Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Presidential Threshold
 
Pro Kontra Presidential Threshold | 2021-12-21 13:24:39

Oleh: Dr. H. Tony Rosyid

BANYAK TOKOH potensial untuk menjadi presiden RI. Tapi apa daya, mereka terbentur aturan main. Tidak mudah memenuhi syarat administratif untuk nyapres.

Sesuai aturan pasal 222 UU Pemilu No 7 Tahun 2017, untuk bisa nyapres mesti didukung oleh 20 persen kursi di DPR. Artinya, yang berhak mengusung capres itu adalah parp
...

Guspardi Gaus Dukung Wacana Peniadaan 'Presidential Threshold' | 2021-12-16 10:00:12

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus, mengapresiasi dan mendukung pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang menyebut presidential threshold harus ditiadakan guna mengentaskan korupsi di Tanah Air. Pasalnya dengan adanya presidential threshold, demokrasi di Indonesia kerap diwarnai dengan biaya ...

Presidential Threshold 0%: Berikan Hak Rakyat Memilih Alternative Pemimpinnya dengan Menegakkan Demokrasi | 2021-12-14 13:45:53

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan sejak awal menyatakan pandangannya bahwa presidential threshold harusnya yg paling demokratis adalah 0%. Menurutnya, presidential threshold 0% adalah solusi untuk menghadirkan iklim demokrasi yang baik dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ke depan.

Sya
...

Menghapus Presidential Threshold, Wakil Ketua MPR: Kehendak Konstitusi dan Merawat Partisipasi Politik Rakyat | 2021-11-08 15:59:33

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan berpandangan usulan penaikan syarat ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 5 persen bukanlah pilihan yang tepat dalam kerangka menjaga momentum demokrasi. Hal ini beralasan pada hangusnya suara sah rakyat dalam memilih wakil rakyat rakyat dan partai yang mengusungnya. Parliamen ...

Khawatir Presiden Terpilih Bukan Orang Indonesia Asli, Guru Honorer SMK Uji UU Pemilu | 2021-10-06 14:49:12

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) pada Selasa (5/10/2021). Permohonan yang teregistrasi Nomor 50/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Herifuddin Daulay yang berprofesi sebagai Guru Honorer SMK dari Dumai. Sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra dengan did ...

Jokowi Tolak Wacana 3 Periode, Wakil Ketua MPR: Kita Mendukung Penuh Sikap Presiden | 2021-09-16 14:33:29

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan mengapresiasi dan mendukung penuh sikap Presiden Jokowi yang tegas menolak perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Ini adalah sikap yang berulang kali disampaikan Presiden Jokowi dalam banyak kesempatan. Sikap ini tentu yang kita harapkan bersama. Presiden tegas-tegas membela demo ...

Memperpanjang Masa Jabatan Itu Banyak Risikonya | 2021-09-06 10:39:55

Oleh: Dr. H. Tony Rosyid

ADA SEJUMLAH pihak yang mengusulkan masa presiden menjabat itu diperpanjang. Usulan ini bukan hanya ditolak oleh presiden dan PDIP, tapi juga tidak tepat, cenderung mengada-ada dan publik menganggap tidak masuk akal.

Pertama, pandemi sudah melandai, kehidupan telah berangsur normal. Untuk hal ini, kita perlu apresias
...

Ahmad Basarah Pastikan Presiden-Wakil Presiden Tetap Dipilih Langsung Rakyat | 2021-07-02 16:18:16

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menegaskan bahwa pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) pada Pemilu tahun 2024 mendatang tetap dipilih langsung oleh rakyat. Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Basarah dalam acara Ngaji Kebangsaan Forum Cendekiawan Muslim Muda Sumatera Utara bertajuk 'Membaca A ...

Sikap Resmi Megawati: Tolak Wacana Presiden 3 Periode | 2021-06-29 13:19:46

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sangat tegas tidak setuju dengan wacana presiden tiga periode.

Sikap resmi Megawati ditunjukkan dengan penugasan kader PDIP Perjuangan di MPR yang hanya memasukkan kewenangan MPR untuk menetapkan PPHN (Pokok-Pokok Haluan Negara).

Politikus senior PDIP Prof Hendrawan Supr
...

Skenario Perpanjang Masa Jabatan Presiden dengan Alasan Darurat Covid, HNW: Inkonstitusional! | 2021-06-25 06:23:54

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr M Hidayat Nur Wahid, MA menyayangkan ketika pandemi Covid-19 makin mengkhawatirkan dengan varian baru yang banyak memakan korban, isu soal masa jabatan presiden bukan berhenti, tetapi malah melebar, kontroversial dan meresahkan. Wacana tersebut tidak k ...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Proyek Pembangunan IKN Berpotensi Mangkrak dan 'Overbudget'
Dosen UNJ Melaporkan Gibran dan Kaesang ke KPK Serta Meminta Jokowi Dipanggil
KPK Tetapkan 9 Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek dan Lelang Jabatan di Pemkot Bekasi
Premium dan Pertalite akan Dihapus, Wakil Ketua MPR: Memberatkan Masyarakat Kecil
Oknum TNI dan Aparat Hukum Diduga Terlibat Kasus Pengiriman PMI Ilegal ke Malaysia
Operasi Lilin Jaya 2021 Mulai Berlaku Hingga 2 Januari 2022
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Bamsoet Dukung Turing Internasional Camel Trophy Indonesia Land Rover Sumatera Tribute
Jelang Hari Pers Nasional 2022 Bamsoet Dorong Penegakan Kedaulatan Digital di Indonesia
Kejati Kalbar Berhasil Tangkap Buronan Kejari Pontianak
Korban Investasi Alkes Rugi 1,8 Milyar Lapor ke Polda Metro Jaya
Penyandang Disabilitas Merasa Terbantu Pelayanan Samsat Jakpus, Ombudsman: Dapat Diikuti Samsat Lain!


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]