Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 

Tamsil dan Olly Akhirnya Bersedia Diperiksa KPK
Thursday 29 Sep 2011 17:55:40

Tamsil Linrung dan Olly Dondokambey (Foto: Istimewa)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sikap Tamsil Linrung dan Olly Dondokambey akhinya melunak. Ia tidak lagi melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, dua pimpinan Badan Anggaran (Banggar) itu telah bersedia memenuhi panggilan untuk dimintai keterangannya di hadapan tim penyidik. Hal ini disampaikan Karo Humas KPK Johan Budi SP di gedung KPK, Jakarta, Kamis (29/9).

Menurut dia, Tamsil Linrung dan Olly Dondokambey telah memastikan dirinya untuk hadir di KPK pada Senin (3/10) pekan depan. "Sudah ada konfirmasi, baik dari Pk Olly dan Pak Tamsil. Mereka akan hadir memnuhi panggilan KPK,” tandasnya.

Ia menjelaskan, dua pimpinan Banggar itu akan menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai saksi dalam kasus percobaan suap di Kemenakertrans untuk memuluskan pencairan dana senilai Rp 500 miliar yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2011. “Pemeriksaan lanjutan yang belum tuntas,” ungkap Johan.

Seharusnya, dua pemimpin Banggar datang ke KPK pada Rabu (28/9) kemarin. Tapi mereka beralasan belum menerima surat panggilan resmi dari KPK. Keduanya pun menolak mendatangi KPK. Bahkan, Tamsil menyatakan bahwa dirinya tidak pernah membuat kesepakatan adanya pemeriksaan lanjutan.

Sebelumnya, KPK melakukan penangkapan terhadap dua pejabat Kemenakertrans, yakni I Nyoman Suisnaya dan Dadong Irbarelawan dan seorang pengusaha, Dharnawati. Kedua pejabat Kemenakertrans tersebut diduga menerima uang senilai Rp1,5 miliar dari Dhanarwati selaku kuasa direksi PT Alam Jaya Papua. Uang itu diklaim Dadong akan diberitakan kepada Menakertrans Muhaimin Iskandar sebagai tunjangan hari raya (THR). (mic/spr)


 
Berita Terkait
 
•
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]