JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR-RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR, Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, menolak wacana Mensos Tri Rismaharini yang akan menyalurkan dana sisa bansos 2021, senilai Rp 2,7 Triliun di daerah pemilihan Anggota Komisi VIII DPR-RI. Hidayat menilai wacana itu perlu dikoreksi karena tidak sesuai dengan aturan perund ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menerima kunjungan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Indonesia (BKPRMI) di Mabes Polri, Senin (22/3).

Dalam pertemuan ini, Kapolri mengatakan, pendekatan dan diskusi dengan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan sangat penting dilakukan guna menjaga keamanan dan ketertiban masyar ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Masyarakat Perantau Sumbawa atau yang lebih dikenal dengan MARAS, Selasa 16 Februari 2021, menggelar Jumpa Pers terkait
tuduhan dan Pelaporan Mantan Ketua PP Muhammadiyah Prof. Dr. Din Syamsuddin oleh Gerakan Anti radikal (ITB ) Bandung.

Acara yang digelar di kawasan Jalan Veteran II No 26 Jakarta Pusat ini, mengeluarka ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Dr Din Syamsuddin dilaporkan Gerakan Anti Radikalisme Alumni ITB (GAR ITB) ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku dengan tuduhan radikalisme.

Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta menilai persoalan itu bukan sebuah kejadian yang b ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Melaporkan Din Syamsuddin Radikal Adalah absurd, tidak masuk akal jika Prof Din Syamsuddin dilaporkan sebagai radikal. Demikian tanggapan yang disampaikan oleh Prof. Azyumardi Azra atas kelompok yang melaporkan Din Syamsuddin ke Komisi Aparat Sipil Negara (KASN) sebagai radikal.

Melihat sumbangsih Din terhadap Indonesia ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti berikan tanggapan atas adanya pihak Gerakan Anti Radikalisme Institut Teknologi Bandung (GAR ITB) yang melaporkan Prof Din Syamsudin ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan tuduhan tokoh radikal.

Pertama, menurut Mu'ti tuduhan itu jelas tidak berdasar dan salah ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mengkritisi pelaporan yang dilakukan kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap Prof Din Syamsuddin selaku Dosen UIN Syarif Hidayatulloh dengan tuduhan radikalisme. Laporan tuduhan itu saat ini ditangani oleh Komisi Apar ...Berita Selengkapnya

YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Masyarakat Bela Keutuhan NKRI (Masbehi) Yogyakarta menggelar aksi damai di Titik Nol Kilometer, Yogyakarta, Senin (30/11).

Koordinator aksi, Muhammad Alvin Khoiru, mengatakan, aksi ini bentuk keprihatinan kepada kondisi Indonesia saat ini. Menurutnya, keutuhan NKRI dalam bahaya.

"Kita merasa prihatin dengan kondisi ...Berita Selengkapnya

Oleh: M. Rizal Fadillah

TUDUHAN RADIKALISME telah menyasar kepada umat beragama, khususnya umat Islam. Radikal selalu dikonotasikan buruk, destruktif dan main labrak. Radikalisme menjadi stigma baru setelah tetorisme yang 'life time'nya sudah usai.

Stigma buruk yang disandangkan pada umat Islam, bahkan berpintu pada "good looking" hafidz dan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wasekjen PBNU Masduki Baidlowi mengatakan perkembangan media sosial (medsos) harus disikapi dengan bijaksana. Sebab jika tidak, banyak kemungkinan negatif yang ditimbulkannya. Diantaranya, isu intoleransi yang bermula dari medsos.

"Tema yang saat ini sedang menjadi pembicaraan hangat. Intoleransi menjadi tantangan kita s ...Berita Selengkapnya