Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Aliansi Masyarakat Simalungun
 
Aliansi Masyarakat Simalungun Tolak Soal Klaim Tanah Adat dan Mendesak Konsistensi Pemerintah | 2025-10-01 20:08:57

JAKARTA, Berita HUKUM - Aliansi Masyarakat Simalungun yang terdiri dari perkumpulan para Tokoh Adat dan Budaya serta Tokoh Masyarakat Simalungun dari berbagai lintas daerah dan provinsi menyatakan sikap menolak klaim tanah adat (non Simalungun) di wilayah Kabupaten Simalungun. Pernyataan sikap ini disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu ...

Legislator Apresiasi Peluncuran GPN Bank Indonesia | 2017-12-06 11:17:10

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam mengapresiasi peluncuran Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) oleh Bank Indonesia. Namun Ecky mengingatkan agar BI dapat memastikan dengan peluncuran GPN maka interkoneksi dan interoperabilitas sistem pembayaran di Indonesia dapat diwujudkan. Sehingga transaksi non tunai dapat dilakuk ...

Kasus Penelantaran Pasien Terjadi Lagi, Kemenkes Tidak Belajar dari Kasus Sebelumnya | 2017-09-25 14:19:45

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta Kemenkes tegas merespon pelanggaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Moeloek Bandar Lampung atas sikapnya yang melakukan penelantaran jenazah bayi dari keluarga tidak mampu.

'Kasus penelantaran RSUAM pada jenazah bayi keluarga tidak mampu dengan bukti tidak diantarkan
...

Jadilah Bagian dari Gelombang Aksi Global Penyelamatan Iklim | 2016-05-11 06:07:07

JAKARTA, Berita HUKUM - Hari Ini !! Rabu (11/5). WALHI, Greenpeace dan JATAM bersama dengan ribuan masyarakat korban Industri Batubara dan PLTU dari Batang, Pelabuhan Ratu, Cirebon, Indramayu, Kaltim, Kalsel, Bengkulu dan Sumsel serta masyarakat yang peduli dengan lingkungan Hidup dan HAM, mengambil bagian dalam aksi global "Break Free" Untuk menga ...

Koalisi Masyarakat Sipil: KPK dan PPATK Harus Dilibatkan dalam Seleksi Kapolri | Friday 09 Jan 2015 19:58:49

JAKARTA, Berita HUKUM - Koalisi Masyarakat Sipil mengharapakan adanya tradisi baru dalam penjaringan calon Kapolri merupakan awal yang baik untuk Polri agar semakin kuat, kenapa KPK dan PPATK harus dilibatkan dalam proses seleksi calon Kapolri, kata Agus, karena kedua Lembaga tersebut berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi dan pencucian ...

Innalillahi.., Karena Ditolak di 40 RS, Bayi Ini Akhirnya Meninggal | Saturday 29 Nov 2014 22:37:22

JAKARTA, Berita HUKUM - Nyawa seorang balita tidak tertolong setelah sejumlah rumah sakit di Jakarta, Depok, dan Bekasi menolak menangani penyakit sang bayi dengan berbagai alasan. Abbiyasa Rizal Ahnaf (2) pun mengembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Pusat.

Abbiyasa meninggal karena penyumbatan saluran pencernaan dan kondisiny
...

YARA Minta Pangdam, Kapolda Menghormati Hak Konstitusional dan Siap Mengadvokasi Pengibaran Bendera | Tuesday 17 Dec 2013 19:40:52

ACEH, Berita HUKUM - Kehadiran Pangdam Iskandar Muda (IM), Kapolda Aceh dan Direktur Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dalam acara pengukuhan Wali Nanggroe (WN) menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat, telah menyetujui Qanun WN walaupun belum mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat.

Beranjak dari hal tersebut, maka Qa
...

YARA Somasi Bupati dan Dirut RSUD Teuku Pekan Abdya | Friday 06 Dec 2013 10:22:38

ACEH, Berita HUKUM - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Kabupaten Aceh Barat Daya melakukan Somasi terhadap Bupati Ir. Jupri Hasanuddin, MM dan Direktur RSUD Teuku Pekan dr. Irvandri Sp, An.

Somasi tersebut dilayang Miswar, SH terkait dengan banyaknya pengaduan yang diterima Posko Pengaduan YARA kabupaten tersebut, terhadap punguta
...

Dinilai Ingkar Janji YARA Gugat CMI dan Presiden RI | Tuesday 01 Oct 2013 18:41:52

ACEH, Berita HUKUM - Dinilai ingkar janji Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mengajukan gugatan class action, kepada empat pihak yang terlibat dalam perundingan damai antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang berlangsung pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Keempat pihak itu adalah Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono atas ...

Pelayanan Medis RSUD Langsa 'Amburadul', Keluarga Pasien Mengeluh | Tuesday 24 Sep 2013 22:56:28

ACEH, Berita HUKUM - Pelayanan medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Langsa Amburadul, Spanduk Maklumat pelayanan, yang bertuliskan" dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standards pelayanan yang telah di tetapkan, hanya jadi simbol untuk mengelabui masyarakat.

Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan pelayanan
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]