JAKARTA, Berita HUKUM - Putra Pahlawan Nasional Bung Tomo, Bambang Sulistomo mengatakan, pemerintah harus jelas dan tegas dalam mengartikan istilah radikalisme. Hal itu bertujuan agar tidak saling tuduh menuduh dan menimbulkan kegaduhan.
"Kalau radikalisme seperti ISIS (Islamic State of Iraq and Syria), kita sama-sama sepakat, radikalisme yang mengingkari nilai-nilai sosial, keadilan, ketuhanan, dan kemanusiaan dilarang berkembang," kata Bambang dalam diskusi 'Ngopi Pas' bertema "Pahlawan Anti Radikal untuk NKRI, Indonesia Maju" yang diselenggarakan Forum Jurnalis Merah Putih (FJMP) di Cikini, Jakarta Pusat, Jum'at (8/11).
Kata dia, jika bicara sejarah, setiap zaman pemerintahan memang selalu menyampaikan slogan-slogannya. Seperti era Orde Lama, lanjut Bambang, dimana ada narasi revolusi selalu digelorakan dengan ide besar Nasionalisme, Agama, dan Komunisme (Nasakom).
Maka dari itu, ia menegaskan keadilan adalah hakikat dari kehidupan manusia. Bahkan, dalam pembukaan UUD 1945 juga menunjukkan kata 'keadilan dan kemerdekaan' paling banyak disebutkan.
"Kapolri beberapa waktu lalu menyatakan bahwa yang dilawan bukan radikalisme Islam, tapi harus dijelaskan yang harus dilawan adalah radikalisme yang bertentangan dengan nilai keadilan, kemanusiaan dan ketuhanan," ujarnya.
Dalam konteks yang sama, Penggiat Anti Radikalisme Haidar Alwi mengatakan, langkah pemerintah untuk memerangi radikalisme sudah cukup baik.
"Salah satunya yaitu kebijakan Presiden Jokowi yang membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Baru Pak Jokowi yang berani seperti ini," ujarnya.
Meski demikian, Haidar Alwi mengatakan salah satu penyebab utama munculnya radikalisme di Tanah Air disebabkan oleh masalah ekonomi.
Ia menuturkan, orang-orang yang berangkat ke Suriah dan Irak untuk bergabung bersama ISIS kalau ditanya semua menjawab dengan alasan yang sama, yaitu ekonomi.
Haidar juga tidak menampik, bahwa kondisi ekonomi di Tanah Air masih dalam kondisi kurang bagus sehingga terdapat sejumlah orang yang memilih bertolak ke Suriah dan Irak untuk bergabung bersama ISIS.
"Memang belum bagus, semua orang juga tahu. Artinya semua butuh proses karena lima tahun ke belakang Presiden Jokowi fokus ke infrastruktur," tukasnya.(bh/amp) |
