THAILAND, Berita HUKUM - Angkatan Bersenjata Thailand mengumumkan penerapan darurat militer dua pekan setelah Klik Mahkamah Konstitusi memerintahkan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra mengundurkan diri. Pengumuman tersebut praktis memberikan kekuatan yang lebih luas kepada tentara untuk melaksanakan keputusannya, termasuk mengambil alih stasiun televisi.
Militer bersikukuh tindakan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab mereka terhadap negara, bukan kudeta.
Dalam pengumuman di televisi, disebutkan bahwa darurat militer dilaksanakan "untuk memulihkan perdamaian dan ketertiban bagi semua orang".
"Masyarakat tidak perlu panik dan dapat menjalankan kehidupan mereka secara normal," kata pengumuman.
Darurat militer dilaksanakan setelah krisis politik yang berlangsung sejak akhir tahun lalu. Namun, ketegangan antara pemerintah dan oposisi meningkat selama beberapa bulan terakhir.
Kepala penasihat keamanan bagi perdana menteri sementara mengatakan keputusan militer tidak pernah dikonsultasikan dengan pemerintah.
"Semua normal kecuali masalah tanggung jawab militer untuk keamanan nasional," kata Paradorn Pattanatabut.
Seorang juru bicara mengatakan penerapan darurat militer tidak akan berdampak terhadap pemerintahan sementara.
Wartawan BBC, Jonathan Head, di Bangkok mengatakan langkah militer - yang diklaim dilakoni demi menghentikan "kelompok-kelompok yang menggunakan senjata perang"- sangat mengejutkan.
Head mengatakan keputusan militer tersebut menjelaskan mengapa akhir-akhir ini ada pergantian posisi kesatuan militer di sejumlah titik di ibu kota Thailand.
Pada 2006, militer Thailand mengambil alih kekuasaan. Setidaknya militer telah melakukan kudeta sebanyak 11 kali sejak berakhirnya monarki absolut pada 1932.(BBC/bhc/sya) |
