Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Haji
Suryadharma Ali: Tidak Ada Tambahan Kuota Haji
Sunday 09 Sep 2012 00:07:54

Calon Jema'ah haji yang akan Naik Pesawat (Foto: Ist)
SEMARANG, Berita HUKUM - Menteri Agama Suryadharma Ali menyatakan, tidak ada tambahan kuota jemaah calon haji yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi. "Tahun lalu ada penambahan kuota sebesar 10 ribu orang, namun tahun ini tidak ada tambahan kuota", katanya, usai memberikan kuliah umum di Universitas Wahid Hasyim, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu.(8/9).

Menurut dia, penambahan kuota jema'ah calon haji Indonesia yang berangkat ke Tanah Suci sangat bergantung Pemerintah Arab Saudi. Apalagi, jumlah jema'ah haji dari mancanegara juga terus bertambah. "Jema'ah haji dari mancanegara terus bertambah, sementara daya tampung Padang Arafah masih segitu - gitu saja. Tempat di Mina juga masih segitu saja, sehingga sulit untuk menambah kuota haji", katanya.

Keterbatasan kuota jema'ah calon haji yang diberikan Pemerintah Arab Saudi itu membuat masa antrean jema'ah calon haji dari Indonesia yang menunggu saat ini mencapai 15 tahun. "Upaya mempercepat masa antrean jemaah calon haji coba kami lakukan. Namun, semua bergantung Pemerintah Arab Saudi, bergantung kuota", kata Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji, ia mengungkapkan pihaknya terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada jemaah calon haji dari tahun ke tahun, termasuk pelayanan haji pada tahun ini. "Alhamdulillah setiap tahun ada peningkatan pelayanan, salah satunya yang paling mencolok adalah dibebaskannya biaya general service free sebesar 277 dolar AS pada haji tahun ini", ungkapnya.

Peningkatan pelayanan lain, lanjutnya, adalah pelaksanaan manasik haji yang sebelumnya hanya melalui tatap muka, mulai sekarang ini dilakukan pula melalui siaran televisi sebanyak dua kali dalam sepekan. "Manasik haji ini disiarkan melalui TVRI pada pagi hari dua kali dalam seminggu. Kami berharap bisa semakin memberikan pemahaman bagi jema'ah calon haji saat menunaikan ibadah haji", ujar Menag, Demikian seperti yang dikutip dari metrotvnews.com, pada Sabtu (8/9).(mtn/bhc/opn)


 
Berita Terkait Haji
 
• Kasus Kuota Haji IKA PMII UI Minta Semua Pihak Hormati Proses Hukum
 
• DPR dan Pemerintah Sepakat BPIH 2025 Sebesar Rp 89,4 Juta, Turun Dibandingkan 2024
 
• Abdul Wachid: Pansus Haji untuk Perbaikan, Bukan Politisasi
 
• Biaya Haji 2024 Resmi Ditetapkan Rp56 Juta per Jemaah
 
• Kesiapan Asrama Haji Banten untuk Jadi Embarkasi 2024 Perlu Dukungan Banyak Pihak
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]