JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) akhirnya menetapkan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dan mantan staf khususnya (stafsus) berinisial IAA, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024.

"Menetapkan dua orang sebagai tersangka. Pertama, saudara YCQ selaku eks Menteri Agama, dan yang kedua sau ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait proses hukum yang sedang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai dugaan korupsi kuota haji 2024, Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Universitas Indonesia (IKA PMII UI) menyampaikan sikap tegas agar seluruh pihak menghormati prosea hukum dan asas praduga tak bersalah, serta tidak melaku ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI bersama pemerintah menyepakati Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 1446 hijriah atau 2025 sebesar Rp 89.410.258,79 yang artinya mengalami penurunan dibandingkan setahun sebelumnya

Kesepakatan demikian seperti tertuang saat Komisi VIII melaksanakan rapat kerja bersama Menag Nasaruddin Umar di Kompleks Parlemen, Sena ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid menegaskan bahwa pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji bukanlah bentuk politisasi yang bertujuan menjatuhkan pihak tertentu, melainkan upaya untuk memperbaiki pelaksanaan ibadah haji. Hal ini disampaikan Wachid usai mengunjungi jemaah haji Indonesia asal Kebumen yang sedang tran ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah dan DPR RI resmi menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024 sebesar Rp93,4 juta. Dari angka tersebut, setiap jemaah haji harus membayar Rp56 juta.

"Besaran rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1445 H/2024 M per jemaah untuk jemaah haji reguler sebesar Rp93,410.286," ujar Ashabu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menilai kesiapan asrama haji provinsi Banten untuk menjadi embarkasi tahun 2024 perlu dukungan dari banyak pihak, terutama Pemerintah Provinsi Banten. Oleh karena, dirinya melihat Pemprov Banten sejauh ini belum maksimal dalam memberikan bantuan.

"Katakan baru (memberi bantuan) Rp ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya mengatakan Fraksi PKS DPR RI keberatan dengan tingginya biaya haji yang diusulkan pemerintah hingga mencapai Rp 105 juta per jemaah. Menurutnya, biaya tersebut bisa ditekan dengan sejumlah alternatif.

"Kami memandang bahwa usulan tersebut masih bisa turun dengan cara melakukan efisi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR John Kenedy Azis mempertanyakan kemampuan Kementerian Agama (Kemenag) dalam mempersiapkan keberangkatan rombongan haji 2024. Pasalnya, ia tidak ingin permasalahan haji 2023 terulang kembali akibat ketidaksiapan Kemenag, sehingga layanan jemaah haji belum terlaksana sesuai harapan.

"Jika berkaca pad ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR RI John Kennedy Azis mengingatkan kepada pemerintah, apabila ada kuota haji reguler yang ternyata tidak dapat terpenuhi, maka langsung dialihkan ke kuota haji khusus. Pasalnya, untuk kuota haji reguler pada hari ini sudah mulai masuk ke asrama dan esok hari sudah mulai diberangkatkan ke Tanah Suci.

...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang sebelumnya diwacanakan sebesar Rp69 juta. Ketua Komisi VIII Ashabul Kahfi menegaskan pihaknya memihak kepada kepentingan masyarakat dan mencoba mencari solusi terbaik ataupun win win solution terkait pengelolaan pemberangkatan jema ...Berita Selengkapnya