Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Pupuk
Wacana Pencabutan Pupuk Subsidi Harus Dikaji
2020-12-19 20:08:51

Anggota Komisi IV DPR RI I Made Urip saat di Wisma Melati PT Pupuk Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (15/12).(Foto: Kresno/Man)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI I Made Urip mengatakan, wacana pencabutan pupuk subsidi ke depannya akan terus dilakukan kajian, kendati selama ini dianggap masih dalam usulan. Ia menegaskan, jika subsidi pupuk ini dirasa masih membantu petani, sebaiknya tidak dihapuskan, tetapi dilakukan perbaikan distribusinya kepada petani.

"Saya rasa untuk pendistribusian pupuk urea bersubsidi, ini telah dilakukan PT Pusri selama ini dengan baik. Tentu PT Pusri memiliki pengalaman cukup panjang dalam penyediaan pupuk urea. Tapi ada hal-hal lain juga yang perlu diperbaiki ke depan, agar pendistribusian pupuk subsidi berjalan baik. Dan mengingat setiap tahun hampir sekitar Rp27 triliun anggaran yang dialokasikan untuk petani se-Indonesia," ujar Made Urip di Wisma Melati PT Pupuk Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (15/12).

Di tempat yang sama, Manager Humas PT Pusri Soerjo Hartono memastikan stok pupuk subsidi tersedia sesuai dengan alokasi yang ditetapkan pemerintah. Untuk wilayah Sumsel yang merupakan salah satu wilayah tanggung jawab Pusri, hingga 13 Desember 2020 realisasi penjualan urea subsidi mencapai 147.192,40 ton dengan total stok sebesar 12.724,35 ton. Sementara untuk NPK Subsidi di Sumsel realisasinya hingga 13 Desember 2020 sebesar 80.738,60 ton dengan total stok yang tersedia yaitu 8.233,15 ton.

Ditambahkannya, selain pada musim tanam untuk bertanggung jawab menyediakan pupuk bersubsidi, Pusri juga menyiapkan stok pupuk non subsidi dan produk inovasi Pusri, seperti pupuk NPK 15-15-15 dan NPK 16-16-16 untuk tanaman pangan, NPK 12-12-17-2 dan NPK 13-6-27-4 untuk komoditas sawit, serta pupuk spesial komoditas, yaitu NPK Singkong dan NPK Kopi.

"Dengan tersedianya pupuk non subsidi ini, diharapkan dapat menjadi solusi bagi petani yang kebutuhan pupuknya tidak teralokasi dalam skema subsidi. Sehingga kebutuhan petani pada musim tanam ini bisa terpenuhi," ujar Soerjo.

Soerjo memastikan semua kuota pupuk subsidi telah tersalurkan sesuai dengan kuota yang ditetapkan pemerintah, dan di masa pandemi ini pihak selalu mengedepankan perilaku 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun). "Meskipun masih menghadapi pandemi Covid-19, penyaluran pupuk tetap berjalan normal dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19," tutup Soerjo.(eno/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Pupuk
 
• Jaksa Agung Diminta Selidiki Kebijakan Subsidi dari Hulu Hingga Hilir dan Usut Tuntas Mafia Pupuk
 
• Legislator Minta Pupuk Indonesia Benahi Distribusi Pupuk Bersubsidi
 
• Komisi VII Keluhkan Kelangkaan Pupuk
 
• Mafia Pupuk Subsidi Rusak Tatanan Niaga
 
• Kelangkaan Pupuk Harus Segera Diselesaikan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]