Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Walhi
 
Release WALHI Sulawesi Tengah atas Upaya Kasasi di Mahkamah Agung | 2018-03-30 11:31:49

SULAWESI TENGAH, Berita HUKUM - Menyikapi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Sulawesi Tengah Nomor 1/G/KI/2017/PTUN.PL, atas Permohonan Keberatan Putusan Komisi Informasi yang menolak Permohonan WALHI Sulawesi Tengah dalam Permintaan Informasi Peta Digital HGU, Nama Pemilik HGU, dan Titik Koordinat HGU di Badan Pertanahan nasional Sulawesi ...

Tanpa Mengoreksi Kebijakan Pembangunan, Pemerataan hanya Jargon | 2017-01-07 11:07:28

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam siaran pers yang disampaikan oleh Sekretariat Presiden Republik Indonesia, dalam rapat kabinet paripurna yang dilaksanakan kemarin (4 Januari 2017), Presiden Jokowi menekankan bahwa tahun 2017 ini pemerintahannya akan memfokuskan pada upaya pemerataan, menurunkan kesenjangan melalui kebijakan redistribusi aset dan akse ...

Tinjauan Lingkungan Hidup WALHI 2015: Menagih Janji, Menuntut Perubahan | 2016-02-21 01:39:11

JAKARTA, Berita HUKUM - Hari ini Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) meluncurkan dokumen Tinjauan Lingkungan Hidup 2015 yang berisi uraian situasi lingkungan hidup yang terjadi sepanjang tahun 2014, dengan segala krisis turunan serta berbagai kebijakan yang menyertainya, serta melihat arah yang atau kecenderungan kondisi lingkungan hidup dan ...

Aktivis Bentangkan Spanduk Raksasa di Kantor Pusat BHP Billiton Meminta Batalkan Tambang Batubara | Wednesday 27 May 2015 16:20:26

PALANGKARAYA, Berita HUKUM - Aktivis lingkungan pada hari ini di Melbourne, Australia, membentangkan spanduk raksasa di kantor pusat BHP Biliton memuat nama 9.000 orang menyerukan kepada perusahaan tambang terbesar di dunia tersebut untuk membatalkan rencana sejumlah penambangan batubara di beberapa kawasan hutan terakhir yang tersisa di Kalimantan ...

'Kebijakan Penanganan Krisis Iklim dan Pengelolaan Hutan Beresiko Memperpanjang Perampasan Tanah' | Friday 17 Apr 2015 01:07:18

MATARAM, Berita HUKUM - Skema kebijakan internasional dalam penanganan perubahan iklim dinilai telah gagal dan justru menimbulkan berbagai persoalan dalam pengelolaan hutan dan perampasan tanah di berbagai negara.

Hal ini terungkap dalam Pertemuan Internasional bertajuk “Perubahan iklim, trend pengelolaan hutan dan perampasan tanah” yang disele
...

'Intimidasi dan Pengrusakan Lahan Petani Siap Panen oleh PT.PN XIV Takalar Membuat Petani Semakin Menderita' | Monday 13 Apr 2015 11:41:59

TAKALAR, Berita HUKUM - Konflik agraria antara masyarakat Polongbangkeng dengan PT. Perkebunan Nusantara XIV (PT. PN XIV) – Pabrik Gula (PG) Kab. Takalar, Sulawesi Selatan akibat perampasan tanah pada tahun 1978 – 1981 masih berlanjut hingga saat ini (April 2015). Meski di tahun 2013 telah ada upaya penyelesaian konflik melalui skema kerjasama, na ...

'Komitmen' PT. WKS (Asia Pulp and Paper) Itu Berwajah Kematian | Thursday 05 Mar 2015 02:22:01

JAKARTA, Berita HUKUM - Pada tanggal 28 Februari 2015, Indra Pelani (21 tahun) dikabarkan tewas. Indra Pelani adalah anggota Serikat Petani Tebo (SPT) yang tewas dalam penyerangan yang dilakukan oleh Tim URC security PT. WKS di wilayah konsesi PT. WKS (kronologi terlampir). WALHI mengutuk keras pembunuhan yang dilakukan terhadap Indra Pelani.

WA
...

'Pemulihan Sungai Ciujung untuk Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat' | Monday 15 Dec 2014 16:02:58

SERANG, Berita HUKUM - Dalam momentum hari HAM sedunia 2014, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Riung Hijau menyelenggarakan kegiatan bersama masyarakat bantaran sungai Ciujung dengan tema “Sejuta Tanda Tangan Untuk Pemulihan Sungai Ciujung”. Kegiatan ini berlangsung pada hari Minggu, (14/12) pkl 06.00 – 17.00 Wib di lapangan Bola Jonggi ...

Tidak Cukup Cabut Ijin, Lakukan Tindakan Hukum & Pulihkan Lingkungan | Monday 01 Dec 2014 11:46:51

KENDARI, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan terobosan penting dalam upaya pemberatasan korupsi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia khususnya di sektor pertambangan dengan membentuk nota kesepemahaman bersama (NKB) dengan 12 Kementerian dan Lembaga Negara. Kami memberikan apresiasi atas langkah yang telah ditempu ...

Rentetan Kekerasan dan Perampasan Tanah Mengawali Masa Pemerintahan Jokowi - JK | Wednesday 05 Nov 2014 22:19:21

JAKARTA, Berita HUKUM - Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan. Serangkaian tindakan intimidasi dan kekerasan kembali dilakukan oleh aparat negara (Brimob) terhadap petani di Dusun Pakkawa, desa Parang luara, Kec. Polongbangkeng utara, Kab. Takalar, tepatnya di belakang pabrik gu ...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]