Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Perdata    
 
YARA
YARA Somasi Bupati dan Dirut RSUD Teuku Pekan Abdya
Friday 06 Dec 2013 10:22:38

Ketua Perwakilan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Perwakilan Aceh Barat Daya Miswar SH.(Foto: BH/kar)
ACEH, Berita HUKUM - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Kabupaten Aceh Barat Daya melakukan Somasi terhadap Bupati Ir. Jupri Hasanuddin, MM dan Direktur RSUD Teuku Pekan dr. Irvandri Sp, An.

Somasi tersebut dilayang Miswar, SH terkait dengan banyaknya pengaduan yang diterima Posko Pengaduan YARA kabupaten tersebut, terhadap pungutan uang gantung penggunaan fasilitas Ambulan yang dibebankan kepada Pasien pengguna Kartu Jaminan Kesehatan Aceh JKA dan JAMKESMAS dengan biaya Rp 800.000, untuk 1 (satu) pasien." Ujar Miswar SH, Kamis (5/12) di Banda Aceh.

"YARA, juga menanggapi informasi yang diperoleh dari Harian surat kabar Serambi Indonesia dengan berjudul "RSUD Abdya Krisis alat rontgen (alat foto tulang) yang rusak, persediaan sejumlah jenis obat habis, dan utang kepada pihak ketiga hampir mencapai Rp 5 miliar belum mampu diselesaikan.

"Kami dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh yang selama ini aktif dalam mengadvokasi hak-hak kesehatan di Aceh meminta Bupati dan Direktur RSUD Teuku Pekan tersebut, untuk mengembalikan seluruh uang gantung yang di pungutnya (dikutip), agar segera di kembalikan kepada pasien JKA dan JAMKESMAS," ujar Miswar lagi.

Pemeritah dan RSUD tersebut untuk segera, menghapus sistem uang gantung baik itu dalam fasilitas kebutuhan layanan terhadap obat-obatan, bahan habis pakai dan layanan medis. Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan (Manlak) JKA tahun 2013.

Kita juga meminta agar Pemerintah dan RSUD tersebut, agar segera menyediakan alat rontgen (alat foto tulang) paling lama 1 (satu) bulan semenjak tanggal somasi ini, Karena dengan kondisi seperti ini sangat menganggu masyarakat dalam mengakses hak kesehatan sebagaimana yang telah dijamin dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"YARA juga meminta kepada pihak rumah sakit, harus segera menyelesaikan permasalahan jenis obat dan bahan habis pakai dalam waktu 3 (tiga) hari dalam waktu tanggal somasi ini," jika dalam waktu tersebut tidak juga di penuhi maka kami akan menempuh langkah-langkah hukum terkait hal tersebut," pungkas Miswar.(bhc/kar)


 
Berita Terkait YARA
 
• YARA Minta Pangdam, Kapolda Menghormati Hak Konstitusional dan Siap Mengadvokasi Pengibaran Bendera
 
• YARA Somasi Bupati dan Dirut RSUD Teuku Pekan Abdya
 
• Dinilai Ingkar Janji YARA Gugat CMI dan Presiden RI
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]