|
|||||
| Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat | 2026-08-06 06:36:56 | |||||
 |
SEMARANG, Berita HUKUM - Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Taj Yasin mengakui terdapat sejumlah pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya yang tak sanggup untuk membayar gaji ASN, termasuk PPPK. Dia mengatakan, hal itu pun sudah dilaporkan ke pemerintah pusat. |
||||
| Mardani: Cegah Kepala Daerah Intervensi, Perketat Sistem Seleksi dan Promosi ASN | 2023-06-11 00:14:44 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai potensi jual beli jabatan masih akan terjadi apabila Pemerintah tidak membuat aturan yang jelas. Mardani pun meminta Pemerintah memperketat sistem seleksi dan promosi Aparatur Sipil Negara (ASN) guna mencegah intervensi kepala daerah yang menyusun aturan sendiri sehingga ber ...Berita Selengkapnya |
||||
| Kajati Kalbar Tinjau Langsung Tes SKD CPNS Kejaksaan RI | 2021-09-02 20:18:41 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Dr. Masyhudi meninjau langsung pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) calon pegawai negeri sipil (CPNS) dilingkungan kejaksaan Republik Indonesia. Pelaksanaan tes SKD CPNS Kejaksaan RI di hari pertama ini, di laksanakan di UPT BKN Pontianak, jalan veteran, pada Kamis 2 Septemb ...Berita Selengkapnya |
||||
| Pemprov DKI Jakarta Buka Lowongan 434 Formasi CPNS | 2021-07-10 13:20:12 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka kesempatan untuk warga Indonesia menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Sebanyak 434 formasi tersedia dengan waktu pendaftaran dibuka hingga 21 Juli 2021. |
||||
| Ini Alur Pendaftaran CPNS 2021 dan PPPK Sesuai Juknis PermenPAN-RB Terbaru | 2021-06-13 14:37:43 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Petunjuk teknis (Juknis) pengadaan PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sudah dikeluarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo. |
||||
| THR PNS Tidak Penuh, DPR Desak Pemerintah Keluarkan Kebijakan Adil | 2021-05-03 03:00:05 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Keuangan secara resmi telah mengeluarakan Nota Dinas Nomor ND-134/PB/2021 tanggal 28 April 2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2021 kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan, serta THR keagamaan tahun 2021 bagi p ...Berita Selengkapnya |
||||
| Rekrutmen CNPS 2019 dan PPPK Dibuka 25 Oktober, Ini Syarat dan Besaran Gajinya | 2019-10-17 12:06:32 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB), Syafruddin, mengumumkan proses pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan dibuka pada 25 Oktober 2019. |
||||
| Bupati Seluma Serahkan 249 SK CPNS Tahun 2019 | 2019-03-26 16:20:38 | |||||
 |
SELUMA, Berita HUKUM - Pembagian SK Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Umum di kabupaten Seluma, Bengkulu yang dihadiri unsur Tripika dan SKPD d ihalaman Kantor Bepati Seluma, provinsi Bengkulu berjalan dengan hikmad pada, Selasa (26/3). |
||||
| Koordinator TPDI, Petrus Salestinus: SKB 3 Menteri Langgar Hukum dan HAM Para Aparatur Sipil Negara | 2019-01-23 23:46:13 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Advokat Peradi, Petrus Selestinus, SH meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) dan Kepala BKN RI untuk meninjau kembali atau mencabut SKB Nomor:182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 dan Nomor :153/KEP/2018, ...Berita Selengkapnya |
||||
| 16 ASN Kaur Dipecat, Sementara Tersangka OTT BKDPSDM Lolos dari Pemecatan | 2019-01-01 12:25:42 | |||||
 |
KAUR, Berita HUKUM - Melalui proses yang cukup panjang akhirnya Pemerintah Kabupaten Kaur telah melaksanakan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN RB dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional, selain itu SKB ini merujuk dari aturan Undang-undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. |
||||
|
|||||
