Kasus PT Blue Bird Taxi |
|
|
|
Diungkap Mintarsih Abdul Latief: Banyak Perusahaan Didirikan Purnomo Prawiro Sudah Bangkrut! | 2025-01-13 16:07:28 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - PT Blue Bird yang diketahui menggunakan segala fasilitas dari PT Blue Bird Taksi ternyata, melalui Purnomo Prawiro mendirikan lagi berbagai perusahaan-perusahaan, yang ternyata sudah bangkrut sejak beberapa dekade yang lalu.
Hal itu diungkapkan Dr. Mintarsih Abdul Latief seorang Psikiater dari Fakultas Kedokteran Universi ...Berita Selengkapnya |
Dasco Gerindra: Prabowo dan Megawati Tak Pernah Bermusuhan, Saya Saksinya | 2025-01-13 13:20:39 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membenarkan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tidak pernah bermusuhan.
Dasco pun mengamini 100 persen pernyataan Megawati yang menyatakan bahwa ia tidak pernah bermusuhan dengan Prabowo.
"Kalau pernyataan Bu Mega ...Berita Selengkapnya |
Tiga Alasan Kenapa Klaim JRP Bangun Pagar Laut Dinilai tak Logis, dari Mana Duit Nelayan? | 2025-01-13 12:57:03 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengakuan dari nelayan yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Nusantara (JRP) terkait pembangunan pagar laut kontradiktif.Pembangunan pagar laut yang disebut mereka dibangun secara swadaya untuk mencegah abrasi justru merusak ekosistem, dan merugikan nelayan.
"Ya sangat kontradiktif. Pernyataan nelayan pada umumnya, pagar l ...Berita Selengkapnya |
Jangan Lupakan Pesantren dan Madrasah Jadi Penerima Manfaat Program Makan Bergizi Gratis | 2025-01-07 06:16:00 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mengingatkan segenap pemerintah, baik tingkat pusat dan daerah, untuk memastikan siswa di satuan pendidikan pesantren dan madrasah/sekolah keagamaan masuk ke dalam daftar penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak penyaluran tahap pertama. Hal ini jadi sorotannya la ...Berita Selengkapnya |
Pemerintah Tarik Utang Rp 85,9 Triliun Lebih Awal untuk Biayai Anggaran 2025 | 2025-01-07 05:49:02 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah mengambil kebijakan penarikan utang lebih awal atau prefunding sebesar Rp 85,9 triliun. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan kebijakan diambil untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025.
Prefunding menurut Suminto merupakan langkah a ...Berita Selengkapnya |
DPR dan Pemerintah Sepakat BPIH 2025 Sebesar Rp 89,4 Juta, Turun Dibandingkan 2024 | 2025-01-07 05:24:17 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI bersama pemerintah menyepakati Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 1446 hijriah atau 2025 sebesar Rp 89.410.258,79 yang artinya mengalami penurunan dibandingkan setahun sebelumnya
Kesepakatan demikian seperti tertuang saat Komisi VIII melaksanakan rapat kerja bersama Menag Nasaruddin Umar di Kompleks Parlemen, Sena ...Berita Selengkapnya |
Kabar Terkini Sengketa Kepemilikan Akun Lambe Turah | 2025-01-07 05:07:23 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Perjalanan panjang sengketa kepemilikan akun Lambe Turah di Instagram akhirnya menemukan titik terang.
Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa merek dan logo Lambe Turah secara sah menjadi milik Argo Dinar Darmono.
Keputusan ini sekaligus membatalkan pendaftaran merek oleh Nanda Persada yang sebe ...Berita Selengkapnya |
Pengadilan Tinggi Jakarta Menghukum Kembali Perusahaan Asuransi PT GEGII | 2025-01-06 18:01:17 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Perusahaan asuransi PT Great Eastern General Insurance Indonesia (PT GEGII) kembali dihukum oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk membayar klaim asuransi tertanggung.
"Melalui putusannya, Pengadilan Tinggi menyatakan PT GEGII terbukti telah wanprestasi (ingkar janji) terhadap kewajiban hukumnya karena menolak klaim asu ...Berita Selengkapnya |
Jokowi Bereaksi Usai Connie Bakrie Sebut Nama Iriana,Terlibat Skandal Pejabat Negara? | 2025-01-03 05:24:15 |
|
SOLO, Berita HUKUM - Joko Widodo atau Jokowi merespons santai usai nama istrinya, Iriana Jokowi, diminta pengamat militer, Connie Bakrie, untuk tidak tenang-tenang saja.
Presiden ke-7 RI itu tak mau ambil pusing meski dalam beberapa hari belakangan, namanya dan keluarga terus disebut-sebut dalam skandal pejabat negara.
Nama Jokowi dan keluarg ...Berita Selengkapnya |
Presidential Threshold Dihapus, Semua Parpol Berhak Usulkan Capres-Cawapres | 2025-01-03 05:09:40 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan setiap partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres).
Pasalnya, dalam putusan perkara nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang Undang-Undang Pemilu, MK menghapus aturan terkait ambang batas pencalonan presiden dan wakil pre ...Berita Selengkapnya |
|
|