|
|||||
| Presidential Threshold Dihapus, Semua Parpol Berhak Usulkan Capres-Cawapres | 2025-01-03 05:09:40 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan setiap partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres). |
||||
| Resmi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden RI dan Wakil Presiden RI 2024-2029 | 2024-10-20 19:02:59 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka secara sah dan resmi menjadi Presiden RI dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 usai dilantik dan diambil sumpahnya dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10). |
||||
| Ini Permintaan Terakhir Lieus Sungkharisma Sebelum Meninggal Dunia | 2023-01-25 23:07:07 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Aktivis Lieus Sungkharisma meninggal dunia akibat serangan jantung mendadak. |
||||
| Syarief Hasan: Kita Harus Taat Konstitusi dan Demokrasi | 2022-12-12 02:33:34 | |||||
 |
|
||||
| Tolak Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Melalui Dekrit, HNW: Indonesia Negara Hukum, Bukan Negara Kekuasaan | 2022-11-28 15:27:23 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mengkritik dan menolak wacana usulan perpanjangan/penambahan masa jabatan Presiden Jokowi melalui dekrit, yang dilayangkan oleh salah seorang pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), karena wacana itu selain tidak sesuai den ...Berita Selengkapnya |
||||
| HNW: Usulan Projo Masa Jabatan Presiden 2,5 Periode Tak Sesuai Dengan Konstitusi | 2022-06-15 14:15:22 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA menilai, usul Relawan Pro Jokowi (Projo) terkait perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 2,5 periode, jelas tak sesuai dengan ketentuan konstitusi yang berlaku di Indonesia, yakni UUD NRI 1945. |
||||
| Pimpinan DPD dan Partai Bulan Bintang Uji Ketentuan Ambang Batas Capres | 2022-05-09 04:19:01 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menguji ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Aa Lanyalla M. Mattalitti, Nono Sampono, Mahyudin, Sultan Baktiar ...Berita Selengkapnya |
||||
| HNW: Kejagung Harus Usut Perusahaan Sawit Yang Sponsori Penundaan Pemilu | 2022-05-02 21:29:55 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA menyatakan, MPR tak pernah luput dari tugasnya mengawal Konstitusi. Juga mewaspadai dan menolak masuknya kepentingan oligarki dengan berbagai daya dan upaya untuk melanggengkan kepentingan oligarkhis mereka dengan penunda ...Berita Selengkapnya |
||||
| HNW Mengajak Bangsa Indonesia Konsisten Menjalankan Konstitusi | 2022-04-25 06:34:15 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR-RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA mengingatkan, sesudah UUD 1945 mengalami perubahan, sejak itu kedaulatan di Indonesia tidak berada di MPR atau pejabat eksekutif, melainkan di tangan Rakyat. Ini merupakan pengamalan dari perubahan pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945. Pasal tersebut berbunyi, kedaulatan berada di ...Berita Selengkapnya |
||||
| Massa Demo Mahasiswa Masih Terus Berdatangan ke Gedung DPR | 2022-04-11 15:26:11 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ribuan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) sudah tiba di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, pada Senin siang (11/4). |
||||
|
|||||
