| Pencemaran Nama Baik |
|
|
| |
| Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga | 2026-08-31 05:55:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ketentuan pidana terkait penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara dalam Pasal 240 dan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Putusan tersebut dibacakan dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Dengan putusan ...Berita Selengkapnya |
| Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar | 2026-08-30 14:14:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kasus dugaan suap yang dikenal publik sebagai perkara 'kardus durian' kembali menjadi sorotan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak memberikan kepastian hukum terkait dugaan keterlibatan pihak lain dalam perkara yang mencuat sejak 2011 tersebut, termasuk terhadap Muhaimin Iskandar yang saat itu menjabat Menteri Tenaga ...Berita Selengkapnya |
| Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam" | 2026-08-19 22:28:36 |
 |
ACEH, Berita HUKUM - Penandatanganan MoU Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah Indonesia telah 21 tahun berlalu. Namun, permasalahan bendera dan lambang hingga kini tidak kunjung selesai dan bahkan menjadi pemicu konflik.
Mengapa masalah simbol itu tak kunjung tuntas? Dan, kenapa sejumlah warga Aceh terus mengibarkan bende ...Berita Selengkapnya |
| Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores | 2026-08-19 22:06:53 |
 |
NUSA TENGGARA TIMUR, Berita HUKUM - Polri terus bergerak membantu masyarakat terdampak bencana gempa bumi di daratan Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan logistik dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo disiapkan untuk segera didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak bencana.
Proses pengemasan bantuan berlangsung sej ...Berita Selengkapnya |
| Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat? | 2026-08-08 06:13:00 |
 |
DENPASAR - Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri kembali membongkar dugaan peredaran gelap narkotika di tempat hiburan malam (THM) di Bali.
Kali ini, Bareskrim Polri menggerebek tempat dugem Five Star di Jalan Mahendradatta, Denpasar, Bali, yang diduga melibatkan pihak manajemen tempat hiburan tersebut.
Five Stars ...Berita Selengkapnya |
| Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja | 2026-08-07 10:05:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, mengomentari langkah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mengambil utang dari pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Sebagai informasi, hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa setelah d ...Berita Selengkapnya |
| Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal | 2026-08-06 07:15:44 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin buka suara soal kasus pasien pengguna BPJS Kesehatan yang meninggal dunia usai tidak mendapatkan ruangan perawatan setelah 8 jam di rumah sakit. Kasus meninggalnya pasien bernama Yurizal Tri Chaerawan itu akan dijadikan bahan evaluasi.
Budi mengungkapkan, salah satu tugasnya ...Berita Selengkapnya |
| Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat | 2026-08-06 06:36:56 |
 |
SEMARANG, Berita HUKUM - Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Taj Yasin mengakui terdapat sejumlah pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya yang tak sanggup untuk membayar gaji ASN, termasuk PPPK. Dia mengatakan, hal itu pun sudah dilaporkan ke pemerintah pusat.
Yasin mengungkapkan, saat ini APBD Pemprov Jateng masih mencukupi untuk membayar gaji ...Berita Selengkapnya |
| Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya? | 2026-08-05 12:29:06 |
 |
BANDAR LAMPUNG, Berita HUKUM - Lampung diklaim menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memanfaatkan teknologi satelit pencitraan canggih asal China. Namun, sejumlah kalangan menerbitkan kekhawatiran tentang keamanan data.
Peluncuran satelit Lampung-1 dijadwalkan berlangsung di lepas pantai Shandong, China, pada Rabu, 5 Agustus 2026.
Pempro ...Berita Selengkapnya |
| Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan | 2026-08-05 12:14:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rakyat dinilai harus menjadi penilai paling objektif terhadap kualitas para menteri Kabinet Merah Putih.
Karena itu, pemerintah didorong membuka ruang dialog terbuka antara menteri dan anggota Kabinet Bayangan bentukan Koalisi Masyarakat Sipil agar publik dapat menyaksikan langsung adu data, adu argumentasi, dan adu gagas ...Berita Selengkapnya |
|
|