BANDUNG, Berita HUKUM - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat (Jabar) mendesak pemerintah daerah (pemda) dan pemerintah pusat melakukan penyelamatan sungai-sungai di Jabar. Hal ini harus dilakukan dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dan nilai-nilai kearifan lokal. Soalnya selama ini tata kelola aliran sungai di Jabar tidak mengalami kemajuan meski triliunan rupiah anggaran digelontorkan.
"Beragam program dan proyek penanganan sungai pun tidak mengalami perbaikan. Padahal sudah triliunan rupiah anggaran yang sudah dikeluarkan pemerintah pusat dan pemda serta setiap tahun ratusan miliar anggaran yang dikeluarkan oleh dinas PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air), BPLHD (Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah) dan Dinas Kehutanan Jabar untuk penanganan sungai di Jawa Barat," kata Direktur Eksekutif Walhi Jabar Dadan Ramdan di Kota Bandung, Minggu (28/7).
Beragam program proyek penanangan yang dilakukan pemerintah ini menurut Dadan perlu dievaluasi. Soalnya selain tidak tepat sasaran, program ini juga menyisakan konflik-konflik di masyarakat bahkan peluang praktik korupsi pun sangat terbuka lebar untuk terjadi. Sementara dalam kenyataannya, nasib sungai di Jabar menurut cacatan Walhi Jabar justru sangat memprihatinkan, seperti dikutip dari pikiran-rakyat.com.
Dadan menilai sungai-sungai berada dalam kondisi sangat kritis dan memprihatinkan akibat dari salah urus dan kelola oleh negara. Itu sebabnya pencemaran limbah industri, rumah tangga, dan sarana komersil lainnya, pendangkalan, erosi, penyempitan dan alih fungsi kawasan sekitar sungai terjadi. Bahkan memperburuknya ekosistem daerah aliran sungai yang kritis.
"Sekarang, sungai menjadi tempat buangan sampah dan limbah industri. Penurunan fungsi dan kualitas ekosistem sungai kemudian menjadi ancaman bencana dan malapetaka bagi kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya," katanya.(prc/wlh/bhc/rby) |
