JAKARTA, Berita HUKUM - Sekitar empat tahun yang lalu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluncurkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL. Program ini bertujuan utama yakni mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia yang jumlahnya kurang lebih 126 juta bidang tanah. Hingga saat ini PTSL ter ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IV DPR RI mengapresiasi Program TORA (Tanah Obyek Reformasi Agraria) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR dengan Dirjen Planalogi Kehutanan dan Tata Lingkungan, serta Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan K ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, yang juga merupakan Ketua Umum DPN HKTI mengkritik terkait penunjukan WWF Indonesia sebagai Project Management Officer (PMO) pembentukan Sekretariat Bersama Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial oleh pemerintah. Menurutnya, tindakan pemerintah itu telah membuat agenda reforma agraria yang bersif ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sosiolog senior dari Universitas Indonesia (UI) Imam B. Prasodjo menyayangkan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) yang dicanangkan Pemerintah bakal diserahkan ke asing.

"Sayang seribu sayang. Di saat kami tengah susah payah menggalang partisipasi seluruh kelompok masyarakat untuk ikut terlibat dalam imple ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU Pokok Agraria) yang dimohonkan oleh sejumlah warga Kota Surabaya, Supadi, Cholil, dkk. Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU Pokok Agraria yang mengatur pembatasan kepemilikan t ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Serikat Paguyuban Petani Qariyah Tayyibah, Ruth Murtiasih mengatakan bahwa, merujuk pada "Hari Tani" yang jatuh pada 24 September 2015 nanti, terkait dengan UU pokok Agraria (UUPA) tahun 1960, serta selama 55 tahun UUPA diberlakukan, situasi perempuan tidak pernah diperhitungkan dalam berbagai program dan kebijakan ter ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Memasuki masa transisi pemerintahan saat ini, agenda reforma agraria mendapatkan momentumnya untuk dilaksanakan oleh pemerintahan baru Jokowi-JK. Harapan pelaksanaan reforma agraria itu selama ini muncul dari para petani, nelayan, buruh, masyarakat adat dan kaum miskin pedesaan yang selama ini mendapatkan akibat langsung kem ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sesuai dengan Ketetapan MPR-RI Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)-RI telah merampungkan pembahasan konsep Randangan Undang-Undang Agraria yang diharapkan menjadi pengganti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960.

Ketua Komisi II ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Puluhan petani asal Sumatera Utara (Sumut) yang tergabung dalam Komite Revolusi Agraria (KRA) beranggotakan 15 kelompok Tani dan berjuang menuntut hak pengelolaan atas tanah milik mereka.

Sepuluh orang dari (KRA) telah diterima Deputi V Menkopolhukam Kamis (21/2) pada pukul 13:00 WIB tadi di Jalan Medan Merdeka Barat.

...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Semiloka Menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan yang digelar sejak pagi tadi, Kamis (13/12), menjelang maghrib ditutup oleh Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Iswan Elmi yang mewakili Wakil Ketua KPK Bambang Widjodjanto.

"Pentingnya pemetaan satu titik referensi, ada tantangan berd ...Berita Selengkapnya