JAKARTA, Berita HUKUM - Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebutkan, mayoritas masyarakat yang mengetahui isu penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden, menentang usulan tersebut. Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan mengatakan, 68-71 persen responden menginginkan pelaksanaan pemilu 2024 tetap sesuai konstitusi.
Mayoritas juga tetap menolak penundaan meski ada berbagai alasan seperti pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi akibat pandemi, atau pembangunan Ibu Kota Negara baru.
"Wacana penundaan Pemilu sudah diketahui oleh hampir separuh warga. Mayoritas menolak usulan ini meskipun karena alasan ekonomi, pandemi COVID-19, atau pemindahan ibu kota," kata Djayadi dalam Rilis Survei LSI, Kamis (3/3/2022).
Djayadi Hanan menambahkan, sebanyak 64 persen mayoritas warga lebih setuju bahwa pergantian kepemimpinan nasional melalui Pemilu 2024 harus tetap diselenggarakan meski masih dalam kondisi pandemi.
Meskipun kata dia, pada survei masih ada 26,9 persen responden setuju ditunda karena alasan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi.
"Hanya sebagian kecil yang sedikit cenderung mendukung perpanjangan masa jabatan presiden yaitu di wilayah Maluku Papua, dan basis NasDem dan PSI pada Pemilu 2019," ujar dia.
Djayadi menambahkan, "Dan yang memiliki kecenderungan mendukung penundaan Pemilu karena alasan pemulihan perekonomian akibat pandemi yaitu juga dari wilayah Maluku Papua, Jateng, DIY, dan juga basis Nasdem dan PSI, dan basis PPP pada Pemilu 2019."
Survei ini dilakukan dengan metode simple random sampling, ukuran sampel basis sebanyak 1.197 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error atau MoE) ±2,89 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei ini mewakili 71 persen dari populasi pemilih nasional.(bh/na) |
