SAMARINDA, Berita HUKUM - Wakil Wali Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) Rusmadi Wongso angkat bicara mengenai kasus Perusahaan Daerah (Perusda) Bara Kaltim Sejahtera (BKS) 2017-2020 yang sedang di dalami oleh Kejati Kaltim, setelah di periksa sebagai saksi selama 6 jam, Selasa (11/2).
Rusmadi memastikan, bahwa dirinya hanya diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut, "Saya hanya diperiksa sebagai kasus dalam kasus itu", terang Rusmadi usai diperiksa.
Diketahui, Perusda BKS merupakan salah satu BUMD milik Pemprov Kaltim yang melakukan kerja sama jual beli batu bara dengan lima perusahaan swasta dengan total dana sebesar Rp25.884.551.338,-, di tahun 2017-2019. Namun, kerja sama itu macet dan dalam kerja sama tersebut Perusda BKS dirugikan Rp 21,202 miliar.
Rusmadi mengatakan bahwa selama menjadi Ketua Dewas PT BKS, ia selalu menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang ada.
Mantan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim juga memberi pesan kepada seluruh masyarakat, agar bisa memfilter isu-isu yang negatif, dan tidak sesuai kebenarannya.
“Saya mengajak masyarakat untuk tidak termakan isu yang beredar. Saya minta media menyampaikan informasi yang jelas,” ujar Rusmadi.
Sementara itu, Kejati Kaltim memberikan penjelasan terhadap kerja sama jual beli tersebut, khususnya saat Dirut BKS Idaman Ginting Suka (IGS) melakukan tahapan yang tidak sesuai prosedur.
Kerja sama itu juga dilakukan tanpa proposal, studi kelayakan, rencana bisnis dan manajemen risiko pihak ketiga, jelas Toni Yuswanto, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim,
“Ketika kerja sama tersebut gagal, menyebabkan kerugian keuangan negara, dalam hal ini Perusda BKS sebesar Rp. 21.202.001.888,- sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur,” pungkas Toni Yuswanto.(bh/gaj) |
