Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
PNS
Tahun Ini, Pemerintah Buka 100 Ribu Lowongan CPNS
Saturday 08 Feb 2014 14:24:52

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan Azwar di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (7/2) dalam keterangan pers.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah pada 2014 ini akan membuka lowongan 100 ribu calon pegawai negeri sipil (CPNS), atau meningkat dari tahun lalu yang 65 ribu CPNS.

"Tahun ini kita akan buka untuk umum sekitar 100 ribu (CPNS), kita perlu orang-orang yang baik," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan Azwar di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (7/2) dalam keterangan pers seusai rapat terbatas kabinet.

Selain dari kalangan umum, pemerintah juga akan menerima PNS dari pegawai honorer. Ia mengatakan saat ini ada sekitar 600 ribu peserta dari pegawai honorer yang ingin naik pangkat menjadi PNS.

"Kita prioritaskan untuk guru dan perawat. Ini sebagian masih proses, mungkin sebagian besok akan kita lepas untuk kita umumkan, jadi bertahap," kata Azwar Abubakar.

Pemerintah, lanjut Azwar, menjamin tes CPNS akan adil, dengan menggunakan sistem komputerisasi dalam tes masuknya. Meski begitu, ada keluhan dari beberapa daerah, karena putra daerah yang lolos sangat sedikit.

Menurut Azwar, Pusat hanya menyerahkan hasil tes kemampuan dasar kepada daerah. Sehingga, yang menetapkan keputusan adalah pihak daerah. "Tes ini sangat fair, diterima banyak pihak. Memang ada sejumlah keluhan di beberapa daerah, putra setempat sedikit sekali yang masuk," Azwar menjelaskan.

Ada sekitar 1 juta orang mengikuti tes penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di seluruh Indonesia. Pemerintah pusat akan menyerahkan hasil tes umum kepada daerah, dan daerah lah yang menetapkan keputusannya.

Dia menambahkan, aat ini ada 1 juta orang yang ikut tes kemampuan umum untuk mengisi 65 ribu posisi yang tersebar di pusat, provinsi, serta kabupaten dan kota.

Pembahasan mengenai penerimaan CPNS ini belum tuntas dan akan dilanjutkan setelah kunjungan kereja Presiden SBY ke Bengkulu. Besok, Sabtu (8/2) hingga Senin (10/2), Presiden SBY akan menghadiri peringatan Hari Pers Nasional di Bengkulu.((WID/Kun/Humas Setkab/ES/bhc/sya)


 
Berita Terkait PNS
 
THR PNS Tidak Penuh, DPR Desak Pemerintah Keluarkan Kebijakan Adil
 
Koordinator TPDI, Petrus Salestinus: SKB 3 Menteri Langgar Hukum dan HAM Para Aparatur Sipil Negara
 
16 ASN Kaur Dipecat, Sementara Tersangka OTT BKDPSDM Lolos dari Pemecatan
 
DPR Dorong Pegawai Honorer Diberi Remunerasi
 
293 Honorer Kategori 2 Gantungkan Harapan dengan DPRD Kaur
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya
Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]