|
|||||
| Jaksa Agung Diminta Selidiki Kebijakan Subsidi dari Hulu Hingga Hilir dan Usut Tuntas Mafia Pupuk | 2022-05-30 19:43:45 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Gebrakan Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam mengusut tuntas dugaan mafia pupuk bersubsidi ditunggu banyak kalangan. |
||||
| Legislator Minta Pupuk Indonesia Benahi Distribusi Pupuk Bersubsidi | 2022-03-10 08:59:08 | |||||
 |
PEKANBARU, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono meminta agar PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) membenahi berbagai macam permasalahan distribusi, khususnya untuk pupuk bersubsidi. Pasalnya, di hampir beberapa wilayah saat ia mengikuti kunjungan Komisi IV DPR RI ke daerah pertanian, masalahnya hampir sama. |
||||
| Komisi VII Keluhkan Kelangkaan Pupuk | 2022-02-23 09:57:26 | |||||
 |
PALEMBANG, Berita HUKUM - Komisi VII DPR RI menyampaikan aspirasi petani atas kelangkaan pupuk. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sebagai mitra kerja Komisi VII DPR RI diajak berdialog guna mencari solusi terbaik agar bisa memenuhi kebutuhan petani. |
||||
| Mafia Pupuk Subsidi Rusak Tatanan Niaga | 2022-01-31 07:25:19 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan dugaan masih eksisnya sindikat mafia pupuk subsidi di negara ini. Tidak tanggung-tanggung, Ketua DPR pun turut menanggapi hal ini yang menunjukkan semakin buruknya manajemen pengelolaan pupuk subsidi. |
||||
| Kelangkaan Pupuk Harus Segera Diselesaikan | 2021-02-01 00:49:52 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Putu Supadma Rudana menyoroti seringnya terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi di musim tanam. Dia meminta, masalah klasik itu segera diselesaikan sehingga tidak menambah beban bagi kalangan petani yang saat ini sedang dalam keadaan sulit akibat pandemi Covid-19. |
||||
| Pemerintah Diminta Evaluasi Soal Kebijakan Distribusi Pupuk Subsidi | 2021-01-20 16:52:36 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PPP, Ema Umiyyatul Chusnah meminta Pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan operasional penyaluran atau distribusi pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani. Hal ini disampaikan Ema, lantaran kebijakan penyaluran pupuk subsidi menggunakan Kartu Tani tersebut belum dilakukan maksimal. |
||||
| Wacana Pencabutan Pupuk Subsidi Harus Dikaji | 2020-12-19 20:08:51 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI I Made Urip mengatakan, wacana pencabutan pupuk subsidi ke depannya akan terus dilakukan kajian, kendati selama ini dianggap masih dalam usulan. Ia menegaskan, jika subsidi pupuk ini dirasa masih membantu petani, sebaiknya tidak dihapuskan, tetapi dilakukan perbaikan distribusinya kepada petani. |
||||
| Komisi VI Pertanyakan Pengurangan Kuota Pupuk Bersubsidi | 2019-01-27 16:59:46 | |||||
 |
ACEH, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Melani Leimena Suharli mempertanyakan adanya pengurangan kuota pupuk bersubsidi dari PT. Pupuk Indonesia (Persero) dan PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) untuk para petani. Pasalnya, pihaknya mendapat keluhan dari petani di Provinsi Aceh yang semakin sulit mendapatkan pupuk bersubsidi untuk sawah dan kebunny ...Berita Selengkapnya |
||||
| Subsidi Pupuk untuk Wujudkan Padi Berkualitas Baik | 2017-07-14 06:21:20 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Subsidi pupuk, bantuan benih, irigasi, penanganan hama pengganggu tanaman, dan asuransi pertanian yang lebih berpihak menjadi harapan petani, saat Anggota Komisi X DPR Dony Ahmad Munir melakukan kunjungan ke daerah pemilihannya, Jawa Barat IX yang meliputi Sumedang, Majalengka, dan Subang, beberapa waktu yang lalu. |
||||
| Pemda Kabgor Siasati Kelangkaan Pupuk | 2016-11-29 21:17:24 | |||||
 |
GORONTALO, Berita HUKUM - Saat ini alokasi pupuk bersubsidi untuk kabupaten Gorontalo dari pusat sudah habis. Maka secara otomatis penyalurah berhenti. "Jadi pupuk tidak langka. Kenapa habis? karena alokasi yang diberikan oleh pusat hanya sedikit dan dibulan oktober kemarin terjadi pemotongan alokasi dari pusat," ujar Bupati Nelson Pomalingo, saat ...Berita Selengkapnya |
||||
|
|||||
