JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah dan DPR RI resmi menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024 sebesar Rp93,4 juta. Dari angka tersebut, setiap jemaah haji harus membayar Rp56 juta.

"Besaran rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1445 H/2024 M per jemaah untuk jemaah haji reguler sebesar Rp93,410.286," ujar Ashabu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menilai kesiapan asrama haji provinsi Banten untuk menjadi embarkasi tahun 2024 perlu dukungan dari banyak pihak, terutama Pemerintah Provinsi Banten. Oleh karena, dirinya melihat Pemprov Banten sejauh ini belum maksimal dalam memberikan bantuan.

"Katakan baru (memberi bantuan) Rp ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya mengatakan Fraksi PKS DPR RI keberatan dengan tingginya biaya haji yang diusulkan pemerintah hingga mencapai Rp 105 juta per jemaah. Menurutnya, biaya tersebut bisa ditekan dengan sejumlah alternatif.

"Kami memandang bahwa usulan tersebut masih bisa turun dengan cara melakukan efisi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR John Kenedy Azis mempertanyakan kemampuan Kementerian Agama (Kemenag) dalam mempersiapkan keberangkatan rombongan haji 2024. Pasalnya, ia tidak ingin permasalahan haji 2023 terulang kembali akibat ketidaksiapan Kemenag, sehingga layanan jemaah haji belum terlaksana sesuai harapan.

"Jika berkaca pad ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR RI John Kennedy Azis mengingatkan kepada pemerintah, apabila ada kuota haji reguler yang ternyata tidak dapat terpenuhi, maka langsung dialihkan ke kuota haji khusus. Pasalnya, untuk kuota haji reguler pada hari ini sudah mulai masuk ke asrama dan esok hari sudah mulai diberangkatkan ke Tanah Suci.

...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang sebelumnya diwacanakan sebesar Rp69 juta. Ketua Komisi VIII Ashabul Kahfi menegaskan pihaknya memihak kepada kepentingan masyarakat dan mencoba mencari solusi terbaik ataupun win win solution terkait pengelolaan pemberangkatan jema ...Berita Selengkapnya

LOMBOK, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR-RI sekaligus Anggota DPR-RI Komisi VIII yang membidangi urusan agama, Hidayat Nur Wahid, mengkritik dan menolak usulan kenaikan biaya haji yang diajukan oleh Menteri Agama pada saat Rapat Kerja Komisi VIII dengan Kemenag, Kamis (19/1). HNW sapaan akrabnya menilai, landasan Kemenag dalam menentukan angka kenaik ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menaikkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 2023 terus mengundang sorotan. Rencana tersebut dinilai terlalu mendadak dan akan merugikan calon jamaah haji yang berangkat tahun ini.

"Jika ada perubahan mendadak atas nama Istitoah akan sangat merugikan jamaah yang akan bera ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah menandatangani kesepakatan penyelenggaraan ibadah haji 1444 H/2023 M. Kesepakatan tersebut ditandatangani hari ini oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah di Jeddah.

Ikut menyaksikan, Ketua Komisi VIII Ashabul ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah membenahi pelaksanaan haji pada musim haji tahun depan. Pembenahan haji dirasa perlu setelah evaluasi dilakukan pada keberangkatan haji tahun ini. Yandri meminta pelaksanaan manasik haji mendatang dilakukan secara menyeluruh dan detail, tidak hanya melingkupi berkait ...Berita Selengkapnya