Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Agraria
Tekan Konflik Lahan, Sebaiknya Gunakan UU Pokok Agraria
Monday 02 Jan 2012 23:23:52

llustrasi (Foto:lst)
JOMBANG (BeritaHUKUM.com) – Konflik tanah yang kemudian berujung pada tindakan kekerasan dan anarkis, kerap kali terjadi. Tak jarang bentrok fisik terjadi dan mengorbankan jiwa, seperti yang terjadi di Mesuji, Provinsi Lampung dan Sumatra Selatan (Sumsel).

Menyikapi hal ini, Ketua Yayasan Islamic Centre For Democracy and Human Rights Empowerment (ICDHRE) Ahmad Samsul Rijal mendesak pemerintah untuk kembali ke UU Pokok Agraria (UUPA) dengan menempatkan tanah sebagai sumber kehidupan dan kesejahteraan rakyat.

“Sudah banyak peristiwa perebutan lahan berakibat hilangnya banyak jiwa. Hal itu sudah waktunya untuk dihentikan dan untuk mencegah kejadian ini di wiliayah lain dengan menggunakan UU Pokok Agraria. Tanah itu diperuntukan bagi sumber kehidupan dan kesejahteraan rakyat,” tegas Samsul Rijal kepada wartawan, Minggu (1/1).

Tak hanya itu, lanjutnya, pemerintah juga harus menata ulang seluruh regulasi sektoral dengan mengacu pada UU Nomor 5/1960 tentang Pokok Agraria. Hal ini sebagai bagian upaya dari semangat reformasi di bidang agraria. “Segera tata ulang seluruh regulasi sektoral dengan mengacu pada UUPA,” tandasnya. (sin/ans)


 
Berita Terkait Agraria
 
• Kegiatan Utama PPRA, Fokus Percepat Reforma Agraria
 
• Komisi IV Apresiasi Sekaligus Kritisi Program TORA Kementerian LHK
 
• Presiden Harus Koreksi Penunjukan WWF dalam Agenda Reforma Agraria
 
• Imam B. Prasodjo: Yang Benar Saja Program RAPS Diserahkan Ke Asing
 
• MK Tolak Permohonan Uji UU Pokok Agraria
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]