Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
PKS
Warga Maluku Tersinggung Wiranto Sebut Pengungsi di Maluku Jadi Beban Pemerintah
2019-10-04 16:40:16

Sa'adiah Uluputty Tuntut Wiranto Minta Maaf.(Foto: Istimewa).
JAKARTA, Berita HUKUM - Baru saja dilantik, Selasa (1/10) kemarin, Anggota DPR RI dari Maluku, Sa'adiah Uluputty dari Fraksi PKS, mulai mununjukkan kelasnya sebagai wakil masyarakat Maluku di pusat.

Dalam keterangannya kepada Pers di Jakarta, Rabu (2/10), ia menegaskan bahwa masyarakat Maluku merasa tersinggung dan marah atas pernyataan seorang pejabat negara Menko Polhukam Wiranto.

"Wiranto mengatakan, korban bencana dan pengungsi di Maluku menjadi beban pemerintah. Seharusnya pernyataan seperti ini tidak boleh disampaikan Wiranto selaku pejabat negara saat masyarakat Maluku sedang berduka," kata Sa'adiyah.

Ia menegaskan, Korban dan bencana ini bukan atas permintaan masyarakat Maluku. Untuk pak Wiranto ketahui, lanjutnya, hingga tadi malam masyarakat di Maluku masih merasakan ada goncangan-goncangan gempa. Sehingga masyarakat harus berusaha menghindari beberapa titik, terutama mereka yang tinggal di tepi pantai.

"Kami harap Pak Wiranto, supaya segera meminta maaf atas pernyataannya yang sudah melukai hati masyarakat Maluku itu," tandasnya.

Sa'adiah juga menekankan, Maluku bukan warga negara kelas dua di negara ini, sehingga seenaknya disudutkan.

"Ingat, Maluku juga adalah salah satu provinsi yang ikut memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Tapi hari ini Maluku merasa dianaktirikan. Bahkan beberapa hal yang sudah dijanjikan pemerintah pusat, seperti lumbung ikan nasional, namun hingga kini belum juga terealisasi. Akibatnya kami di Maluku hingga kini masih berteriak, kapan lumbung ikan itu segera terealisasi," ujarnya dengan nada tegas.

Sebelumnya, Wiranto, Senin (29/9) angkat bicara soal bencana yang terjadi di Ambon, Maluku. Dia menyebut banyak pengungsi lantaran adanya informasi yang menyebutkan adanya gempa susulan dan tsunami.

Lantas dia menghimbau agar masyarakat mau kembali ke rumah masing-masing.

"Pengungsi terlalu besar ini sudah menjadi beban pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," ucap Wiranto.(ameera/arrahmah.com/bh/sya)


 
Berita Terkait PKS
 
• PKS Dinilai Gagal Move On Buntut Minta Anies Tak Bentuk Parpol, Berkaca Pilkada Jakarta dan Depok
 
• PKS Resmi Usung Anies Baswedan-Sohibul Iman Sebagai Cagub-Cawagub Jakarta
 
• Hasil Rapimnas, Syaikhu Ungkap Kriteria Capres Pilihan PKS
 
• Usul Raffi Ahmad Capres 2024, PKS Sedang Berusaha Mengubah Citra sebagai Partai Tengah
 
• Fraksi PKS: KEM-PPKF 2023 Harus Cermati Arah Politik Anggaran Negara
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]