JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyesalkan sikap anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji ( BPKH) Anggito Abimanyu yang menyatakan siap untuk melaksanakan instruksi Presiden Jokowi untuk menggunakan dana haji untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
Yusril menegaskan, Anggito seperti menanggung beban masa lalu untuk bisa berkata lain, selain daripada "siap" melaksanakan intruksi Presiden. Dana haji yang terdiri atas setoran calon jemaah dan dana abadi umat itu yang sekarang berjumlah Rp95 triliun lebih dan akan meningkat menjadi 100 triliun awal tahun depan, diinstruksikan Presiden Jokowi agar 80 triliunnya digunakan membiayai pembangunan infrastruktur.
"Walaupun Jokowi menyebutkan dana tersebut akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang kecil risikonya, namun semua itu tetaplah harus dianggap sebagai injaman Pemerintah kepada umat Islam," bebernya Yusril, di Jakarta, Jumat (28/7).
Menurut Yusril, jika sebegitu besar dana yang digunakan membiayai infrastruktur, risiko bisa saja terjadi, sehingga bisa saja Pemerintah suatu ketika gagal memberangkatkan jemaah haji.
"Padahal umat Islam ada yang telah menjual tanah, sawah dan ladang untuk membiayai perjalanan haji mereka," terangnya.
Umat Islam Indonesia sendiri, lanjut Yusril, merasa terpinggirkan di negerinya sendiri, dengan banyaknya tekanan kepada ormas-ormas Islam, para ulama, habaib dan muballigh.
"Dalam situasi seperti itu, kuranglah bijak jika Pemerintah justru menggunakan dana milik umat Islam untuk membiayai proyek infrastruktur," tegasnya.
Yusril yang pernah menjabat Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan mantan Menteri Sekretaris Negara Indonesia ini juga menjelaskan, bahwa dana itu sebagian dapat dijadikan modal mendirikan Bank Haji untuk membantu kegiatan usaha umat Islam, membangun rumah sakit dan sekolah-sekolah. Dengan demikian, umat Islam akan menjadi kuat dan sejahtera.
"Pemerintah kini sedang dililit utang dalam dan luar negeri, sehingga sulit mencari pinjaman, termasuk untuk menutup defisit APBN yang kini telah mendekati maksimum 3% seperti diatur dalam undang-undang," ungkapnya.
Menurut Yusril, ini beda dengan pernyataan Presiden Jokowi di awal masa jabatannya yang mengimingi rakyat dengan kata-kata "Jangan kuatir, uang kita masih banyak".
Dana milik negara tidaklah sebanyak yang diduga Presiden. "Sekarang Pemerintah mencabut macam-macam subsidi, menaikkan pajak, sementara angka pertumbuhan ekonomi menurun dan jumlah kemiskinan serta pengangguran makin bertambah pula," pungkasnya.(Danial/hanter/bh/sya)
|
