PKS |
|
|
|
PKS Dinilai Gagal Move On Buntut Minta Anies Tak Bentuk Parpol, Berkaca Pilkada Jakarta dan Depok | 2025-01-25 20:51:24 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengamat Politik Adi Prayitno menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) gagal 'move on' dari Anies Baswedan.
Hal itu menyikapi pernyataan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera yang berharap Anies Baswedan tidak mendirikan partai politik (parpol) sendiri pada Pemilu 2029.
Mardani meminta Anies Baswedan tidak khawatir untuk tidak ...Berita Selengkapnya |
PKS Resmi Usung Anies Baswedan-Sohibul Iman Sebagai Cagub-Cawagub Jakarta | 2024-06-25 22:39:08 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah memutuskan mengusung pasangan Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur dan Mohamad Sohibul Iman sebagai Bakal Calon Wakil Gubernur pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2024.
Keputusan ini disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu pada saat pembukaan ...Berita Selengkapnya |
Hasil Rapimnas, Syaikhu Ungkap Kriteria Capres Pilihan PKS | 2022-06-21 21:01:07 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengungkapkan kriteria calon Presiden yang akan diusung oleh PKS pada Pilpres 2024.
"Sebagai respons dari berbagai aspirasi dan usulan DPW PKS se Indonesia. PKS mengusulkan dengan kriteria calon yang memiliki integritas dan rekam jejak yang baik, berjiwa nasionalis da ...Berita Selengkapnya |
Usul Raffi Ahmad Capres 2024, PKS Sedang Berusaha Mengubah Citra sebagai Partai Tengah | 2022-05-30 11:59:47 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Munculnya nama artis Raffi Ahmad yang diusulkan Ketua DPP PKS Zulkieflimansyah sebagai kandidat calon presiden 2024 merupakan bagian strategi untuk menarik perhatian publik.
"Figur Raffi Ahmad termasuk selebritis papan atas Indonesia, tentunya memiliki penggemar sangat banyak. Masuknya nama Raffi Ahmad akan membuat citra ...Berita Selengkapnya |
Fraksi PKS: KEM-PPKF 2023 Harus Cermati Arah Politik Anggaran Negara | 2022-05-25 10:00:39 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menekankan bahwa Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2023 harus benar-benar dicermati arah politik anggaran negara yang ada di dalamnya. Sebab, politik anggaran negara dinilai sangat penting untuk memastikan APBN disusun sebesar-besarnya untuk kese ...Berita Selengkapnya |
Kumpulkan Kepala Daerah, Sekjen PKS Harap Pembangunan Daerah Lebih Optimal | 2021-11-22 12:13:44 |
 |
LOMBOK, Berita HUKUM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar agenda workshop Peningkatan Kinerja untuk Kepala Daerah, di Senggigi, Lombok, NTB, 19-21 Nopember 2021.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKS, Aboebakar Al-Habsy mengatakan agenda yang digelar selama tiga hari bertujuan meningkatkan kualitas Kepala Daerah dari PKS.
"Kita ingin m ...Berita Selengkapnya |
PKS Prioritaskan Anak Muda Jadi Caleg | 2021-11-08 14:06:02 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - PKS Jawa Tengah meluncurkan Calon Anggota Legislatif (Caleg) Muda untuk Pemilu 2024. Peluncurkan ini dihadiri Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua DPP PKS Bidang Kepemudaan dr Gamal Albinsaid, Ketua DPW PKS Jawa Tengah Muh Haris dan Ketua Bidang Kepemudaan DPW PKS Jawa Tengah Ashim Adzdzorif..
Syaikhu menyebutkan, PKS menarg ...Berita Selengkapnya |
Temui Sri Sultan HB X, Salim Segaf: Pesannya Nyambung dengan PKS | 2021-11-06 19:13:09 |
 |
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Majelis Syuro PKS Dr Salim Segaf Al-Jufri menggelar silaturahim kebangsaan dengan Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X di kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Sabtu (6/11).
Salim menyebut, pertemuannya dengan Sri Sultan Hamengkubowono untuk melaporkan kegiatan PKS di Yogyakarta. Selain itu, Salim ingin m ...Berita Selengkapnya |
Pembagian Bingkisan Presiden Timbulkan Keramaian, PKS: Memberikan Keteladanan yang Buruk | 2021-09-04 11:30:08 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Cirebon yang diiringi pembagian bingkisan menimbulkan kerumunan warga, beberapa warga bahkan ada yang terjun ke parit untuk mengambil bingkisan Jokowi berupa kaus.
Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Ahmad Fathul Bari menyoroti langkah Presiden dalam membagikan bingkisan ke warga hingga meni ...Berita Selengkapnya |
PKS Tetap Oposisi dan Tegaskan Politik Bukan Soal Kekuasaan Semata | 2021-08-29 20:50:27 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menghormati keputusan Partai Amanat Nasional (PAN) yang bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah. PKS memilih tetap menjadi oposisi .
Ketua Departemen Politik DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi mengatakan, PKS masih komitmen dan konsisten menjadi partai politik (parpol) oposisi. Dia menambahkan, ...Berita Selengkapnya |
|
|