Rifai dan Pengamat Politik J Kristiadi.

Yusuf pernah melaporkan Anis Matta ke KPK dengan tuduhan penggelapan, sedangkan Hilmi disebutnya terkait dengan kasus yang terkenal disebut daging berjanggut pada 2011 lalu.

"Karena Anis Matta telah saya laporkan tentang penggelapan uang, kalau Hilmi Aminuddin dia punya keterkaitan dengan kasus yang lalu yang sebelumnya nama Luthfi malah belum disebut, jadi ada untaian, jilid satu, jilid dua," ujarnya.

Untuk Hilmi Aminuddin, Yusuf punya catatan sendiri. Menurut dia Hilmi telah melakukan kebohongan terkait asas partai.

"Hilmi harus minta maaf karena melakukan kebohongan publik. PKS sebagai partai dakwah tak pernah diubah jadi partai terbuka, ketika Mukernas di Bali 2008. Namun Hilmi malah menyatakan PKS sudah dinyatakan sebagai partai terbuka," tuturnya.

Oleh karenanya, Yusuf menilai PKS akan makin terpuruk jika Anis dan Hilmi tetap berada di pucuk pimpinan PKS. "Selama mereka yang memimpin, PKS akan makin hancur," imbuhnya.(bhc/put)


 
Berita Terkait PKS
 
• PKS Dinilai Gagal Move On Buntut Minta Anies Tak Bentuk Parpol, Berkaca Pilkada Jakarta dan Depok
 
• PKS Resmi Usung Anies Baswedan-Sohibul Iman Sebagai Cagub-Cawagub Jakarta
 
• Hasil Rapimnas, Syaikhu Ungkap Kriteria Capres Pilihan PKS
 
• Usul Raffi Ahmad Capres 2024, PKS Sedang Berusaha Mengubah Citra sebagai Partai Tengah
 
• Fraksi PKS: KEM-PPKF 2023 Harus Cermati Arah Politik Anggaran Negara
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]